Berita

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. (Foto: RMOL)

Politik

Pimpinan Komisi III DPR Minta Tramadol Dikategorikan Psikotropika

SELASA, 10 MARET 2026 | 14:19 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Maraknya penyalahgunaan Tramadol mendorong Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) segera mengklasifikasikan obat tersebut sebagai psikotropika.

Usulan itu disamaikan Sahroni merespons video yang viral memperlihatkan sejumlah toko yang diduga menjual Tramadol di wilayah Kalisari dan Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Toko tersebut dilempari petasan oleh warga. 

"Karena memang efeknya yang sangat berbahaya, persis efek psikotropika yang lain, bahkan lebih," kata Sahroni melalui keterangannya, Selasa, 10 Maret 2026.


Legislator NasDem dari Dapil Jakarta III (Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu) itu berharap, penyebaran Tramadol dapat lebih dikendalikan setelah didaftarkan sebagai psikotropika. Di sisi lain, pihak berwajib diminta mengusut distribusi Tramadol.

"Usut siapa pemilik dan pemasoknya. Rantai distribusinya diputus supaya tidak terus beredar di masyarakat,” ungkap Sahroni.

Selain itu, Sahroni mengapresiasi respons warga terhadap penyebaran tramadol. Hal itu dinilai sebagai bentuk menjaga lingkungan.

"Penyebaran Tramadol di masyarakat ini memang sangat meresahkan, dan saya apresiasi warga yang mau berniat menjaga lingkungannya dengan menggrebek apotek yang menjual obat ini secara bebas," jelas Sahroni. 

Dengan masuknya Tramadol ke dalam kategori psikotropika, ia menilai pengawasan distribusi dan penjualan obat tersebut akan lebih terkontrol sehingga potensi penyalahgunaan dapat ditekan.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Gencatan Senjata Iran-AS Hampir Berakhir, Milisi Irak Siaga Penuh

Selasa, 21 April 2026 | 08:19

Dolar AS Terkoreksi: Investor Mulai Lepas Aset Safe-Haven

Selasa, 21 April 2026 | 08:06

Sinergi BNI dan Perempuan NTT: Mengubah Daun Lontar Menjadi Penggerak Ekonomi

Selasa, 21 April 2026 | 07:48

Tim Cook Mundur sebagai CEO Apple

Selasa, 21 April 2026 | 07:35

Refleksi 4 Tahun Prudential Syariah: Mengubah Paradigma Deteksi Dini Kanker

Selasa, 21 April 2026 | 07:27

Emas Dunia Masih Sulit Bangkit di Tengah Kenaikan Harga Minyak

Selasa, 21 April 2026 | 07:16

Kerja Sama Polri-PBB Pertegas Posisi RI dalam Misi Perdamaian Dunia

Selasa, 21 April 2026 | 07:10

Bursa Eropa Merah, Sektor Penerbangan Paling Terpukul

Selasa, 21 April 2026 | 07:05

Relawan Protes JK Asal Klaim soal Jokowi Presiden

Selasa, 21 April 2026 | 06:51

Politik Angka vs Realitas Ekologi: Sungai Tak Bisa Dipimpin Statistik

Selasa, 21 April 2026 | 06:29

Selengkapnya