Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta (RMOL/Jamaludin Akmal)
Mantan Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi (BKS), dijadwalkan menjalani pemeriksaan dalam kasus dugaan suap proyek jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), pada hari ini, Senin, 2 Maret 2026.
“Benar, saksi BKS dijadwalkan pagi ini untuk diperiksa oleh penyidik dalam perkara DJKA,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, Senin pagi.
Budi menambahkan bahwa keterangan Budi Karya sangat dibutuhkan tim penyidik untuk mengungkap perkara yang memiliki beberapa lokus, agar menjadi terang.
“Jadi kita sama-sama tunggu kehadiran saksi,” pungkasnya.
Sebelumnya, Budi Karya tidak hadir saat dijadwalkan diperiksa pada Rabu, 18 Februari 2026, dengan alasan sudah ada agenda lain yang terjadwal.
Nama Budi Karya tercantum dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg atas terdakwa Muchamad Hikmat, pemilik PT Dwifarita Fajarkharisma dan PT Hapsaka Mas.
Dalam persidangan tersebut, saksi Harno Trimadi, mantan Direktur Prasarana Perkeretaapian DJKA, memberikan keterangan terkait pertemuannya dengan Budi Karya dan Sudewo.
Harno menyebut, pada 9 April 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, ia menerima pesan WhatsApp dari ajudannya yang menginformasikan bahwa dirinya diminta mendampingi Menteri Perhubungan untuk menerima Sudewo, anggota Komisi V DPR periode 2019-2024, di ruang kerja menteri pada 10 April 2023.
Keesokan harinya, pertemuan itu berlangsung. Dalam kesempatan tersebut, Sudewo disebut menyampaikan keinginannya mengikuti paket lelang pekerjaan di Jawa Timur dan Jawa Tengah, termasuk proyek peningkatan jalur kereta api Jember-Kalisat dengan nilai HPS sekitar Rp150-170 miliar, serta pekerjaan gedung dan peralatan di Balai Perawatan Ngrombo senilai Rp96 miliar.
“Bahwa saat itu saudara Budi Karya hanya menyampaikan ‘silakan diskusi berdua, kalau bisa dibantu ya dibantu’, dan kemudian saudara Budi Karya keluar dari ruang kerja untuk menemui tamu yang lain di Bappenas,” kutip keterangan Harno di persidangan.
Keterlibatan Budi Karya juga tercantum dalam Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan terdakwa Harno Trimadi dan Fadliansyah, PNS Kemenhub.
Dalam pertimbangan hakim, disebut adanya plotting pekerjaan dari internal Kementerian Perhubungan. Salah satunya, Budi Karya disebut memperkenalkan pihak tertentu agar difasilitasi mengikuti proyek. Dalam putusan tertulis, ada arahan yang menyebut: “Ini nanti ada teman saya, nanti kalau mau ikutan tolong dibantu.”
Hakim juga mengutip keterangan terkait perkenalan dengan Wahyu Purwanto, adik ipar Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), yang disebut sebagai orang dekat Menteri Perhubungan saat itu.
Pihak-pihak tersebut kemudian memperoleh pekerjaan di wilayah Lampegan, Cianjur, serta berpartisipasi menyumbang Rp100 juta dan menggelar kegiatan seminar pada Hari Perhubungan Nasional.
Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Sudewo, yang menjabat sebagai Bupati Pati, sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi proyek jalur kereta api di DJKA Kemenhub.
