Berita

Anggota Komisi IV DPR Johan Rosihan. (Foto: Dokumentasi Fraksi PKS)

Politik

Legislator PKS:

Perang Iran-Israel Ancam Stabilitas Pangan Nasional

SELASA, 10 MARET 2026 | 19:22 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pemerintah diingatkan untuk mewaspadai dampak konflik geopolitik di Timur Tengah terhadap ketahanan pangan nasional.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi IV DPR Fraksi PKS, Johan Rosihan kepada wartawan di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 10 Maret 2026.

Johan menyoroti eskalasi konflik antara Iran dan Israel yang turut melibatkan Amerika Serikat. Menurutnya, situasi tersebut berpotensi mendorong kenaikan harga minyak dunia dan berdampak langsung pada sektor pangan di dalam negeri.


“Dampak dari perang Iran, Israel dan keterlibatan Amerika ini perlu diseriusi untuk diamati oleh pemerintah. Yaitu berdampak kepada harga minyak dunia dan itu akan berpengaruh kepada biaya distribusi dan juga biaya produksi pangan kita,” ujar Johan.

Ia mengingatkan bahwa meskipun pemerintah mengklaim ketersediaan stok pangan mencukupi selama Ramadan, persoalan di lapangan tidak hanya soal jumlah pasokan, tetapi juga distribusi dan stabilitas harga.

“Ini kalau tidak diantisipasi, maka walaupun kita punya stok banyak, ya kan klaim pemerintah di awal Ramadan itu kan kita cukup stok untuk dalam situ. Tapi persoalannya kan terjadi lonjakan harga di pasar-pasar. Salah satu sebabnya adalah tidak meratanya distribusi kita,” tegas Johan.

Menurutnya, kenaikan harga minyak akan berdampak langsung pada biaya logistik yang pada akhirnya mempengaruhi distribusi pangan ke berbagai daerah.

“Nah dengan meningkatnya harga minyak, maka juga ini akan nanti berdampak pada terhambatnya distribusi kita. Dengan meningkatnya biaya distribusi itu. Nah karena ini harus diantisipasi secara cepat, jangan reaktif,” jelasnya.

Lebih lanjut, Johan menekankan pentingnya memperkuat produksi pangan dalam negeri dan mengurangi ketergantungan terhadap impor.

“Ini sekaligus alarm kepada kita, agar kita tetap konsen kepada produksi dalam negeri, jangan tergantung impor. Agar kebijakan kedaulatan pangan kita itu harus masuk di dalam satu tatanan ketahanan nasional,” pungkasnya.


Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Kapolri Resmikan Laboratorium Uji Seragam untuk Tingkatkan Perlindungan

Rabu, 13 Mei 2026 | 00:17

MK Tolak Gugatan UU IKN, Ibu Kota RI Tetap Jakarta

Rabu, 13 Mei 2026 | 00:00

Menhut Gaungkan Pengakuan Hutan Adat di Markas PBB

Selasa, 12 Mei 2026 | 23:39

Rupiah Babak Belur, BI Kembali Sebut Kebutuhan Dolar Membludak

Selasa, 12 Mei 2026 | 23:12

Eks Kasat Narkoba Polres Kutai Barat Diduga jadi Kaki Tangan Bandar Narkoba Kelas Kakap

Selasa, 12 Mei 2026 | 22:49

Laut dan Manusia Harus Saling Menjaga

Selasa, 12 Mei 2026 | 22:39

Bleng-Blengan Sawah Blora, Cara Lama Petani Usir Tikus

Selasa, 12 Mei 2026 | 22:28

Peradilan Berjalan, GMNI Tetap Minta Dibentuk TGPF Kasus Andrie Yunus

Selasa, 12 Mei 2026 | 22:16

Menkop dan Wakil Panglima Kompak Kawal Operasional Kopdes

Selasa, 12 Mei 2026 | 22:10

Masa Depan Hotel Mewah dan Pariwisata di Indonesia Tourism Xchange 2026

Selasa, 12 Mei 2026 | 22:01

Selengkapnya