Berita

Pengacara Deolipa dan kliennya, Linda Susanti di kantor Dewas KPK. (Foto: RMOL)

Hukum

KPK Polisikan Linda Susanti Terkait Surat Palsu dan Informasi Tidak Benar

MINGGU, 08 MARET 2026 | 09:01 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaporkan seorang perempuan bernama Linda Susanti ke Polda Metro Jaya. 

Pelaporan ini dilakukan karena Linda diduga menyebarkan informasi yang tidak benar mengenai kegiatan internal KPK sekaligus menggunakan surat yang diduga palsu dalam sejumlah laporan terhadap penyidik lembaga antirasuah tersebut.

Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan, pelaporan terhadap Linda Susanti yang merupakan saksi kasus dugaan suap dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA) dengan tersangka Hasbi Hasan selaku mantan Sekretaris MA, sudah dilakukan sekitar satu bulan lalu dan dilakukan atas nama lembaga KPK dengan sepengetahuan serta persetujuan pimpinan KPK.


"Ini pelaporan saya yang melaporkan atas nama lembaga KPK atas sepengetahuan dan persetujuan dari pimpinan KPK," kata Asep seperti dikutip RMOL, Minggu, 8 Maret 2026.

Asep menerangkan, langkah hukum tersebut diambil karena Linda Susanti dinilai telah menyampaikan informasi yang tidak sesuai fakta melalui berbagai platform media, mulai dari media online, podcast, TikTok hingga media cetak.

Menurut Asep, pernyataan Linda bahkan menyebut sejumlah nama pimpinan dan penyidik KPK, serta menuding adanya aktivitas yang bertentangan dengan aturan internal lembaga.

"Hal itu dilakukan karena saudara Linda Susanti melalui media, baik media online, ada tiktok kemudian juga podcast dan media cetak lainnya telah menyampaikan sesuatu informasi di mana yang menurut catatan dan dokumen yang ada pada kami KPK informasi tersebut tidak benar," jelas Asep.

Ia menegaskan, tudingan yang disampaikan Linda berpotensi merusak kredibilitas lembaga dan juga integritas personel KPK yang disebutkan secara langsung.

"Sehingga hal ini apabila dibiarkan tentunya akan merusak kredibilitas dari lembaga KPK, kemudian juga merusak kredibilitas dari masing-masing personil yang disebutkan karena memang apa yang disampaikan oleh saudari Linda sebagiannya itu tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar," tegasnya.

Lebih lanjut Asep mengungkapkan, laporan yang diajukan KPK juga berkaitan dengan dugaan penggunaan surat palsu oleh Linda Susanti dalam sejumlah pengaduan terhadap penyidik KPK.

"Nah yang kami laporkan itu terkait dengan penggunaan surat palsu atau dipalsukan oleh saudari Linda atau siapapun yang bersama-sama dengan yang bersangkutan," terang Asep.

Surat yang diduga palsu itu, lanjutnya, digunakan oleh Linda saat membuat laporan terhadap penyidik KPK di Bareskrim Polri maupun laporan ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Asep menegaskan, pelaporan ke Polda Metro Jaya dilakukan agar seluruh persoalan dapat diuji secara hukum dan kebenaran informasi yang beredar bisa dibuktikan secara objektif.

"Biar nanti proses hukum akan membuktikan bahwa apa yang disampaikan oleh saudari Linda bisa di crosscheck kebenarannya dengan bukti-bukti yang kami miliki," terang Asep.

Ia berharap proses hukum yang berjalan nantinya dapat memberikan penjelasan yang utuh kepada masyarakat, terutama terkait berbagai pernyataan Linda yang selama ini beredar luas di ruang publik.

"Tentunya masyarakat perlu mendapat informasi yang berimbang dan melalui pemeriksaan di persidangan tentunya kami harapkan semuanya akan bisa terbukti. Siapapun yang berbuat kesalahan tentu harus mempertanggung jawabannya secara hukum," pungkas Asep.


Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

KPK Sita Dokumen dan BBE Usai Geledah Rumah Mewah Anggota Polri Yayat Sudrajat

Kamis, 10 September 2026 | 20:17

Pendalaman Fakta dan Penegakan Hukum Transparan Diperlukan di Kasus DJKA

Kamis, 10 September 2026 | 20:12

Tim 9 Kejagung Temukan Bukti Pemerasan Febrie di Kasus Jiwasraya

Kamis, 10 September 2026 | 20:05

Konsisten Perkuat Investasi Berkelanjutan, DPLK BRI Raih Kehati ESG Award 2026

Kamis, 10 September 2026 | 19:58

Waketum Golkar: Prabowo Konsisten Satukan Berbagai Warna Politik untuk Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 19:50

Rombak Ratusan Pejabat, Purbaya Minta Kemenkeu Bergerak Lebih Cepat

Kamis, 10 September 2026 | 19:40

Iwakum Dorong Pengerahan Maksimal Cari Lima Jurnalis Hilang di Selat Sunda

Kamis, 10 September 2026 | 19:31

Menyoal Kasus Dadan Cs, JMI: Jangan Ramai di Awal, Lalu Hilang di Tengah Jalan

Kamis, 10 September 2026 | 19:14

Polisi Siap Sikat Penimbun Masker di Tengah Erupsi Gunung Anak Krakatau

Kamis, 10 September 2026 | 19:01

Pembagian 50:50 Kuota Haji Tambahan Ternyata Kebijakan Gus Yaqut

Kamis, 10 September 2026 | 18:45

Selengkapnya