Transjabodetabek rute SH2 Blok M–Bandara Soekarno-Hatta. (Foto: PPID DKI)
Peluncuran layanan Transjabodetabek rute SH2 (Blok M–Bandara Soekarno-Hatta) disambut baik Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Wahyu Dewanto.
Layanan ini dinilai dapat menjadi salah satu solusi untuk menekan penggunaan kendaraan pribadi menuju bandara yang saat ini mencapai sekitar 80 persen.
“Saya kira ini langkah yang baik untuk mempermudah masyarakat Jakarta dan sekitarnya yang akan bepergian dari dan ke Bandara Soekarno-Hatta,” ujar Wahyu, Jumat, 13 Maret 2026.
Ia juga menilai layanan tersebut dapat memberikan kemudahan bagi para pengunjung yang datang ke Jakarta, baik dari dalam negeri maupun mancanegara.
Namun demikian, Wahyu mengingatkan agar pengelola layanan memperhatikan sejumlah hal penting, seperti konsistensi waktu pelayanan serta kesiapan fasilitas pendukung di titik keberangkatan maupun kedatangan.
Adapun sejumlah aspek yang perlu diperhatikan antara lain pengaturan antrean penumpang, serta ketersediaan bantuan bagi penumpang yang membawa barang atau koper.
“Hal-hal seperti konsistensi waktu pelayanan serta fasilitas di bandara maupun di Blok M, termasuk pengaturan antrean dan bantuan bagi penumpang yang membawa barang, perlu menjadi perhatian,” katanya.
Ia menambahkan, layanan Transjabodetabek tersebut menjadi alternatif tambahan bagi masyarakat selain moda transportasi umum yang telah tersedia untuk menuju bandara.
Wahyu berharap, layanan baru ini dapat segera tersosialisasi secara luas sehingga masyarakat dapat memanfaatkannya secara optimal.
“Semoga layanan ini dapat segera tersosialisasi dengan baik sehingga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat,” tuturnya.
Layanan ini mengoperasikan 14 armada bus berdesain low deck yang dilengkapi bagasi untuk koper. Bus beroperasi mulai pukul 05.00 hingga 22.00 WIB dengan target melayani hingga 2.000 penumpang per hari.
Sebagai bagian dari promo masa mudik Idulfitri, tarif layanan ditetapkan sebesar Rp3.500 selama tiga bulan pertama. Setelah itu, tarif akan dievaluasi dan diproyeksikan berada pada kisaran Rp10.000 hingga Rp15.000 untuk menjaga keberlanjutan subsidi daerah.
