Berita

Presiden Prabowo Subianto. (Foto: RMOL)

Politik

Kritik Masyarakat Penting Agar Presiden Tak Terjebak Bias Laporan Internal

JUMAT, 13 MARET 2026 | 10:41 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Presiden Prabowo Subianto memberikan peringatan keras kepada jajarannya agar tidak menyampaikan laporan palsu. Ia menegaskan bahwa setiap laporan yang diterimanya harus sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

Peringatan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri peringatan HUT ke-1 Danantara Indonesia di Jakarta Pusat, Rabu, 11 Maret 2026.

Menanggapi hal itu, pengamat politik Nurul Fatta menilai kemarahan presiden terhadap laporan yang tidak akurat justru menunjukkan adanya persoalan dalam rantai informasi di dalam pemerintahan.


“Jika presiden sampai marah karena merasa menerima laporan yang tidak akurat dari bawahannya, itu sebenarnya menunjukkan adanya persoalan dalam rantai informasi di dalam pemerintahan,” kata Fatta kepada RMOL, Jumat, 13 Maret 2026.

Menurutnya, kondisi tersebut memunculkan pertanyaan penting mengenai sumber informasi yang digunakan presiden dalam mengambil keputusan. Apalagi jika laporan internal birokrasi diragukan sementara kritik dari masyarakat sipil juga tidak direspons secara serius.

“Namun pertanyaannya, jika presiden tidak percaya pada laporan internal birokrasi, sementara kritik dari masyarakat sipil juga diabaikan, lalu sumber informasi alternatif apa yang bisa menjadi rujukan?” ujarnya.

Fatta menilai dalam sistem pemerintahan yang sehat, seorang pemimpin justru membutuhkan beragam sumber informasi agar tidak terjebak dalam bias laporan internal birokrasi.

“Kalau memang butuh sistem pemerintahan yang sehat, pemimpin justru membutuhkan sumber informasi yang beragam agar tidak terjebak dalam bias laporan internal,” jelasnya.

Karena itu, ia menegaskan kritik dari masyarakat sipil seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai masukan yang konstruktif bagi pemerintah.

“Karena itu kritik dari masyarakat sipil seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman, karena kritik itu kan laporan yang konstruktif dan objektif. Itu harusnya menjadi policy feedback yang penting bagi pemerintah untuk memahami realitas implementasi kebijakan di lapangan,” pungkasnya.


Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

KPK Klaim Status Tahanan Rumah Yaqut Sesuai UU

Jumat, 27 Maret 2026 | 12:26

Kubu Jokowi Bergerak Senyap untuk Jatuhkan Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15

UPDATE

Teknik Klasik, Kaitkan Prabowo dengan Teror Aktivis

Kamis, 02 April 2026 | 14:02

Kepala BNPB hingga BMKG Turun Langsung ke Lokasi Gempa di Sulut dan Malut

Kamis, 02 April 2026 | 13:59

TEBE Siap Tebar Dividen Rp200,46 Miliar, Cek Jadwal Lengkapnya

Kamis, 02 April 2026 | 13:51

Penerapan WFH di DKI Bisa Jadi Contoh Penghematan BBM

Kamis, 02 April 2026 | 13:40

Awas Penunggang Gelap Gelar Operasi Senyap Jatuhkan Prabowo Lewat Kasus Aktivis KontraS

Kamis, 02 April 2026 | 13:33

Kemkomdigi Tunggu Itikad Baik Youtube dan Meta Patuhi PP Tunas

Kamis, 02 April 2026 | 13:20

Trump akan Tarik Pasukan, Tanda Amerika Kalah Perang Lawan Iran

Kamis, 02 April 2026 | 13:19

Demi AI, Oracle PHK 30.000 Karyawan Lewat Email

Kamis, 02 April 2026 | 13:19

ASN Diwanti-wanti WFH Bukan Libur Panjang

Kamis, 02 April 2026 | 13:15

Aksi Heroik Sugianto Bikin Prabowo Bangga, Diganjar Penghargaan Presiden Korsel

Kamis, 02 April 2026 | 13:09

Selengkapnya