Berita

Presiden Prabowo Subianto. (Foto: RMOL)

Politik

Kritik Masyarakat Penting Agar Presiden Tak Terjebak Bias Laporan Internal

JUMAT, 13 MARET 2026 | 10:41 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Presiden Prabowo Subianto memberikan peringatan keras kepada jajarannya agar tidak menyampaikan laporan palsu. Ia menegaskan bahwa setiap laporan yang diterimanya harus sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

Peringatan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri peringatan HUT ke-1 Danantara Indonesia di Jakarta Pusat, Rabu, 11 Maret 2026.

Menanggapi hal itu, pengamat politik Nurul Fatta menilai kemarahan presiden terhadap laporan yang tidak akurat justru menunjukkan adanya persoalan dalam rantai informasi di dalam pemerintahan.


“Jika presiden sampai marah karena merasa menerima laporan yang tidak akurat dari bawahannya, itu sebenarnya menunjukkan adanya persoalan dalam rantai informasi di dalam pemerintahan,” kata Fatta kepada RMOL, Jumat, 13 Maret 2026.

Menurutnya, kondisi tersebut memunculkan pertanyaan penting mengenai sumber informasi yang digunakan presiden dalam mengambil keputusan. Apalagi jika laporan internal birokrasi diragukan sementara kritik dari masyarakat sipil juga tidak direspons secara serius.

“Namun pertanyaannya, jika presiden tidak percaya pada laporan internal birokrasi, sementara kritik dari masyarakat sipil juga diabaikan, lalu sumber informasi alternatif apa yang bisa menjadi rujukan?” ujarnya.

Fatta menilai dalam sistem pemerintahan yang sehat, seorang pemimpin justru membutuhkan beragam sumber informasi agar tidak terjebak dalam bias laporan internal birokrasi.

“Kalau memang butuh sistem pemerintahan yang sehat, pemimpin justru membutuhkan sumber informasi yang beragam agar tidak terjebak dalam bias laporan internal,” jelasnya.

Karena itu, ia menegaskan kritik dari masyarakat sipil seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai masukan yang konstruktif bagi pemerintah.

“Karena itu kritik dari masyarakat sipil seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman, karena kritik itu kan laporan yang konstruktif dan objektif. Itu harusnya menjadi policy feedback yang penting bagi pemerintah untuk memahami realitas implementasi kebijakan di lapangan,” pungkasnya.


Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

PT PMM Keberatan 15 Kontainer Mineral Ekspor Dibongkar Aparat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:43

PT DSI Resmi jadi BUMN dan Siap Buka Rekrutmen

Senin, 25 Mei 2026 | 23:14

Pengacara Blueray Cargo Ragu Amplop Suap Kode 1 Diterima Dirjen Bea Cukai

Selasa, 26 Mei 2026 | 23:19

Blusukan Jokowi Sulit Naikkan Suara PSI, Apalagi Goyang PDIP

Senin, 01 Juni 2026 | 04:00

UPDATE

Meluruskan Hari Lahirnya Pancasila: Dari Piagam Jakarta Hingga Dekrit Presiden

Selasa, 02 Juni 2026 | 20:01

Kuasa Hukum Gus Yaqut Sebut Tidak Ada Konfirmasi Aliran Dana

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:46

RI Impor Emas 2,5 Ton pada April 2026, Australia jadi Pemasok Terbesar

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:16

Saksi Perkara Maluku, Thobahul Aftoni Akui Mardiono Ketum PPP

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:13

BEM PTMA: MBG adalah Investasi Jangka Panjang Menuju Indonesia Emas

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:09

Gerinda Sebut Lawatan Prabowo Perkokoh Posisi Indonesia di Kancah Dunia

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:08

KPK Tahan Tiga Tersangka Korupsi Pembangunan Gedung Pemkab Lamongan

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:05

Habiburokhman: Zaman Pak Dino Sehebat Apa sih?

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:50

Daftar Harga LPG 5,5 kg dan 12 Kg Terbaru, Cek Tiap Provinsi

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:47

SPI: Nasionalisme dan Kepastian Hukum Harus Seimbang

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:46

Selengkapnya