Berita

Presiden Prabowo Subianto. (Foto: RMOL)

Politik

Kritik Masyarakat Penting Agar Presiden Tak Terjebak Bias Laporan Internal

JUMAT, 13 MARET 2026 | 10:41 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Presiden Prabowo Subianto memberikan peringatan keras kepada jajarannya agar tidak menyampaikan laporan palsu. Ia menegaskan bahwa setiap laporan yang diterimanya harus sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

Peringatan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri peringatan HUT ke-1 Danantara Indonesia di Jakarta Pusat, Rabu, 11 Maret 2026.

Menanggapi hal itu, pengamat politik Nurul Fatta menilai kemarahan presiden terhadap laporan yang tidak akurat justru menunjukkan adanya persoalan dalam rantai informasi di dalam pemerintahan.


“Jika presiden sampai marah karena merasa menerima laporan yang tidak akurat dari bawahannya, itu sebenarnya menunjukkan adanya persoalan dalam rantai informasi di dalam pemerintahan,” kata Fatta kepada RMOL, Jumat, 13 Maret 2026.

Menurutnya, kondisi tersebut memunculkan pertanyaan penting mengenai sumber informasi yang digunakan presiden dalam mengambil keputusan. Apalagi jika laporan internal birokrasi diragukan sementara kritik dari masyarakat sipil juga tidak direspons secara serius.

“Namun pertanyaannya, jika presiden tidak percaya pada laporan internal birokrasi, sementara kritik dari masyarakat sipil juga diabaikan, lalu sumber informasi alternatif apa yang bisa menjadi rujukan?” ujarnya.

Fatta menilai dalam sistem pemerintahan yang sehat, seorang pemimpin justru membutuhkan beragam sumber informasi agar tidak terjebak dalam bias laporan internal birokrasi.

“Kalau memang butuh sistem pemerintahan yang sehat, pemimpin justru membutuhkan sumber informasi yang beragam agar tidak terjebak dalam bias laporan internal,” jelasnya.

Karena itu, ia menegaskan kritik dari masyarakat sipil seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai masukan yang konstruktif bagi pemerintah.

“Karena itu kritik dari masyarakat sipil seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman, karena kritik itu kan laporan yang konstruktif dan objektif. Itu harusnya menjadi policy feedback yang penting bagi pemerintah untuk memahami realitas implementasi kebijakan di lapangan,” pungkasnya.


Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Jubir IKN Troy Pantouw Sempat Telepon Keluarga Sehari Sebelum Ditemukan Meninggal

Minggu, 26 Juli 2026 | 20:58

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

UPDATE

Prabowo Perkuat Iklim Investasi Lewat IIFC

Minggu, 02 Agustus 2026 | 06:16

Jaksa Terbebani Pembuktian Ijazah Jokowi Asli

Minggu, 02 Agustus 2026 | 06:07

Kelahiran, Kejayaan, dan Runtuhnya Kekaisaran Romawi

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:40

Puluhan Ribu Warga Maroko Kabur ke Spanyol dengan Berenang

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:23

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Memetakan Lagu Tilawah Al-Qur’an

Minggu, 02 Agustus 2026 | 04:31

Jokowi ke kader PSI NTT: Kalau Butuh Bantuan Boleh ke Solo

Minggu, 02 Agustus 2026 | 04:21

Relawan Slamet Ariyadi Kawal PAN Menuju Tiga Besar 2029

Minggu, 02 Agustus 2026 | 04:06

Pembentukan IIFC Bisa Dongkrak Posisi RI di Panggung Ekonomi Global

Minggu, 02 Agustus 2026 | 03:40

Kompetensi Guru Naik 700 Persen

Minggu, 02 Agustus 2026 | 03:20

Selengkapnya