Berita

Presiden Prabowo Subianto. (Foto: RMOL)

Politik

Kritik Masyarakat Penting Agar Presiden Tak Terjebak Bias Laporan Internal

JUMAT, 13 MARET 2026 | 10:41 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Presiden Prabowo Subianto memberikan peringatan keras kepada jajarannya agar tidak menyampaikan laporan palsu. Ia menegaskan bahwa setiap laporan yang diterimanya harus sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

Peringatan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri peringatan HUT ke-1 Danantara Indonesia di Jakarta Pusat, Rabu, 11 Maret 2026.

Menanggapi hal itu, pengamat politik Nurul Fatta menilai kemarahan presiden terhadap laporan yang tidak akurat justru menunjukkan adanya persoalan dalam rantai informasi di dalam pemerintahan.


“Jika presiden sampai marah karena merasa menerima laporan yang tidak akurat dari bawahannya, itu sebenarnya menunjukkan adanya persoalan dalam rantai informasi di dalam pemerintahan,” kata Fatta kepada RMOL, Jumat, 13 Maret 2026.

Menurutnya, kondisi tersebut memunculkan pertanyaan penting mengenai sumber informasi yang digunakan presiden dalam mengambil keputusan. Apalagi jika laporan internal birokrasi diragukan sementara kritik dari masyarakat sipil juga tidak direspons secara serius.

“Namun pertanyaannya, jika presiden tidak percaya pada laporan internal birokrasi, sementara kritik dari masyarakat sipil juga diabaikan, lalu sumber informasi alternatif apa yang bisa menjadi rujukan?” ujarnya.

Fatta menilai dalam sistem pemerintahan yang sehat, seorang pemimpin justru membutuhkan beragam sumber informasi agar tidak terjebak dalam bias laporan internal birokrasi.

“Kalau memang butuh sistem pemerintahan yang sehat, pemimpin justru membutuhkan sumber informasi yang beragam agar tidak terjebak dalam bias laporan internal,” jelasnya.

Karena itu, ia menegaskan kritik dari masyarakat sipil seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai masukan yang konstruktif bagi pemerintah.

“Karena itu kritik dari masyarakat sipil seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman, karena kritik itu kan laporan yang konstruktif dan objektif. Itu harusnya menjadi policy feedback yang penting bagi pemerintah untuk memahami realitas implementasi kebijakan di lapangan,” pungkasnya.


Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

UPDATE

Dana Otsus Hasilkan Baliem Global Training Center, Sekolah Berasrama di Jayawijaya

Rabu, 11 November 2026 | 02:00

PPSN 2026 Targetkan Satu Juta Peserta Pilah Sampah dan Pecahkan Rekor MURI

Rabu, 11 November 2026 | 01:40

Hormati Gibran Ingin Fight di PTUN, DPR Tetap Tindaklanjuti Usul Pemakzulan!

Rabu, 11 November 2026 | 01:22

Pahlawan Masa Kini, Sang Penjaga Amanah Publik

Rabu, 11 November 2026 | 01:01

Enam Kepala Daerah PDIP Pamer Capaian Pengelolaan Sampah

Rabu, 11 November 2026 | 00:45

Dua Kementerian Sewa Influencer, KPK Dalami Proyek Rp14,69 Miliar Perusahaan Raffi Ahmad

Rabu, 11 November 2026 | 00:25

Hidayat Nur Wahid Mundur dari Wakil Ketua MPR, Ini Sebabnya

Rabu, 11 November 2026 | 00:04

Isu Pemerasan Kasus Febrie Adriansyah Tidak Terbukti, Begini Kata Pakar

Selasa, 10 November 2026 | 23:46

PDIP: Pengelolaan Sampah harus jadi Gerakan Nyata!

Selasa, 10 November 2026 | 23:18

BNI Perkuat Jaringan Digital Demi Jamin Transaksi Puluhan Juta Nasabah

Selasa, 10 November 2026 | 21:51

Selengkapnya