Berita

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf. (Foto: Humas PKS)

Politik

PKS Dorong Pemerintah RI Ambil Inisiatif untuk Perdamaian di Timteng

SELASA, 03 MARET 2026 | 14:45 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf, mengaku prihatinan atas eskalasi konflik yang kian memanas di Timur Tengah.

Merespons situasi tersebut, Almuzzammil meminta seluruh pihak yang terlibat untuk segera menahan diri dan saling menghormati, terlebih di tengah suasana bulan suci Ramadhan.

"Kami sangat prihatin dengan memanasnya situasi di kawasan Timur Tengah. Seluruh pihak seharusnya menahan diri dan saling menghormati. Mengingat saat ini umat Islam sedang berada di bulan suci Ramadhan. Sepatutnya antar pihak mengedepankan dialog untuk perdamaian," ujar Almuzzammil, Selasa, 3 Maret 2026.


Lebih lanjut, PKS menyoroti secara khusus dampak kemanusiaan dari eskalasi ini. PKS mengecam serangan dan agresi militer yang telah merenggut korban dari masyarakat sipil.

"PKS mengecam agresi militer Israel dengan dukungan dan partisipasi dari Amerika terhadap wilayah Iran yang telah menewaskan masyarakat sipil, khususnya anak-anak dan perempuan. Hukum humaniter internasional harus ditegakkan secara adil, dan hak asasi warga sipil tidak boleh dikorbankan demi ambisi atau ego geopolitik negara mana pun," tegas Almuzzammil.

Terkait dengan posisi Indonesia, PKS memberikan penekanan khusus pada nasib Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di kawasan konflik. Pemerintah Republik Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu), didesak untuk bergerak cepat.

"Keselamatan Warga Negara Indonesia di Iran dan negara-negara sekitarnya harus menjadi prioritas tertinggi pemerintah saat ini. Kami meminta Kemlu agar segera mengaktifkan crisis center yang responsif secara 24 jam, memberikan pembaruan imbauan keamanan, serta mematangkan skenario evakuasi sebelum situasi memburuk," tambah Almuzzammil.

Sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar dan penganut politik luar negeri Bebas Aktif, Almuzzammil menilai Indonesia memiliki tanggung jawab konstitusional untuk ikut menjaga perdamaian dunia. 

"PKS mendorong Pemerintah RI untuk mengambil inisiatif diplomatik di forum PBB maupun Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Di saat yang sama, PKS mengingatkan agar komunitas internasional tidak terdistraksi dari tragedi kemanusiaan yang masih terus berlangsung di Gaza. Stabilitas abadi di Timur Tengah tidak akan terwujud tanpa kemerdekaan penuh bagi rakyat Palestina," desak Almuzzammil.

PKS juga menyoroti ancaman rambatan konflik terhadap kondisi di tanah air, khususnya dari sektor ekonomi. 

"Pemerintah juga harus sangat waspada terhadap dampak ekonomi di dalam negeri. Langkah-langkah mitigasi untuk mengantisipasi lonjakan harga minyak dunia perlu disiapkan. Stabilitas ekonomi nasional harus dijaga agar harga bahan pokok tetap terjangkau dan daya beli masyarakat tetap terjaga, apalagi di bulan Ramadhan dan menjelang lebaran," lanjut Almuzzammil.

Terakhir, Almuzzammil menekankan perlunya kebersamaan antar elemen bangsa untuk menghadapi potensi krisis ke depan.

"Pemerintah dan kita semua, seluruh elemen bangsa mari bahu membahu bekerjasama menyiapkan Social Safety Net (Jaring Pengaman Sosial) bagi rakyat Indonesia dalam menghadapi perlambatan ekonomi (economic slowdown)," tutup Almuzzammil.


Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya