Berita

Anggota Komisi VII DPR RI Erna Sari Dewi (Foto: Dokumen pribadi)

Politik

Komisi VII DPR Desak Pemerintah Longgarkan Aturan Main Industri Mamin

SABTU, 07 MARET 2026 | 12:28 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi VII DPR RI memandang perlu adanya relaksasi kebijakan pemerintah, khususnya bagi industri makanan dan minuman (mamin), untuk merespons dinamika geopolitik global yang tengah terjadi.

Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI Erna Sari Dewi mengatakan, sektor industri mamin memiliki kontribusi signifikan terhadap ekspor Indonesia, terutama ke tiga negara tujuan utama yakni Tiongkok, Amerika Serikat, dan India.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) periode Januari–September 2025, kontribusi ekspor nonmigas Indonesia ke tiga negara tersebut mencapai 41,81 persen dari total ekspor nasional.


“Namun, dalam perjalanannya, tentu banyak sekali tantangan-tantangannya, banyak sekali isu atau masalah-masalah yang dihadapi. Apalagi sekarang kita ada isu terbesar di depan kita, sekarang ini sedang ada mulai kontraksi geopolitik yang luar biasa,” kata Erna saat kunjungan kerja di PT GarudaFood Putra-Putri Jaya, Gresik, Jawa Timur, dikutip Sabtu, 7 Maret 2026.

Politikus Fraksi Partai NasDem itu menilai konflik yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel melawan Iran berpotensi memengaruhi industri dalam negeri, terutama terkait biaya produksi dan fluktuasi harga bahan baku.

Menurutnya, kondisi tersebut berkaitan erat dengan rantai pasok global yang memengaruhi ketersediaan bahan baku impor bagi industri di dalam negeri.

Dalam kunjungan yang juga dihadiri perwakilan dari delapan kementerian dan lembaga mitra itu, Komisi VII DPR RI turut menginventarisasi berbagai tantangan yang dihadapi industri dalam menghadapi gejolak global.

Karena itu, Erna mendorong pemerintah mengambil langkah kebijakan yang lebih fleksibel guna menjaga keberlanjutan industri.

“Kemudian harus ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang lebih fleksibel ya, terkait bagaimana dengan pasokan bahan baku ini penting,” ujar Anggota Komisi VII DPR RI ini.

Selain itu, Komisi VII juga mendorong pelaku usaha melakukan diversifikasi produk, baik dari sisi desain maupun inovasi lainnya, sebagai strategi untuk menekan dampak kenaikan biaya produksi.

“Kita meminta para pelaku usaha untuk melakukan diversifikasi produk, baik dari sisi desain maupun lainnya, untuk mengatasi biaya produksi yang tinggi,” pungkasnya.

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Jubir IKN Troy Pantouw Sempat Telepon Keluarga Sehari Sebelum Ditemukan Meninggal

Minggu, 26 Juli 2026 | 20:58

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Kiprah Yadyn, Jaksa yang Antar Febrie Adriansyah ke KPK

Sabtu, 25 Juli 2026 | 21:55

UPDATE

Prabowo Bikin Lomba Kota Terbersih, Lima Terbaik Dapat Rp20 Miliar

Kamis, 30 Juli 2026 | 18:26

Oknum Brimob di KPK Diduga Bocorkan Dokumen Perkara, Dipakai Peras Bupati Pemalang

Kamis, 30 Juli 2026 | 18:18

ST Burhanuddin Mutasi 176 Jaksa, 90 Kajari Bergeser

Kamis, 30 Juli 2026 | 18:17

Prabowo Wanti-wanti Konflik Timteng Bisa Meluas dan Semakin Memburuk

Kamis, 30 Juli 2026 | 17:51

Deddy Sitorus Bantah Hina Wartawan dan Tantang Balik KWP

Kamis, 30 Juli 2026 | 17:35

Lokataru: Kopdes Merah Putih Rawan Dimobilisasi Jadi Mesin Politik Bawah Tanah

Kamis, 30 Juli 2026 | 17:26

Prabowo Tertarik Belajar Cara India Bangun 3 Juta Rumah dalam Setahun

Kamis, 30 Juli 2026 | 17:21

Terima Aspirasi Guru TK, DPR Siap Agendakan Penguatan PAUD

Kamis, 30 Juli 2026 | 17:19

MK: Anggaran MBG Tak Boleh Lagi Masuk Pos Pendidikan

Kamis, 30 Juli 2026 | 17:12

Pembahasan RUU HAM, Perlindungan Harus Menyesuaikan Perkembangan Zaman

Kamis, 30 Juli 2026 | 17:12

Selengkapnya