Berita

Ilustrasi olahraga Padel. (Foto: Istimewa)

Nusantara

Penanganan Kasus Lapangan Padel Jangan hanya Reaktif Usai Muncul Polemik

KAMIS, 26 FEBRUARI 2026 | 23:38 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Polemik lapangan padel yang marak diprotes warga menjadi pelajaran penting bagi tata kelola kota Jakarta. 

Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris mengapresisi ketegasan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang telah menetapkan aturan baru bagi pengelola lapangan padel untuk menjamin keamanan, kenyamanan, dan ketertiban warga.

“Kasus lapangan padel harus menjadi evaluasi serius bahwa kebijakan tata kota harus lebih antisipatif, bukan hanya reaktif setelah muncul polemik,” kata Fahira dalam keterangannya, Kamis 26 Februari 2026.


Menurut Senator Jakarta, fenomena padel yang berkembang sangat cepat dalam dua tahun terakhir seharusnya sudah dapat dipetakan dampaknya sejak awal. 

Jakarta sebagai kota dengan dinamika sosial-ekonomi tinggi perlu memiliki mekanisme mitigasi terhadap tren usaha yang tumbuh pesat agar tidak menimbulkan konflik sosial di kemudian hari.

Ia menegaskan, perizinan tidak boleh hanya berhenti pada aspek administratif, tetapi harus mempertimbangkan dampak kebisingan, tata ruang, lalu lintas, hingga kenyamanan warga sekitar. 

Kebijakan perkotaan modern seperti Jakarta, harus berbasis dampak sosial dan kualitas hidup warga," pungkas Fahira.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Polri Didorong Selidiki PKS yang Membeli TBS di Bawah Harga Resmi

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:23

Kapolri Ngaku Belum Baca Rinci UU Polri yang Baru Disahkan

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:17

Pemerintah Ungkap Alasan Kenaikan Batas Usia Pensiun Anggota Polri

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:14

Rel Pertama, Palang Terakhir

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:09

KPK Temukan Indikasi TPPU dalam Kasus Silmy Karim

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:02

Paripurna DPR Sahkan RUU Polri jadi UU

Selasa, 09 Juni 2026 | 11:41

Dewan Kesejahteraan Buruh Batal Dibentuk, Ini Penjelasan Mensesneg

Selasa, 09 Juni 2026 | 11:37

Ada Tiga Modus Propaganda Disintegrasi yang Membonceng Film Pesta Babi

Selasa, 09 Juni 2026 | 11:24

Pertanyakan Laporan Keuangan Danantara, FPHI Bersurat ke Presiden Prabowo

Selasa, 09 Juni 2026 | 11:17

Emas Antam Merosot Rp10.000, Turun ke Level Rp2,73 Juta per Gram

Selasa, 09 Juni 2026 | 10:58

Selengkapnya