Komisi VII DPR Desak Pemerintah Longgarkan Aturan Main Industri Mamin

Komisi VII DPR RI memandang perlu adanya relaksasi kebijakan pemerintah, khususnya bagi industri makanan dan minuman (mamin), untuk merespons dinamika geopolitik global yang tengah terjadi.

Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI Erna Sari Dewi mengatakan, sektor industri mamin memiliki kontribusi signifikan terhadap ekspor Indonesia, terutama ke tiga negara tujuan utama yakni Tiongkok, Amerika Serikat, dan India.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) periode Januari–September 2025, kontribusi ekspor nonmigas Indonesia ke tiga negara tersebut mencapai 41,81 persen dari total ekspor nasional.

“Namun, dalam perjalanannya, tentu banyak sekali tantangan-tantangannya, banyak sekali isu atau masalah-masalah yang dihadapi. Apalagi sekarang kita ada isu terbesar di depan kita, sekarang ini sedang ada mulai kontraksi geopolitik yang luar biasa,” kata Erna saat kunjungan kerja di PT GarudaFood Putra-Putri Jaya, Gresik, Jawa Timur, dikutip Sabtu, 7 Maret 2026.

Politikus Fraksi Partai NasDem itu menilai konflik yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel melawan Iran berpotensi memengaruhi industri dalam negeri, terutama terkait biaya produksi dan fluktuasi harga bahan baku.

Menurutnya, kondisi tersebut berkaitan erat dengan rantai pasok global yang memengaruhi ketersediaan bahan baku impor bagi industri di dalam negeri.

Dalam kunjungan yang juga dihadiri perwakilan dari delapan kementerian dan lembaga mitra itu, Komisi VII DPR RI turut menginventarisasi berbagai tantangan yang dihadapi industri dalam menghadapi gejolak global.

Karena itu, Erna mendorong pemerintah mengambil langkah kebijakan yang lebih fleksibel guna menjaga keberlanjutan industri.

“Kemudian harus ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang lebih fleksibel ya, terkait bagaimana dengan pasokan bahan baku ini penting,” ujar Anggota Komisi VII DPR RI ini.

Selain itu, Komisi VII juga mendorong pelaku usaha melakukan diversifikasi produk, baik dari sisi desain maupun inovasi lainnya, sebagai strategi untuk menekan dampak kenaikan biaya produksi.

“Kita meminta para pelaku usaha untuk melakukan diversifikasi produk, baik dari sisi desain maupun lainnya, untuk mengatasi biaya produksi yang tinggi,” pungkasnya.