Berita

Presiden AS Donald Trump. (Foto: Shutterstock)

Bisnis

Pengamat: Trump Diduga Mainkan Isu Perang untuk Dongkrak Harga Minyak

SABTU, 07 MARET 2026 | 09:52 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Serangan Amerika Serikat (AS) ke Iran diduga tidak hanya didasari oleh faktor geopolitik, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan ekonomi, khususnya pergerakan harga minyak dunia.

Ekonom Bright Institute Yanuar Rizky menilai dinamika harga komoditas global itu  tidak hanya dipengaruhi faktor fundamental seperti supply dan demand. Menurutnya, sentimen dan isu yang berkembang juga memiliki peran besar dalam membentuk pergerakan harga.

“Fundamental itu ya terkait dengan supply demand minyak itu sendiri. Teknikal itu terkait dengan isu. Sama juga dengan saham, fundamentalnya terkait dunia usaha dan makroekonomi, tapi ada juga sisi teknikalnya,” kata Yanuar dalam analisisnya yang dikutip Sabtu, 7 Maret 2026.


Ia menjelaskan, pergerakan harga di pasar sering kali ditentukan oleh pihak yang mampu menguasai likuiditas sekaligus membentuk sentimen pasar.

“Untuk menggerakkan transaksi besar, pemain harus menguasai floating-nya, baik uang beredar maupun stok beredarnya. Selain itu juga menjadi market maker dari sisi isu,” jelasnya.

Dalam konteks politik global, Yanuar menyoroti gaya komunikasi Presiden AS Donald Trump yang kerap memunculkan isu besar yang berdampak langsung pada pasar keuangan. Menurutnya, pola tersebut terlihat dalam sejumlah kebijakan ekonomi yang diumumkan Trump.

Ia mencontohkan kebijakan tarif impor yang sempat diumumkan Trump sehingga memicu gejolak pasar global. Namun ketika kebijakan tersebut ditunda, pasar kembali menguat.

“Begitu Trump mengumumkan tarif, pasar keuangan dunia bergejolak turun. Tapi ketika kebijakan itu dipause, pasar kembali ke atas,” ujarnya.

Situasi tersebut bahkan sempat memunculkan tudingan dari kubu Partai Demokrat terkait kemungkinan praktik insider trading setelah Trump bertemu dengan sejumlah pengelola hedge fund dan menanyakan keuntungan yang mereka peroleh.

“Dari kubu Partai Demokrat mengatakan insider trading dilakukan oleh Trump, karena Trump seolah-olah menciptakan informasi, lalu dia bertemu dan dipublish di X-nya dengan beberapa hedge fund. Tapi kemudian Kongres Amerika Serikat juga tidak membentuk pansus,” katanya.

Karena itu, Yanuar menilai pola komunikasi Trump yang memicu kontroversi tersebut dapat dibaca sebagai upaya memainkan sentimen pasar.

“Kalau melihat Trump harus dengan sudut pandang yang dingin. Menurut saya dia sedang memainkan isu untuk mencari selisih,” tuturnya.

Dalam analisisnya, Yanuar juga mengaitkan kondisi saat ini dengan perubahan besar dalam sistem moneter global pada 1971 ketika Presiden AS Richard Nixon memutus keterkaitan dolar dengan emas.

Kebijakan tersebut mengakhiri era standar emas dan membuka jalan bagi sistem petrodolar, di mana peredaran Dolar AS didukung oleh transaksi sektor minyak.

“Nixon di tahun 1971 mencabut aturan bahwa peredaran uang tidak lagi mengacu pada rasio emas. Waktu itu muncul pertanyaan, lalu devisa Amerika akan ditopang apa? dia bilang karena perusahaan migas di Amerika Serikat itu memberikan devisa hasil ekspor. Jadi yang namanya devisa negara itu akan dapat dari keuntungan perusahaan migas,” ujar Yanuar.

Menurutnya, perubahan sistem tersebut membuat peredaran Dolar tidak lagi hanya bergantung pada cadangan emas, melainkan pada kekuatan sektor energi. Sehingga, hal ini diduga digunakan oleh Trump untuk mengerek harga minyak.

“Jadi untuk kita melihat konteks perang Iran ini ke sini dulu nih. Jadi kalau dulu currency circulation Dolar AS yang beredar harus juga ditambah dengan emas yang beredar. Ini diubah currency circulation Dolar AS yang beredar itu ditopang oleh surplus neraca migas. Sehingga apa? Dari 1970 sampai dengan 1977 harga minyak dunia di bursa komoditas go to the moon kalau istilahnya, dibawa ke atas," pungkasnya.

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

UPDATE

OASE III PTKIN 2026: UIN Sunan Kalijaga Raih Juara Umum

Sabtu, 07 November 2026 | 08:19

Wall Street Rebound, Nasdaq Masih Babak Belur

Sabtu, 07 November 2026 | 08:05

Luruskan Tudingan Rekayasa, Muhammad Munawar: Proses Etik Dasaad Dilakukan secara Kelembagaan

Sabtu, 07 November 2026 | 07:38

Siapa Stephen Miller, Orang Kepercayaan Trump yang Jadi Kepala Staf Gedung Putih?

Sabtu, 07 November 2026 | 07:28

Gejolak Politik AS dan Krisis Prancis Tekan Pasar Saham Eropa

Sabtu, 07 November 2026 | 07:10

Ahmad Doli Kurnia dan Masa Depan Golkar

Sabtu, 07 November 2026 | 06:50

Penyadapan Presiden Bukan Pengalihan Isu, Tapi Operasi Terorganisir

Sabtu, 07 November 2026 | 06:25

Palestina dan Percaturan Imperium Global

Sabtu, 07 November 2026 | 05:59

Penyadapan Prabowo Ancaman Serius terhadap Negara

Sabtu, 07 November 2026 | 05:41

Kasus Listyo Sigit Momentum Evaluasi Sistem Keamanan Nasional

Sabtu, 07 November 2026 | 05:18

Selengkapnya