Pedagang di pasar tradisional. (Foto: RMOL/Alifia)
Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi di tengah periode Ramadan 2026 berpotensi besar memicu lonjakan biaya logistik yang akan semakin membebani harga pangan di pasar.
Menurut Anggota Komisi XII DPR RI, Syafruddin, kenaikan harga BBM non-subsidi akan menjadi tekanan baru yang dapat memperparah kondisi ekonomi rumah tangga jika tidak segera dimitigasi oleh pemerintah.
“Kami meminta Kementerian ESDM segera melakukan evaluasi mendalam terhadap dampak kenaikan harga BBM non-subsidi ini, khususnya pada sektor logistik dan distribusi pangan. Jangan sampai kenaikan ini menjadi beban tambahan bagi rakyat yang saat ini sedang menghadapi tingginya harga kebutuhan pokok di bulan Ramadan,” ujar Syafruddin di Jakarta, Rabu, 11 Maret 2026.
Legislator PKB ini menekankan sektor distribusi pangan sangat sensitif terhadap perubahan harga energi. Kenaikan biaya transportasi dipastikan akan langsung ditransmisikan ke harga jual di tingkat konsumen, yang pada akhirnya dapat mendorong tekanan inflasi yang lebih luas.
“Pemerintah harus menyiapkan langkah mitigasi yang konkret. Jika biaya distribusi membengkak, maka harga pangan akan semakin mahal dan sulit dijangkau. Kementerian ESDM bersama pemangku kepentingan terkait harus memastikan bahwa kebijakan energi tidak justru menjadi pemicu inflasi yang tidak terkendali,” tegasnya.
Syafruddin meminta pemerintah untuk memastikan ketersediaan pasokan energi di jalur-jalur distribusi pangan tetap aman dan terjangkau. Ia juga mendorong adanya koordinasi lintas kementerian guna memberikan insentif atau kebijakan khusus bagi armada pengangkut logistik pangan untuk menjaga stabilitas harga.
“Kenaikan harga BBM di saat konsumsi masyarakat meningkat selama Ramadan dan menjelang Idulfitri adalah isu sensitif. Negara harus hadir untuk menjamin agar rantai distribusi tetap berjalan efisien tanpa harus mengorbankan daya beli masyarakat,” tambahnya.
Komisi XII DPR RI, lanjut Syafrudin, akan terus memantau pergerakan harga energi dan dampaknya terhadap sektor riil. Ia berharap Kementerian ESDM dapat segera memaparkan langkah mitigasi risiko inflasi dalam rapat kerja mendatang guna memberikan kepastian bagi masyarakat.
“Mitigasi harus dilakukan sejak dini sebelum dampak inflasinya meluas ke berbagai sektor lainnya. Keamanan energi dan keterjangkauan harga pangan adalah dua hal yang tidak boleh dipisahkan,” pungkasnya.
