Berita

Anggota Komisi IV DPR Johan Rosihan. (Foto: Dokumentasi Fraksi PKS)

Politik

Legislator PKS:

Perang Iran-Israel Ancam Stabilitas Pangan Nasional

SELASA, 10 MARET 2026 | 19:22 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pemerintah diingatkan untuk mewaspadai dampak konflik geopolitik di Timur Tengah terhadap ketahanan pangan nasional.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi IV DPR Fraksi PKS, Johan Rosihan kepada wartawan di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 10 Maret 2026.

Johan menyoroti eskalasi konflik antara Iran dan Israel yang turut melibatkan Amerika Serikat. Menurutnya, situasi tersebut berpotensi mendorong kenaikan harga minyak dunia dan berdampak langsung pada sektor pangan di dalam negeri.


“Dampak dari perang Iran, Israel dan keterlibatan Amerika ini perlu diseriusi untuk diamati oleh pemerintah. Yaitu berdampak kepada harga minyak dunia dan itu akan berpengaruh kepada biaya distribusi dan juga biaya produksi pangan kita,” ujar Johan.

Ia mengingatkan bahwa meskipun pemerintah mengklaim ketersediaan stok pangan mencukupi selama Ramadan, persoalan di lapangan tidak hanya soal jumlah pasokan, tetapi juga distribusi dan stabilitas harga.

“Ini kalau tidak diantisipasi, maka walaupun kita punya stok banyak, ya kan klaim pemerintah di awal Ramadan itu kan kita cukup stok untuk dalam situ. Tapi persoalannya kan terjadi lonjakan harga di pasar-pasar. Salah satu sebabnya adalah tidak meratanya distribusi kita,” tegas Johan.

Menurutnya, kenaikan harga minyak akan berdampak langsung pada biaya logistik yang pada akhirnya mempengaruhi distribusi pangan ke berbagai daerah.

“Nah dengan meningkatnya harga minyak, maka juga ini akan nanti berdampak pada terhambatnya distribusi kita. Dengan meningkatnya biaya distribusi itu. Nah karena ini harus diantisipasi secara cepat, jangan reaktif,” jelasnya.

Lebih lanjut, Johan menekankan pentingnya memperkuat produksi pangan dalam negeri dan mengurangi ketergantungan terhadap impor.

“Ini sekaligus alarm kepada kita, agar kita tetap konsen kepada produksi dalam negeri, jangan tergantung impor. Agar kebijakan kedaulatan pangan kita itu harus masuk di dalam satu tatanan ketahanan nasional,” pungkasnya.


Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

Pertemuan Megawati-Prabowo Menjungkirbalikkan Banyak Prediksi

Sabtu, 21 Maret 2026 | 04:12

UPDATE

Gugurnya Prajurit Jadi Panggilan Indonesia Tak Lagi Jadi Pemain Cadangan

Selasa, 31 Maret 2026 | 12:20

Aktivis KontraS Ungkap Kondisi Terkini Andrie Yunus di RSCM

Selasa, 31 Maret 2026 | 12:19

Trump Ngotot akan Tetap Hancurkan Listrik dan Semua Pabrik di Iran

Selasa, 31 Maret 2026 | 12:17

KPK Kembangkan Kasus Suap Importasi

Selasa, 31 Maret 2026 | 12:09

Pertamina Bantah Kabar Harga Pertamax Tembus Rp17 Ribu per Liter

Selasa, 31 Maret 2026 | 12:02

Siang Ini Jakarta Diprediksi Kembali Hujan Ringan

Selasa, 31 Maret 2026 | 12:00

Tiga Prajurit RI Gugur di Lebanon, Menlu Desak DK PBB Rapat Darurat

Selasa, 31 Maret 2026 | 11:45

Transparansi Terancam: 37 Ribu Pejabat Belum Serahkan LHKPN

Selasa, 31 Maret 2026 | 11:40

Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS Dilimpahkan ke Puspom TNI

Selasa, 31 Maret 2026 | 11:27

Gibran Didorong Segera Berkantor di IKN Agar Tak Mubazir

Selasa, 31 Maret 2026 | 11:18

Selengkapnya