Berita

Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Sudarto (tengah) dalam konferensi pers di Jakarta pada Rabu, 25 Februari 2026.. (Foto: RMOL/Alifia)

Bisnis

Dirut LPDP Minta Maaf Usai Kisruh Alumni Hina Negara

RABU, 25 FEBRUARI 2026 | 20:00 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Sudarto, menyampaikan permohonan maaf atas polemik salah satu alumni penerima Beasiswa LPDP berinisial DS yang viral dengan ucapan “cukup saya WNI, anak jangan”.

Sudarto menyayangkan sikap alumni yang dinilai tidak mencerminkan nilai kebangsaan dan memicu perdebatan luas di tengah masyarakat.

“Jadi dari pengalaman ini, saya ingin menyampaikan bahwa kami atas nama LPDP dan seluruh alumni mengucapkan permohonan maaf. Kita menyesalkan karena hal yang tidak baik sehingga timbul diskusi di antara kita yang seharusnya bisa kita hindari,” kata Sudarto dalam konferensi pers di Jakarta pada Rabu, 25 Februari 2026.


Ia mengingatkan seluruh alumni LPDP agar menjaga etika, moral, serta nilai-nilai kebangsaan. Ia menegaskan bahwa dana beasiswa yang dikelola LPDP bersumber dari uang rakyat.

“Saya perlu menyampaikan kepada seluruh alumni LPDP tolong ke depan bisa menjaga etika moral dan nilai-nilai kebangsaan,” tegasnya.

Menurutnya, masalah ini akan dijadikan momentum untuk memperbaiki sistem LPDP ke depannya.

“Ini jadi momentum perbaikan kami,” tuturnya.

Sebelumnya, unggahan DS soal status kewarganegaraan anak keduanya yang resmi menjadi warga negara Inggris viral karena diduga menghina RI.

“Cukup aku saja yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan paspor kuat WNA," tulisnya.

Pernyataan tersebut memicu sorotan publik dan berbuntut pada keputusan agar suami DS yang juga alumni LPDP berinisial AP mengembalikan seluruh dana beasiswa yang diterima, termasuk bunganya.

DS sendiri diketahui sudah menjalankan kewajibannya sebagai penerima beasiswa. Namun demikian, suaminya tercatat belum menyelesaikan kewajiban untuk mengabdi kepada negara setelah menamatkan studi dari beasiswa LPDP.


Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Purbaya Siapkan Sanksi bagi Importir Buntut Kontainer Menumpuk

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:21

Kebakaran Rumah di Palmerah, 17 Unit dan 85 Personel Damkar Dikerahkan

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:05

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Widiyanti Putri Wardhana dan Nusron Wahid Layak Direshuffle

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:38

Kompetisi Ketapel Antar ASN

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:19

Buzzer Jokowi Jangan Dulu Pesta, P21 Bukan Vonis Pengadilan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:00

Investor Asing Laporkan Dugaan Penyalahgunaan Dana Proyek Marina Bay City ke Polda Bali

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:48

Kritik Rocky Gerung, Gumarang: Menteri Keuangan Bukan Sekadar Kasir

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:27

State-Driven Economy untuk Hentikan Ketimpangan dan Ketergantungan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:57

Puluhan Miliar Dana Investasi Dipersoalkan, Siapa Bertanggung Jawab di Marina Bay City?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:33

Selengkapnya