Menteri UMKM, Maman Abdurrahman dalam acara Indonesia Ramadhan Expo di Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu, 4 Maret 2026. (RMOL/Sarah Alifia Suryadi)
Alokasi kredit untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) disebut sudah meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Namun persoalan di sisi hilir membuat pembiayaan itu belum sepenuhnya berdampak dan berujung pada kredit macet.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengaku mendapat perspektif baru pada persoalan utama pembiayaan usaha.
“Saya mulai dulu saya berpikir, mungkin akses pembiayaan kita yang kurang penting. Tapi setelah satu tahun saya jadi Menteri UMKM, ternyata akses pembiayaan dilihat dari sisi nominal sudah luar biasa,” ujar Maman dalam acara Indonesia Ramadhan Expo di Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu, 4 Maret 2026.
Ia memaparkan, total kredit yang dialokasikan perbankan pada 2025 mencapai Rp8.000 triliun. Dari jumlah tersebut, hampir Rp2.000 triliun telah disalurkan ke sektor UMKM, baik melalui skema pembiayaan murni maupun nonmurni.
Secara tren, angka ini dinilai terus meningkat dibanding satu hingga dua dekade lalu. Meski demikian, peningkatan alokasi kredit belum otomatis mendorong penguatan sektor UMKM secara signifikan.
Menurut Maman, persoalan muncul ketika pelaku usaha tidak mampu menjual produk mereka di pasar.
Kondisi tersebut, lanjut dia, berdampak langsung pada kemampuan bayar pelaku usaha. Ketika produk tidak terserap, usaha berhenti dan kredit menjadi bermasalah.
Ia menilai tingginya rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) UMKM tidak bisa serta-merta dibebankan pada perbankan.
“Makanya saya selalu bilang bahwa NPL tinggi itu bukan serta-merta hanya kesalahan pihak bank saja. Dan UMKM itu kesalahan kita semua,” tegasnya.
Maman menggambarkan, ketika usaha gagal dan kredit macet, dampaknya bukan hanya pada laporan keuangan bank, tetapi juga memicu persoalan sosial di tingkat rumah tangga pelaku usaha.
Karena itu, pemerintah kini menitikberatkan upaya pada penguatan daya saing dan ekosistem usaha, termasuk pengaturan biaya layanan di platform e-commerce agar margin pelaku UMKM tidak tergerus.
Sambung Maman, pengalaman krisis 1998 dan pandemi Covid-19 menunjukkan UMKM menjadi penopang utama ekonomi nasional.
“Dengan demikian, alokasi kredit yang besar harus diimbangi dengan penguatan pasar dan keberlanjutan usaha agar tidak berakhir sebagai beban kredit macet,” pungkasnya.
