Berita

Wakil Menteri P2MI Christina Aryani (Foto: Dokumen KP2MI)

Politik

Wamen P2MI: Iran Bukan Negara Penempatan Resmi PMI

SABTU, 07 MARET 2026 | 12:13 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Iran bukan merupakan negara penempatan resmi bagi pekerja migran Indonesia (PMI). Karena itu, hingga saat ini pemerintah belum menerima laporan adanya PMI yang terdampak serangan Amerika Serikat dan Israel ke negara tersebut.

“Iran itu bukan negara penempatan pekerja migran Indonesia. Belum ada laporan atau aduan terkait pekerja migran Indonesia yang terdampak konflik di Timur Tengah,” kata Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Christina Aryani dalam keterangannya, Sabtu, 6 Maret 2026.

Christina menjelaskan, apabila terdapat warga negara Indonesia yang bekerja di Iran, kemungkinan besar mereka tidak tercatat dalam sistem penempatan resmi pemerintah.


“Kemungkinan besar mereka masuk secara nonprosedural atau tidak tercatat dalam sistem penempatan kami,” imbuhnya.

Ia menambahkan, jumlah warga negara Indonesia yang berada di Iran, termasuk yang bekerja di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Teheran, diperkirakan tidak sampai 200 orang.

Meski demikian, Kementerian P2MI akan terus memantau perkembangan situasi dan menyiapkan langkah mitigasi apabila terjadi eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah.

“Kami berharap situasi tetap kondusif. Pemerintah selalu siap jika sampai terjadi kondisi darurat yang memerlukan langkah evakuasi. Mekanisme tersebut sudah dipertimbangkan dan dipersiapkan,” ujarnya.

Christina juga menyebut Kementerian P2MI telah berkoordinasi intensif dengan perwakilan Indonesia di sejumlah negara Timur Tengah guna memantau situasi sekaligus memastikan kesiapan langkah mitigasi jika diperlukan.

“Kami juga sudah membuka hotline serta membentuk crisis center untuk menerima laporan atau aduan dari masyarakat,” katanya.

Politikus Partai Golkar itu optimistis pemerintah mampu bertindak cepat apabila diperlukan, mengingat Indonesia memiliki pengalaman dalam mengevakuasi warga negara dari wilayah konflik.

“Indonesia sudah beberapa kali melakukan evakuasi warga negara dari wilayah konflik. Jadi, jika memang diperlukan, pemerintah pasti bergerak untuk memastikan keselamatan warga negara Indonesia,” pungkasnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

UPDATE

Rupiah Kembali Tertekan ke Rp18.095 per Dolar AS saat Harga Minyak Dunia Terkoreksi

Senin, 09 November 2026 | 10:22

Legislator PKB Desak Maksimalkan SAR dan Keselamatan Petugas Pemadam Karhutla

Senin, 09 November 2026 | 10:00

IHSG Dibuka Hijau, Saham Bergerak Beragam

Senin, 09 November 2026 | 09:21

Jokowi Diduga Otak Skenario di Balik Polemik Penyadapan Presiden

Senin, 09 November 2026 | 09:10

MKK Gelar Munajat Nasional, Doakan Keselamatan Bangsa dan Kepemimpinan Prabowo

Senin, 09 November 2026 | 08:56

Kupas Tuntas Makna Logo dan Tema Hari Pahlawan 2026

Senin, 09 November 2026 | 08:56

Ada Agenda Politik di Balik Penyadapan Presiden

Senin, 09 November 2026 | 08:47

Mayoritas Bursa Asia Dibuka Melemah

Senin, 09 November 2026 | 08:38

Wajah Baru Layanan Haji Arab Saudi: Menhaj RI Soroti Transparansi hingga Kolaborasi Lintas Negara

Senin, 09 November 2026 | 08:33

LAPD Andalkan Rights Issue untuk Perkuat Bisnis Jasa Pertambangan

Senin, 09 November 2026 | 08:15

Selengkapnya