Berita

Pengacara Deolipa dan kliennya, Linda Susanti di kantor Dewas KPK. (Foto: RMOL)

Hukum

KPK Polisikan Linda Susanti Terkait Surat Palsu dan Informasi Tidak Benar

MINGGU, 08 MARET 2026 | 09:01 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaporkan seorang perempuan bernama Linda Susanti ke Polda Metro Jaya. 

Pelaporan ini dilakukan karena Linda diduga menyebarkan informasi yang tidak benar mengenai kegiatan internal KPK sekaligus menggunakan surat yang diduga palsu dalam sejumlah laporan terhadap penyidik lembaga antirasuah tersebut.

Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan, pelaporan terhadap Linda Susanti yang merupakan saksi kasus dugaan suap dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA) dengan tersangka Hasbi Hasan selaku mantan Sekretaris MA, sudah dilakukan sekitar satu bulan lalu dan dilakukan atas nama lembaga KPK dengan sepengetahuan serta persetujuan pimpinan KPK.


"Ini pelaporan saya yang melaporkan atas nama lembaga KPK atas sepengetahuan dan persetujuan dari pimpinan KPK," kata Asep seperti dikutip RMOL, Minggu, 8 Maret 2026.

Asep menerangkan, langkah hukum tersebut diambil karena Linda Susanti dinilai telah menyampaikan informasi yang tidak sesuai fakta melalui berbagai platform media, mulai dari media online, podcast, TikTok hingga media cetak.

Menurut Asep, pernyataan Linda bahkan menyebut sejumlah nama pimpinan dan penyidik KPK, serta menuding adanya aktivitas yang bertentangan dengan aturan internal lembaga.

"Hal itu dilakukan karena saudara Linda Susanti melalui media, baik media online, ada tiktok kemudian juga podcast dan media cetak lainnya telah menyampaikan sesuatu informasi di mana yang menurut catatan dan dokumen yang ada pada kami KPK informasi tersebut tidak benar," jelas Asep.

Ia menegaskan, tudingan yang disampaikan Linda berpotensi merusak kredibilitas lembaga dan juga integritas personel KPK yang disebutkan secara langsung.

"Sehingga hal ini apabila dibiarkan tentunya akan merusak kredibilitas dari lembaga KPK, kemudian juga merusak kredibilitas dari masing-masing personil yang disebutkan karena memang apa yang disampaikan oleh saudari Linda sebagiannya itu tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar," tegasnya.

Lebih lanjut Asep mengungkapkan, laporan yang diajukan KPK juga berkaitan dengan dugaan penggunaan surat palsu oleh Linda Susanti dalam sejumlah pengaduan terhadap penyidik KPK.

"Nah yang kami laporkan itu terkait dengan penggunaan surat palsu atau dipalsukan oleh saudari Linda atau siapapun yang bersama-sama dengan yang bersangkutan," terang Asep.

Surat yang diduga palsu itu, lanjutnya, digunakan oleh Linda saat membuat laporan terhadap penyidik KPK di Bareskrim Polri maupun laporan ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Asep menegaskan, pelaporan ke Polda Metro Jaya dilakukan agar seluruh persoalan dapat diuji secara hukum dan kebenaran informasi yang beredar bisa dibuktikan secara objektif.

"Biar nanti proses hukum akan membuktikan bahwa apa yang disampaikan oleh saudari Linda bisa di crosscheck kebenarannya dengan bukti-bukti yang kami miliki," terang Asep.

Ia berharap proses hukum yang berjalan nantinya dapat memberikan penjelasan yang utuh kepada masyarakat, terutama terkait berbagai pernyataan Linda yang selama ini beredar luas di ruang publik.

"Tentunya masyarakat perlu mendapat informasi yang berimbang dan melalui pemeriksaan di persidangan tentunya kami harapkan semuanya akan bisa terbukti. Siapapun yang berbuat kesalahan tentu harus mempertanggung jawabannya secara hukum," pungkas Asep.


Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Hanura Bidik Comeback Politik di Tanah Papua pada 2029

Selasa, 10 November 2026 | 06:05

Merdeka 100 Persen: Ketika Perbedaan Menemukan Titik Temu

Selasa, 10 November 2026 | 05:56

BGN Tancap Gas Benahi Kapasitas Layanan dan Keamanan Pangan

Selasa, 10 November 2026 | 05:26

Sekolah Legislatif Muda IPB 2026 Targetkan Kepemimpinan Mahasiswa Berintegritas

Selasa, 10 November 2026 | 04:54

Kecelakaan Kapal Berulang, Laik Laut Hanya di Atas Kertas

Selasa, 10 November 2026 | 04:24

PT UOB Indonesia Digugat soal Penguasaan SHGB Lahan 17.200 Meter Persegi

Selasa, 10 November 2026 | 03:42

Partai Gajah Mati di Tengah Api

Selasa, 10 November 2026 | 03:18

KKP Salurkan Benih Ikan dan Udang untuk Pembudidaya Plus Restocking

Selasa, 10 November 2026 | 02:50

Tekanan Memundurkan dan Memakzulkan Gibran

Selasa, 10 November 2026 | 02:28

Danantara Diminta Perkuat Arsitektur BUMN, Begini Penjelasannya

Selasa, 10 November 2026 | 01:43

Selengkapnya