Sidang perkara korupsi pengadaan chromebook yang menjerat Nadiem Makarim di Pengadilan Tipikor Jakarta. (Foto: tangkapan layar)
Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengklaim telah mengantongi bukti kuat bahwa mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim memperkaya diri lebih dari Rp6 triliun dalam kasus dugaan korupsi pengadaan chromebook.
Bukti tambahan ini akan diajukan berkaitan dengan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan Nadiem dari tahun 2019-2023.
“Di sana jelas ada penambahan penghasilan Rp809 miliar Pak Nadiem dari PT Gojek Indonesia, seperti itu. Jelas tuh, itu kan SPT penghasilan, ya kan," kata Roy Riady di Jakarta pada Kamis, 5 Maret 2026.
Selain itu, JPU juga menyebut menemukan bukti terkait dengan adanya pertambahan penghasilan hingga Rp4 triliun lebih dari SPT Nadiem.
“Bahkan terakhir pada saat 2023, katanya dia enggak pernah lagi mengetahui sahamnya di GoTo, rupanya dia jual saham tahun 2023 di Bursa Efek Rp80 miliar," jelas Roy.
Berkaitan dengan tambahan penghasilan tersebut, Nadiem dipersilakan untuk membuktikannya jika merasa tidak melakukannya.
"Kalau memang dia merasa tidak, buktikan (melalui) pembuktian terbalik. Karena kemarin faktanya udah dapat dari Andre Soelistyo yang menyatakan dia BO-nya Pak Nadiem. Nah dia (Andre) penerima kuasa, Nadiem semua pengendalinya sebagai pemberi kuasa," jelasnya.
Fakta kedua, jelas Roy, berasal dari kesaksian Notaris Jose Dima Satria yang mengaktakan investasi itu tidak sesuai yang sebenarnya.
"Jadi saya bilang ini sebenarnya memperkaya Nadiem begitu besar, bukan hanya Rp809 miliar akibat investasi Google, Google dapet chromebook ini. Nadiem mendapat kekayaan sampai Rp1,2 triliun, tambah Rp4 triliun, tambah Rp809 miliar, tambah Rp80 miliar, totalnya kurang lebih Rp6 triliun," tambahnya.
Nilai tersebut belum ditambah aset lain berupa saham-saham anak perusahaan yang dibentuk Nadiem. Terkait nilai kerugian negara Rp1,5 triliun dalam kasus korupsi chromebook, Roy menyebut akan dibuktikan dengan keterangan ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam persidangan.
"Jadi kerugian negara yang Rp1,5 triliun dari BPKP itu nanti kita uji saat BPKP kita hadirkan di persidangan," pungkasnya.
