Prof. Ermaya Suradinata (berdiri) di Auditorium Kemendes PDT, Jakarta, Kamis, 12 Maret 2026. (Foto: Dokumentasi IARMI)
Pakar geopolitik Prof. Ermaya Suradinata menilai krisis di Timur Tengah telah berkembang dari konflik kawasan menjadi arena kompetisi strategis global yang melibatkan dimensi militer, ekonomi hingga teknologi.
Hal itu disampaikan Ermaya dalam Dialog Nasional Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia (IARMI) dan Komando Nasional (Konas) Menwa Indonesia di Auditorium Kemendes PDT, Jakarta, Kamis, 12 Maret 2026.
Menurut Ermaya, konflik yang melibatkan Iran, Israel dan Amerika Serikat menunjukkan bahwa dinamika geopolitik global kini semakin kompleks dan tidak lagi hanya berbasis kekuatan militer konvensional.
"Krisis Timur Tengah hari ini tidak bisa dilihat hanya sebagai konflik kawasan. Ini sudah menjadi bagian dari kompetisi strategis global yang melibatkan militer, teknologi, ekonomi, hingga perang informasi," kata Ermaya.
Ia menjelaskan, salah satu faktor penting dalam krisis tersebut adalah kerentanan jalur energi dunia di kawasan Teluk Persia, terutama Selat Hormuz yang menjadi jalur utama distribusi minyak global. Menurutnya, ketegangan di kawasan itu berpotensi mempengaruhi stabilitas pasar energi dunia serta rantai pasok global.
"Selat Hormuz memiliki signifikansi geopolitik yang sangat tinggi karena menjadi koridor utama distribusi energi dunia. Gangguan di kawasan itu dapat berdampak luas terhadap stabilitas ekonomi global," ujarnya.
Ermaya juga menilai konflik antara Iran dengan Israel dan Amerika Serikat memperlihatkan pola strategi balance of power dan proxy warfare dalam hubungan internasional.
Amerika Serikat dan Israel, kata dia, mengandalkan keunggulan militer serta teknologi intelijen untuk membatasi kapasitas militer Iran, termasuk potensi pengembangan teknologi nuklirnya.
Sementara Iran menggunakan strategi asimetris melalui jaringan milisi regional dan berbagai operasi tidak langsung terhadap kepentingan strategis lawannya.
"Konflik modern juga ditandai dengan penggunaan teknologi militer seperti drone, misil presisi, hingga operasi siber yang menunjukkan berkembangnya perang multi-domain," jelasnya.
Ermaya menambahkan bahwa dinamika konflik global saat ini juga mendorong perubahan konsep kedaulatan negara.
Menurutnya, kedaulatan modern tidak hanya berkaitan dengan penguasaan wilayah, tetapi juga mencakup tiga dimensi utama yaitu hard sovereignty, soft sovereignty, dan digital sovereignty.
Hard sovereignty berkaitan dengan kemampuan negara menjaga keamanan dan integritas wilayah melalui kekuatan militer.
Soft sovereignty berkaitan dengan kekuatan diplomasi serta kemampuan membangun pengaruh dan kerja sama internasional.
Sementara digital sovereignty merujuk pada kemampuan negara mengendalikan infrastruktur digital, sistem data, dan keamanan siber.
"Di era teknologi, operasi siber dan perang informasi bisa mempengaruhi stabilitas negara. Karena itu kedaulatan digital menjadi semakin penting," ungkapnya.
Ermaya juga menilai perkembangan teknologi global telah melahirkan fenomena baru yang disebut geopolitik teknologi, di mana persaingan antarnegara tidak hanya terjadi di wilayah geografis tetapi juga di ruang digital.
Dalam konteks Indonesia, ia menilai krisis Timur Tengah dapat berdampak terhadap stabilitas geopolitik kawasan Indo-Pasifik, terutama terkait energi dan perdagangan global. Sebagai negara kepulauan yang berada di jalur perdagangan dunia, Indonesia dinilai memiliki posisi strategis sekaligus menghadapi tantangan geopolitik yang tidak ringan.
"Krisis energi global dan gangguan rantai pasok internasional dapat berdampak langsung terhadap perekonomian Indonesia," ujarnya.
Karena itu, Ermaya menekankan pentingnya penguatan tiga dimensi kedaulatan nasional secara bersamaan. Dari sisi hard sovereignty, Indonesia perlu memperkuat pertahanan maritim untuk menjaga keamanan jalur perdagangan strategis.
Mantan Gubernur Lemhannas ini juga menjelaskan bahwa dari sisi soft sovereignty, diplomasi bebas aktif perlu terus diperkuat agar Indonesia dapat berperan sebagai penyeimbang dalam dinamika geopolitik global.
Sementara dari sisi digital sovereignty, Indonesia perlu membangun kemandirian teknologi melalui penguatan infrastruktur digital dan keamanan siber.
"Sinergi antara kebijakan pertahanan, diplomasi dan teknologi menjadi kunci agar Indonesia mampu menghadapi transformasi geopolitik global di abad ke-21," pungkas Ermaya.
