Berita

Wakil Menteri P2MI Christina Aryani (Foto: Dokumen KP2MI)

Politik

Wamen P2MI: Iran Bukan Negara Penempatan Resmi PMI

SABTU, 07 MARET 2026 | 12:13 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Iran bukan merupakan negara penempatan resmi bagi pekerja migran Indonesia (PMI). Karena itu, hingga saat ini pemerintah belum menerima laporan adanya PMI yang terdampak serangan Amerika Serikat dan Israel ke negara tersebut.

“Iran itu bukan negara penempatan pekerja migran Indonesia. Belum ada laporan atau aduan terkait pekerja migran Indonesia yang terdampak konflik di Timur Tengah,” kata Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Christina Aryani dalam keterangannya, Sabtu, 6 Maret 2026.

Christina menjelaskan, apabila terdapat warga negara Indonesia yang bekerja di Iran, kemungkinan besar mereka tidak tercatat dalam sistem penempatan resmi pemerintah.


“Kemungkinan besar mereka masuk secara nonprosedural atau tidak tercatat dalam sistem penempatan kami,” imbuhnya.

Ia menambahkan, jumlah warga negara Indonesia yang berada di Iran, termasuk yang bekerja di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Teheran, diperkirakan tidak sampai 200 orang.

Meski demikian, Kementerian P2MI akan terus memantau perkembangan situasi dan menyiapkan langkah mitigasi apabila terjadi eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah.

“Kami berharap situasi tetap kondusif. Pemerintah selalu siap jika sampai terjadi kondisi darurat yang memerlukan langkah evakuasi. Mekanisme tersebut sudah dipertimbangkan dan dipersiapkan,” ujarnya.

Christina juga menyebut Kementerian P2MI telah berkoordinasi intensif dengan perwakilan Indonesia di sejumlah negara Timur Tengah guna memantau situasi sekaligus memastikan kesiapan langkah mitigasi jika diperlukan.

“Kami juga sudah membuka hotline serta membentuk crisis center untuk menerima laporan atau aduan dari masyarakat,” katanya.

Politikus Partai Golkar itu optimistis pemerintah mampu bertindak cepat apabila diperlukan, mengingat Indonesia memiliki pengalaman dalam mengevakuasi warga negara dari wilayah konflik.

“Indonesia sudah beberapa kali melakukan evakuasi warga negara dari wilayah konflik. Jadi, jika memang diperlukan, pemerintah pasti bergerak untuk memastikan keselamatan warga negara Indonesia,” pungkasnya.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Tim Hukum Febrie Curiga Ada Nama Pejabat Kejagung Dicatut terkait Duit Rp40 Miliar

Rabu, 09 September 2026 | 04:16

Merawat Aceh, Memprioritaskan Kepentingan Rakyat

Rabu, 09 September 2026 | 04:04

Polda Banten-Basarnas Maksimalkan Pencarian Jurnalis Hilang Kontak di Selat Sunda

Rabu, 09 September 2026 | 03:32

Bahaya Abu Vulkanik bagi Penerbangan: Ancaman Tak Kasat Mata yang Mematikan

Rabu, 09 September 2026 | 03:22

PDIP Tafsirkan Pidato AHY: Bisa Jadi Pesan untuk Presiden Menuju 2029

Rabu, 09 September 2026 | 03:09

Wow! Hadiah Sayembara Ijazah Gibran Tembus Rp10,25 Miliar

Rabu, 09 September 2026 | 02:52

Sekolah Tatap Muka di Lampung Batal Gegara Anak Krakatau Kembali Erupsi

Rabu, 09 September 2026 | 02:14

Survei Digdaya: Kepuasan Publik terhadap Prabowo Capai 56,3 Persen

Rabu, 09 September 2026 | 02:01

Pencarian 8 Orang Hilang Kontak di Selat Sunda Terkendala Arus Kencang

Rabu, 09 September 2026 | 01:34

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Selengkapnya