Berita

Anggota Komisi IV DPR Johan Rosihan. (Foto: Dokumentasi Fraksi PKS)

Politik

Legislator PKS:

Perang Iran-Israel Ancam Stabilitas Pangan Nasional

SELASA, 10 MARET 2026 | 19:22 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pemerintah diingatkan untuk mewaspadai dampak konflik geopolitik di Timur Tengah terhadap ketahanan pangan nasional.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi IV DPR Fraksi PKS, Johan Rosihan kepada wartawan di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 10 Maret 2026.

Johan menyoroti eskalasi konflik antara Iran dan Israel yang turut melibatkan Amerika Serikat. Menurutnya, situasi tersebut berpotensi mendorong kenaikan harga minyak dunia dan berdampak langsung pada sektor pangan di dalam negeri.


“Dampak dari perang Iran, Israel dan keterlibatan Amerika ini perlu diseriusi untuk diamati oleh pemerintah. Yaitu berdampak kepada harga minyak dunia dan itu akan berpengaruh kepada biaya distribusi dan juga biaya produksi pangan kita,” ujar Johan.

Ia mengingatkan bahwa meskipun pemerintah mengklaim ketersediaan stok pangan mencukupi selama Ramadan, persoalan di lapangan tidak hanya soal jumlah pasokan, tetapi juga distribusi dan stabilitas harga.

“Ini kalau tidak diantisipasi, maka walaupun kita punya stok banyak, ya kan klaim pemerintah di awal Ramadan itu kan kita cukup stok untuk dalam situ. Tapi persoalannya kan terjadi lonjakan harga di pasar-pasar. Salah satu sebabnya adalah tidak meratanya distribusi kita,” tegas Johan.

Menurutnya, kenaikan harga minyak akan berdampak langsung pada biaya logistik yang pada akhirnya mempengaruhi distribusi pangan ke berbagai daerah.

“Nah dengan meningkatnya harga minyak, maka juga ini akan nanti berdampak pada terhambatnya distribusi kita. Dengan meningkatnya biaya distribusi itu. Nah karena ini harus diantisipasi secara cepat, jangan reaktif,” jelasnya.

Lebih lanjut, Johan menekankan pentingnya memperkuat produksi pangan dalam negeri dan mengurangi ketergantungan terhadap impor.

“Ini sekaligus alarm kepada kita, agar kita tetap konsen kepada produksi dalam negeri, jangan tergantung impor. Agar kebijakan kedaulatan pangan kita itu harus masuk di dalam satu tatanan ketahanan nasional,” pungkasnya.


Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya