Cegah Delay, DPR Usul Maskapai Tidak Terbangkan Armada Bersamaan saat Arus Mudik

Komisi V DPR bakal berkoordinasi dengan maskapai penerbangan untuk mengantisipasi potensi keterlambatan saat arus mudik Lebaran 2026. 

Koordinasi itu, utamanya pada maskapai Lion Air yang memiliki jumlah armada dan pangsa pasar penerbangan domestik terbesar di Indonesia.

Ketua Komisi V DPR Lasarus mengatakan, keterlambatan penerbangan dapat dipicu berbagai faktor, termasuk padatnya jadwal penerbangan yang saling berkaitan dalam satu hari operasi pesawat.

Ia menilai salah satu solusi untuk mengurangi potensi delay adalah dengan menyediakan pesawat cadangan, sehingga maskapai tidak mengoperasikan seluruh armada secara bersamaan.

“Seluruh maskapai tidak boleh menerbangkan seluruh unit yang dia punya. Itu salah satu jalan keluarnya. Manakala terjadi delay agak lama, maka pesawat cadangan ini masuk,” kata Lasarus di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu 11 Maret 2026. 

Namun, menurut dia, skema tersebut tidak mudah diterapkan oleh semua maskapai karena keterbatasan jumlah armada. 

Oleh karena itu, DPR berencana membicarakan hal tersebut secara khusus dengan Lion Air Group yang memiliki jumlah pesawat paling banyak di Indonesia.

“Tapi dengan kondisi sekarang, menurut saya, yang bisa melakukan itu hanya Lion Air Group. Dia yang punya unit banyak. Kita bicara nanti sama Lion yang punya pangsa pasar 60 persen,” ujarnya.

Selain isu keterlambatan penerbangan, mahalnya harga tiket pesawat domestik juga disorot karena hingga kini persoalannya belum terselesaikan.

Lasarus mengatakan salah satu penyebab tingginya harga tiket adalah masih adanya berbagai komponen biaya dan pajak yang dibebankan pada industri penerbangan.

Menurut dia, pemerintah sebenarnya memiliki ruang untuk menurunkan harga tiket jika bersedia mengurangi sejumlah pungutan tersebut. Namun hingga saat ini DPR belum melihat langkah konkret dari pemerintah.

Pembahasan terkait harga tiket pesawat rencananya akan dibahas lebih lanjut dalam rapat bersama antara Komisi V DPR, Komisi XI DPR, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Keuangan.