Berita

Presiden Prabowo Subianto. (Foto: RMOL)

Politik

Kritik Masyarakat Penting Agar Presiden Tak Terjebak Bias Laporan Internal

JUMAT, 13 MARET 2026 | 10:41 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Presiden Prabowo Subianto memberikan peringatan keras kepada jajarannya agar tidak menyampaikan laporan palsu. Ia menegaskan bahwa setiap laporan yang diterimanya harus sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

Peringatan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri peringatan HUT ke-1 Danantara Indonesia di Jakarta Pusat, Rabu, 11 Maret 2026.

Menanggapi hal itu, pengamat politik Nurul Fatta menilai kemarahan presiden terhadap laporan yang tidak akurat justru menunjukkan adanya persoalan dalam rantai informasi di dalam pemerintahan.


“Jika presiden sampai marah karena merasa menerima laporan yang tidak akurat dari bawahannya, itu sebenarnya menunjukkan adanya persoalan dalam rantai informasi di dalam pemerintahan,” kata Fatta kepada RMOL, Jumat, 13 Maret 2026.

Menurutnya, kondisi tersebut memunculkan pertanyaan penting mengenai sumber informasi yang digunakan presiden dalam mengambil keputusan. Apalagi jika laporan internal birokrasi diragukan sementara kritik dari masyarakat sipil juga tidak direspons secara serius.

“Namun pertanyaannya, jika presiden tidak percaya pada laporan internal birokrasi, sementara kritik dari masyarakat sipil juga diabaikan, lalu sumber informasi alternatif apa yang bisa menjadi rujukan?” ujarnya.

Fatta menilai dalam sistem pemerintahan yang sehat, seorang pemimpin justru membutuhkan beragam sumber informasi agar tidak terjebak dalam bias laporan internal birokrasi.

“Kalau memang butuh sistem pemerintahan yang sehat, pemimpin justru membutuhkan sumber informasi yang beragam agar tidak terjebak dalam bias laporan internal,” jelasnya.

Karena itu, ia menegaskan kritik dari masyarakat sipil seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai masukan yang konstruktif bagi pemerintah.

“Karena itu kritik dari masyarakat sipil seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman, karena kritik itu kan laporan yang konstruktif dan objektif. Itu harusnya menjadi policy feedback yang penting bagi pemerintah untuk memahami realitas implementasi kebijakan di lapangan,” pungkasnya.


Populer

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

Harga Tiket Pesawat Kembali Tidak Masuk Akal

Selasa, 03 Maret 2026 | 03:51

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Fahira Idris Dukung Pelarangan Medsos Buat Anak di Bawah 16 Tahun

Minggu, 08 Maret 2026 | 01:58

UPDATE

Olah TKP Freeport

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:16

Rismon Rela Dianggap Pengkhianat daripada Menyembunyikan Kebenaran

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:14

Bandung Dalam Diplomasi Konfrontasi dan Kemunafikan Diplomasi

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:05

Roy Suryo Tegaskan Permintaan Maaf Rismon ke Jokowi Bersifat Pribadi

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:00

KPK Panggil Pengusaha James Mondong dalam Kasus Suap Impor di Bea Cukai

Jumat, 13 Maret 2026 | 13:54

Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras

Jumat, 13 Maret 2026 | 13:47

EMAS Rampungkan Fase Konstruksi, Fokus Kejar Target Produksi

Jumat, 13 Maret 2026 | 13:40

DPR Jangan Pilih Lagi Anggota KPU yang Tak Profesional!

Jumat, 13 Maret 2026 | 13:29

Kapolri dan Panglima TNI Pantau Pelabuhan Merak Via Helikopter

Jumat, 13 Maret 2026 | 13:23

Trump Yakin Pemimpin Baru Iran Masih Hidup tapi Terluka Parah

Jumat, 13 Maret 2026 | 13:17

Selengkapnya