Pemerintah Harus Gunakan Bahasa Rakyat agar Tak Timbulkan Kepanikan

Analis komunikasi politik, Hendri Satrio menilai pemerintah masih memiliki utang penjelasan kepada masyarakat terkait sejumlah isu strategis yang belakangan menjadi perhatian publik. 

Salah satunya mengenai pernyataan stok bahan bakar minyak (BBM) yang disebut hanya cukup untuk sekitar 20 hari ke depan.

Menurutnya, pernyataan tersebut muncul dalam konteks situasi global, termasuk dampak penutupan Selat Hormuz yang berpotensi mengganggu distribusi energi dunia. Namun, ia menilai penjelasan pemerintah kepada masyarakat masih belum cukup jelas.

“Jadi pemerintah memiliki utang penjelasan,” ujar Hensat, sapaan karibnya, lewat kanal Youtube miliknya, Kamis, 5 Maret 2026.

Ia mengaku memahami maksud pernyataan tersebut kemungkinan merujuk pada siklus pasokan energi yang terus diperbarui. Meski begitu, menurutnya, konteks itu tetap perlu disampaikan secara jelas kepada publik agar tidak menimbulkan salah tafsir.

“Terkait narasi BBM aman 20 hari itu maksudnya apa? Apakah setelah 20 hari ke depan kita nggak punya BBM? atau memang itu adalah jarak aman atau batasan aman atau durasi aman BBM yang kita miliki,” tuturnya.

Hensat mengakui menyampaikan pesan dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat bukan hal yang mudah. Namun, menurutnya, komunikasi publik tetap harus dirancang dengan hati-hati agar tidak justru menimbulkan efek sebaliknya.

"Jadi kalau (pemerintah) bilang jangan panic buying, itu justru panik nanti masyarakatnya. Kayak teori jangan lihat kiri, ya lihat kiri orang," pungkas Founder Lembaga Survei Kedai Kopi itu.