Kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Sulawesi Tengah. (Foto: Istimewa)
Musyawarah Wilayah (Muswil) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) yang rencananya digelar pada 6-7 Maret 2026 di Kota Palu batal dilaksanakan.
Pembatalan terjadi setelah kegiatan tersebut mendapat penolakan dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) serta ratusan kader PPP se-Sulawesi Tengah.
Penolakan bermula dari terbitnya Surat Keputusan DPP PPP yang menunjuk Syarif Latadano sebagai Pelaksana Tugas Ketua DPW PPP Sulawesi Tengah dan Susana Vanderkley sebagai Sekretaris.
Namun, Susana Vanderkley mengaku tidak pernah dimintai persetujuan atas penunjukan tersebut. Ia bahkan menyatakan telah mengundurkan diri dari keanggotaan PPP.
Meski demikian, pihak DPP PPP disebut tetap mendorong agar Muswil dilaksanakan. Undangan kegiatan dinilai mendadak dan tidak mencantumkan lokasi acara secara jelas sehingga menimbulkan kecurigaan di kalangan kader.
Situasi tersebut akhirnya membuat ratusan kader mendatangi lokasi kegiatan dan membubarkan pelaksanaan Muswil yang dinilai tidak memenuhi prinsip musyawarah dan kebersamaan dalam organisasi.
Usai pembubaran kegiatan, jajaran DPW bersama seluruh DPC PPP se-Sulawesi Tengah menggelar musyawarah internal untuk mencari solusi demi menjaga soliditas partai.
Ketua DPW PPP Sulawesi Tengah Fairus Husein Maskati menegaskan, keputusan penundaan Muswil merupakan hasil kesepakatan bersama seluruh jajaran pengurus partai di daerah.
“Kami bersepakat menunda dan menyelenggarakan kembali Musyawarah Wilayah pada pekan pertama bulan April 2026,” ujar Fairus dalam pernyataan resminya, Jumat 6 Maret 2026.
Ia juga menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil secara sadar oleh seluruh pihak yang terlibat.
“Demikian pernyataan ini dibuat secara benar dan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun,” ujarnya.
Kesepakatan penundaan Muswil tersebut ditandatangani oleh Ketua DPW PPP Sulteng Fairus Husein Maskati, Sekretaris DPW Iman Sudirman, jajaran pengurus harian DPW, serta Syarif Latadano yang sebelumnya ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Ketua DPW.
Dengan adanya kesepakatan tersebut, kepengurusan DPW PPP Sulawesi Tengah kembali dipimpin oleh Fairus Husein Maskati sebagai Ketua DPW, sementara Syarif Latadano kembali menjalankan tugasnya sebagai Wakil Ketua DPW PPP Sulawesi Tengah.
