Berita

Wakil Menteri P2MI Christina Aryani (Foto: Dokumen KP2MI)

Politik

Wamen P2MI: Iran Bukan Negara Penempatan Resmi PMI

SABTU, 07 MARET 2026 | 12:13 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Iran bukan merupakan negara penempatan resmi bagi pekerja migran Indonesia (PMI). Karena itu, hingga saat ini pemerintah belum menerima laporan adanya PMI yang terdampak serangan Amerika Serikat dan Israel ke negara tersebut.

“Iran itu bukan negara penempatan pekerja migran Indonesia. Belum ada laporan atau aduan terkait pekerja migran Indonesia yang terdampak konflik di Timur Tengah,” kata Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Christina Aryani dalam keterangannya, Sabtu, 6 Maret 2026.

Christina menjelaskan, apabila terdapat warga negara Indonesia yang bekerja di Iran, kemungkinan besar mereka tidak tercatat dalam sistem penempatan resmi pemerintah.


“Kemungkinan besar mereka masuk secara nonprosedural atau tidak tercatat dalam sistem penempatan kami,” imbuhnya.

Ia menambahkan, jumlah warga negara Indonesia yang berada di Iran, termasuk yang bekerja di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Teheran, diperkirakan tidak sampai 200 orang.

Meski demikian, Kementerian P2MI akan terus memantau perkembangan situasi dan menyiapkan langkah mitigasi apabila terjadi eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah.

“Kami berharap situasi tetap kondusif. Pemerintah selalu siap jika sampai terjadi kondisi darurat yang memerlukan langkah evakuasi. Mekanisme tersebut sudah dipertimbangkan dan dipersiapkan,” ujarnya.

Christina juga menyebut Kementerian P2MI telah berkoordinasi intensif dengan perwakilan Indonesia di sejumlah negara Timur Tengah guna memantau situasi sekaligus memastikan kesiapan langkah mitigasi jika diperlukan.

“Kami juga sudah membuka hotline serta membentuk crisis center untuk menerima laporan atau aduan dari masyarakat,” katanya.

Politikus Partai Golkar itu optimistis pemerintah mampu bertindak cepat apabila diperlukan, mengingat Indonesia memiliki pengalaman dalam mengevakuasi warga negara dari wilayah konflik.

“Indonesia sudah beberapa kali melakukan evakuasi warga negara dari wilayah konflik. Jadi, jika memang diperlukan, pemerintah pasti bergerak untuk memastikan keselamatan warga negara Indonesia,” pungkasnya.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

Menteri P2MI Didesak Terbitkan Aturan Transisi SIUKAK-SIP3MI

Selasa, 29 September 2026 | 03:59

Ombudsman Diminta Tindaklanjuti Secara Terbuka Temuan di Lapas Cibinong

Selasa, 29 September 2026 | 03:43

KPK Diminta Periksa Petinggi Summarecon Terkait Aliran Uang ke Pejabat

Selasa, 29 September 2026 | 03:23

28.620 Manajer KDKMP Terima SK, Penempatan Diserahkan ke Agrinas

Selasa, 29 September 2026 | 02:55

Dunia Butuh Penguatan Multilateralisme di Tengah Geopolitik yang Tak Pasti

Selasa, 29 September 2026 | 02:25

PHE Ajak Mahasiswa Kenali Industri Hulu Migas Lewat Upstream Youth Champs 2026

Selasa, 29 September 2026 | 01:56

Polisi Pastikan Bupati Gowa Sitti Husniah Dicekal ke Luar Negeri

Selasa, 29 September 2026 | 01:26

Menhan Sjafrie Serahkan 12 Ranpur Amfibi AAV M-35 Buatan AS ke Marinir

Selasa, 29 September 2026 | 00:47

BEI Buka Short Selling Mulai 1 Oktober, Begini Cara Kerja dan Risikonya

Selasa, 29 September 2026 | 00:20

KPK Diminta Tidak Tebang Pilih Usut Kasus Korupsi Kementerian ATR/BPN

Senin, 28 September 2026 | 23:48

Selengkapnya