Berita

Anggota Komisi VII DPR RI Erna Sari Dewi (Foto: Dokumen pribadi)

Politik

Komisi VII DPR Desak Pemerintah Longgarkan Aturan Main Industri Mamin

SABTU, 07 MARET 2026 | 12:28 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi VII DPR RI memandang perlu adanya relaksasi kebijakan pemerintah, khususnya bagi industri makanan dan minuman (mamin), untuk merespons dinamika geopolitik global yang tengah terjadi.

Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI Erna Sari Dewi mengatakan, sektor industri mamin memiliki kontribusi signifikan terhadap ekspor Indonesia, terutama ke tiga negara tujuan utama yakni Tiongkok, Amerika Serikat, dan India.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) periode Januari–September 2025, kontribusi ekspor nonmigas Indonesia ke tiga negara tersebut mencapai 41,81 persen dari total ekspor nasional.


“Namun, dalam perjalanannya, tentu banyak sekali tantangan-tantangannya, banyak sekali isu atau masalah-masalah yang dihadapi. Apalagi sekarang kita ada isu terbesar di depan kita, sekarang ini sedang ada mulai kontraksi geopolitik yang luar biasa,” kata Erna saat kunjungan kerja di PT GarudaFood Putra-Putri Jaya, Gresik, Jawa Timur, dikutip Sabtu, 7 Maret 2026.

Politikus Fraksi Partai NasDem itu menilai konflik yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel melawan Iran berpotensi memengaruhi industri dalam negeri, terutama terkait biaya produksi dan fluktuasi harga bahan baku.

Menurutnya, kondisi tersebut berkaitan erat dengan rantai pasok global yang memengaruhi ketersediaan bahan baku impor bagi industri di dalam negeri.

Dalam kunjungan yang juga dihadiri perwakilan dari delapan kementerian dan lembaga mitra itu, Komisi VII DPR RI turut menginventarisasi berbagai tantangan yang dihadapi industri dalam menghadapi gejolak global.

Karena itu, Erna mendorong pemerintah mengambil langkah kebijakan yang lebih fleksibel guna menjaga keberlanjutan industri.

“Kemudian harus ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang lebih fleksibel ya, terkait bagaimana dengan pasokan bahan baku ini penting,” ujar Anggota Komisi VII DPR RI ini.

Selain itu, Komisi VII juga mendorong pelaku usaha melakukan diversifikasi produk, baik dari sisi desain maupun inovasi lainnya, sebagai strategi untuk menekan dampak kenaikan biaya produksi.

“Kita meminta para pelaku usaha untuk melakukan diversifikasi produk, baik dari sisi desain maupun lainnya, untuk mengatasi biaya produksi yang tinggi,” pungkasnya.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

KPK Panggil VP PT Valbury Asia Futures di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:31

Karhutla Ancam Orangutan, Puluhan Satwa Dievakuasi

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:23

Kepala BPGMN hingga Menkopolkam Merapat ke Istana Jelang Ratas Karhutla

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:22

Ancaman MSCI, Sudah Tepat OJK Sanksi Emiten Milik Prajogo Pangestu dan Franky Widjaja

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:20

Pemerintah Jangan Anggap Remeh Hasil Survei

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Kasus Dugaan Suap, KPK Panggil Pejabat Pemkab Lombok Barat dan Staf Hotel

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Roadmap IHT Dibutuhkan untuk Jamin Kepastian Usaha

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:05

Terancam Turun Kelas, BEI Temui MSCI Sore Ini

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:51

Kasus Suap Asuransi Perkapalan Pelni, KPK Panggil Petinggi Pialang Asuransi

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:45

Komisi III DPR Dukung Kapolri Dorong MUI Kaji Fatwa soal Vape

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:39

Selengkapnya