DPR Minta Pemerintah Mitigasi Dampak Lonjakan Harga Minyak dan Pelemahan Rupiah Jelang Lebaran

Lonjakan harga minyak dunia dan pelemahan nilai tukar Rupiah dinilai perlu segera diantisipasi pemerintah agar tidak berdampak lebih luas terhadap ekonomi nasional dan beban masyarakat.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan DPR telah meminta pemerintah melakukan mitigasi terhadap dampak gejolak global tersebut, terutama yang berkaitan dengan harga energi, nilai tukar rupiah, hingga implikasinya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

“Kami sudah meminta kepada pemerintah, baik secara langsung atau tidak langsung, untuk mengantisipasi hal ini,” ujar Puan Maharani kepada wartawan di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa, 10 Maret 2026. 

Menurutnya, DPR yang mulai memasuki masa sidang akan meminta penjelasan lebih lanjut melalui komisi terkait. Langkah itu dilakukan agar pemerintah dapat menyesuaikan kebijakan fiskal dengan kondisi global yang sedang berkembang.

“Dan hari ini DPR sudah mau mulai masuk atau memulai sidang, itu saja nantinya di komisi yang terkait akan meminta kepada kementerian-kementeriannya atau kepada pemerintah untuk mengantisipasi hal tersebut, sehingga APBN 2026 nantinya bisa menyesuaikan dengan situasi global yang sedang terjadi pada saat ini,” kata Puan.

Ia menilai gejolak harga energi dan pelemahan Rupiah perlu dipantau secara serius, terutama karena berpotensi memengaruhi berbagai sektor ekonomi domestik. DPR, kata dia, akan menjalankan fungsi pengawasan agar kebijakan yang diambil pemerintah tidak justru membebani masyarakat.

Selain itu, Puan juga menyinggung kondisi menjelang Idulfitri yang biasanya diiringi peningkatan kebutuhan masyarakat, termasuk biaya transportasi dan harga kebutuhan pokok.

“Namun yang pasti kami akan meminta sesudah sesuatu kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah, jangan sampai kemudian membebani atau memperberat rakyat,” ujarnya.

DPR, lanjut Puan, akan terus mendorong pemerintah melakukan langkah mitigasi dan antisipasi terhadap dampak ekonomi global tersebut agar kondisi menjelang hari besar keagamaan tidak memperburuk beban masyarakat.