Ilustrasi. (Foto: Dokumentasi RMOL)
Konflik militer antara Iran dan Amerika Serikat-Israel telah menggerus kemampuan ekonomi masyarakat terutama kelas pekerja. Untuk itu, beberapa kebijakan fiskal dan sosial yang pro-pekerja harus ditempuh.
Hal ini disampaikan oleh ekonom Dipo Satria Ramli dalam diskusi Imajinesia#11 bertema “Strategi Ekonomi Politik Kelas Pekerja Menghadapi Eskalasi Geopolitik” yang terlaksana secara daring beberapa waktu lalu.
Menurutnya konflik militer ini telah mengerek biaya energi seperti BBM untuk, serta mengurangi nilai mata uang Indonesia. Hal ini dapat meningkatkan biaya produksi nasional, sekaligus mengancam kelas pekerja dengan PHK dan peningkatan jumlah pekerja informal.
“Tren daya beli menurun, banyak calon kelas menengah turun ke kelas rentan, ini berarti akan semakin banyak orang miskin” kata Dipo dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Rabu, 11 Maret 2026.
Lanjut dia, peningkatan PDB 5 persen bersifat semu karena 195 juta penduduk Indonesia masih hidup dengan pendapatan di bawah Rp1,5 juta per bulan. Sebab, inflasi menggerus daya beli masyarakat.
Dipo melihat opsi kebijakan yang patut dipertimbangkan adalah mengurangi pendanaan untuk 8 program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk meningkatkan belanja subsidi energi. Hal ini juga sudah menjadi pertimbangan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
“Pemerintah harus memberikan sinyal bahwa pemerintah peduli. Saat ini sinyal terbaik itu adalah dengan mengurangi anggaran MBG,” ujarnya.
Adapun saat ini anggaran kebijakan ini mengambil nyaris setengah dari total Rp757,8 triliun APBN 2026.
Deputi Departemen Ideologi Partai Buruh Hizkia Yosie Polimpung menjelaskan, konflik geopolitik yang dilancarkan Amerika Serikat saat ini adalah upaya untuk memperbaiki fondasi moneter di tengah memudarnya kepercayaan dunia atas dolar atau dedolarisasi.
Beberapa penelitian menunjukkan peningkatan nilai dolar di tiap perang yang melibatkan Amerika Serikat. Hal ini mendorong investor untuk memindahkan uang ke aset yang dianggap paling aman, yakni surat utang Amerika Serikat atau Treasury Bonds.
“Bagaimana membuat nilai Treasury Bonds aman? Cara pemerintah Donald Trump adalah dengan menggalakan penaklukan militer seperti yang berjalan saat ini,” kata Yosie.
Ia juga menjelaskan rencana Presiden Donald Trump untuk menggantikan kepercayaan pada diri dan dinasti politiknya sebagai penopang nilai dolar. Sehingga, menggeser posisi bank sentral sebagai penentu kebijakan moneter Amerika Serikat.
"Siapapun yang dekat ke Trump, posisinya ekonominya akan aman,” ujar Yosie.
Perwakilan Suara Marsinah Partai Buruh Anindya Sabrina atau Anin menegaskan, kondisi ini membuat kelas pekerja memahami bagaimana hal ini dapat berpengaruh pada kehidupan sehari-hari.
Dengan demikian, serikat pekerja, terutama yang tergabung ke dalam Partai Buruh, dapat mengajukan solusi kebijakan.
“Sebagai partai kelas pekerja, menurut saya Partai Buruh harus mendukung segala bentuk upaya deeskalasi konflik dan kembalinya seluruh pihak yang berkonflik ke meja perundingan. Bisa lewat jalur parlemen dan ekstra-parlementer,” ujar Anin.
Selain itu, penting juga untuk mendukung penegakan hukum internasional, perhitungan matang dalam pengambilan kebijakan internasional, dan merancang APBN sebagai pelindung keadaan sosial.
Anin melanjutkan, beberapa gagasan kebijakan domestik yang bisa didorong berupa penolakan atas pemotongan anggaran jaring pengaman sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan Bantuan Langsung Tunai.
“APBN harus dirancang untuk mengatasi gangguan eksternal seperti ketegangan geopolitik, bukan menambah beban rumah tangga miskin,” tegas Anin.
Kedua, harus ada mendorong kebijakan cadangan strategis dalam bentuk subsidi berjangka pendek dan terukur. Ketiga, penguatan koperasi dan UMKM lewat insentif fiskal untuk mengamankan rantai pasok domestik di tengah kesulitan impor.
Secara ekstra-parlementer, Anin menyarankan Partai Buruh dapat mendorong pembangunan rantai pasok lewat koperasi serikat pekerja yang dapat memenuhi kebutuhan primer.
Selain itu, dia juga mengusulkan pentingnya inisiatif seperti dana solidaritas untuk pekerja yang di-PHK, serta pembentukan lumbung pangan untuk ketahanan lokal di wilayah industri.
“Sebagai kelas pekerja, kita harus bangun resiliensi ekonomi di komunitas masing-masing,” tandasnya.
