Berita

Wakil Menteri (Wamen) Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ossy Dermawan. (Foto: Humas Kementerian ATR/BPN)

Nusantara

Wamen Ossy Tekankan Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Data Pertanahan

KAMIS, 12 MARET 2026 | 02:31 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kinerja jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali dinilai menunjukkan kemajuan signifikan dalam pelayanan pertanahan.

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/Waka BPN) Ossy Dermawan mengapresiasi capaian tersebut saat sharing session bersama seluruh jajaran Kanwil BPN Provinsi Bali baru-baru ini. 

Meski demikian, Ossy menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan, khususnya pada aspek data pertanahan.


“Ke depannya adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas dari data pertanahan yang ada di Bali,” kata Ossy kepada wartawan, Rabu 11 Maret 2026.

Saat ini lebih dari 80 persen bidang tanah di Provinsi Bali telah bersertipikat. Capaian tersebut juga didukung kelengkapan data pertanahan yang di beberapa wilayah sudah mendekati 100 persen.

Kanwil BPN Provinsi Bali juga menjadi salah satu provinsi penerima Predikat Wilayah Tertib Administrasi Berintegritas (WTAB) Tahun 2026. Predikat serupa juga diraih Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli dan Kabupaten Klungkung.

Sementara itu, Kantor Pertanahan Kota Denpasar memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari Kementerian PAN-RB. 

Predikat WBBM merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan kepada unit kerja instansi pemerintah yang dinilai berhasil menjalankan reformasi birokrasi, mencegah korupsi, serta memberikan pelayanan publik yang prima.

Di sisi lain, WTAB merupakan predikat yang diberikan oleh Kementerian ATR/BPN kepada satuan kerja yang berhasil menerapkan tata kelola administrasi yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas korupsi. Penghargaan ini juga menjadi langkah awal menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan WBBM.

Dengan data pertanahan yang semakin baik, Ossy berharap pelayanan pertanahan di Bali dapat berlangsung lebih cepat dan transparan sehingga mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

“Yang pasti harus kita ketahui bersama bahwa sudah tidak zamannya lagi sekarang mengurus berkas terlalu lama. Kita harus cari cara perbaikan supaya pelayanan kepada masyarakat bisa dilakukan secara cepat,” tegasnya. 

Kepala Kanwil BPN Provinsi Bali, Eko Priyanggodo menambahkan bahwa penghargaan yang diraih menjadi dorongan bagi seluruh unit kerja untuk terus meningkatkan kinerja dan integritas pelayanan.

“Yang paling penting adalah bagaimana menghadirkan pelayanan yang baik dan memberikan kemudahan bagi masyarakat,” kata Eko.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Sejarah Hari Kesehatan Nasional Berawal dari Perjuangan Melawan Malaria

Kamis, 12 November 2026 | 08:36

Bursa Asia Dibuka Tertekan, Kospi Masuk Zona Merah

Kamis, 12 November 2026 | 08:17

Wall Street Menguat Dimotori Saham Teknologi dan AI

Kamis, 12 November 2026 | 08:00

Optimisme Teknologi dan Energi Bikin Pasar Saham Eropa Berpesta

Kamis, 12 November 2026 | 07:43

Paripurna HMP Tetap Jalan Sampai Status Gibran Jelas

Kamis, 12 November 2026 | 07:39

MSCI Pangkas Konstituen Saham Indonesia, BRMS Turun Kelas

Kamis, 12 November 2026 | 07:32

Tekan Risiko Digital dan Etika Penagihan, OJK Terbitkan Regulasi Baru untuk Fintech

Kamis, 12 November 2026 | 07:20

Sentimen Politik Guncang Pasar: Ke Mana Arah IHSG Selanjutnya?

Kamis, 12 November 2026 | 07:07

Perusahaan Perkebunan Tanpa HGU Harus Diaudit

Kamis, 12 November 2026 | 06:49

Komite II DPD RI Gandeng FSPPB Kupas Tuntas DIM RUU Migas

Kamis, 12 November 2026 | 06:20

Selengkapnya