Waka MPR: Longsor Bantargebang Bukti Krisis Sampah Perlu Penanganan Segera

Pemerintah didesak segera melakukan reformasi total terhadap tata kelola sampah nasional. Langkah ini agar kejadian longsoran gunungan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Bantargebang yang menyebabkan empat orang meninggal dunia. 

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menegaskan peristiwa ini adalah alarm krisis sampah yang saat ini terjadi di beberapa kota besar di Indonesia. 

Eddy menjelaskan persoalan sampah di Indonesia saat ini sudah berada pada tahap yang sangat serius. 

Kata Eddy, setiap tahun Indonesia memproduksi sekitar 56 juta ton sampah, tetapi yang benar-benar bisa dikelola dengan baik baru sekitar 40 persen. 

"Artinya, masih ada sebagian besar sampah yang belum tertangani secara optimal," kata Eddy kepada wartawan, Selasa 10 Maret 2026.

Menurut Eddy, kondisi di TPST Bantargebang menggambarkan betapa akutnya persoalan sampah ini. Ketinggian gunungan sampah di lokasi tersebut bahkan telah mencapai tingkat yang bisa disamakan dengan gedung bertingkat sekitar 16 hingga 17 lantai.

“Gunungan sampah di sana sudah sangat tinggi, bahkan bisa diibaratkan setara dengan gedung bertingkat belasan lantai. Ini menunjukkan bahwa persoalan sampah tidak bisa lagi ditunda penanganannya,” kata Eddy.  

Wakil Ketua Umum PAN ini menyampaikan alarm krisis sampah ini telah direspons pemerintah dengan mengeluarkan Perpres 109 Tahun 2025 untuk penanganan sampah melalui pembakaran sampah menjadi listrik atau energi terbarukan dalam bentuk PSEL (Pembangkit Sampah Energi Listrik). 

Kendati demikian, Eddy menyebut PSEL membutuhkan waktu 18 bulan hingga 2 tahun untuk beroperasi. Maka dari itu, perlu ada langkah sementara untuk penanganan sampah di Indonesia.

"Untuk itu harus ada tindakan sementara yang dilakukan untuk penanganan sampah ini. Di antaranya adalah menyediakan lahan untuk penampungan sementara," pungkasnya.