Berita

Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Sudarto (tengah) dalam konferensi pers di Jakarta pada Rabu, 25 Februari 2026.. (Foto: RMOL/Alifia)

Bisnis

Dirut LPDP Minta Maaf Usai Kisruh Alumni Hina Negara

RABU, 25 FEBRUARI 2026 | 20:00 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Sudarto, menyampaikan permohonan maaf atas polemik salah satu alumni penerima Beasiswa LPDP berinisial DS yang viral dengan ucapan “cukup saya WNI, anak jangan”.

Sudarto menyayangkan sikap alumni yang dinilai tidak mencerminkan nilai kebangsaan dan memicu perdebatan luas di tengah masyarakat.

“Jadi dari pengalaman ini, saya ingin menyampaikan bahwa kami atas nama LPDP dan seluruh alumni mengucapkan permohonan maaf. Kita menyesalkan karena hal yang tidak baik sehingga timbul diskusi di antara kita yang seharusnya bisa kita hindari,” kata Sudarto dalam konferensi pers di Jakarta pada Rabu, 25 Februari 2026.


Ia mengingatkan seluruh alumni LPDP agar menjaga etika, moral, serta nilai-nilai kebangsaan. Ia menegaskan bahwa dana beasiswa yang dikelola LPDP bersumber dari uang rakyat.

“Saya perlu menyampaikan kepada seluruh alumni LPDP tolong ke depan bisa menjaga etika moral dan nilai-nilai kebangsaan,” tegasnya.

Menurutnya, masalah ini akan dijadikan momentum untuk memperbaiki sistem LPDP ke depannya.

“Ini jadi momentum perbaikan kami,” tuturnya.

Sebelumnya, unggahan DS soal status kewarganegaraan anak keduanya yang resmi menjadi warga negara Inggris viral karena diduga menghina RI.

“Cukup aku saja yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan paspor kuat WNA," tulisnya.

Pernyataan tersebut memicu sorotan publik dan berbuntut pada keputusan agar suami DS yang juga alumni LPDP berinisial AP mengembalikan seluruh dana beasiswa yang diterima, termasuk bunganya.

DS sendiri diketahui sudah menjalankan kewajibannya sebagai penerima beasiswa. Namun demikian, suaminya tercatat belum menyelesaikan kewajiban untuk mengabdi kepada negara setelah menamatkan studi dari beasiswa LPDP.


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

UPDATE

Konsep Pasar Modern Tak Harus Identik Bangunan Mewah

Selasa, 07 April 2026 | 04:15

Jangan cuma Israel, Preman Kampung di Purwakarta Juga Wajib Dikutuk

Selasa, 07 April 2026 | 04:04

Tukang Ojek Ditembak Penumpang, Motor Dibawa Kabur

Selasa, 07 April 2026 | 03:38

Subsidi BBM Bocor Rp7 Triliun Gegara Kemacetan Jakarta

Selasa, 07 April 2026 | 03:15

KA Bangunkarta Anjlok di Bumiayu, Penumpang Dievakuasi 10 Bus

Selasa, 07 April 2026 | 03:00

Fahira Sodorkan Lima Strategi Pasar Tradisional Jadi Fondasi Jakarta Kota Global

Selasa, 07 April 2026 | 02:25

Waspada Politik Gunting dalam Lipatan di Lingkaran Istana

Selasa, 07 April 2026 | 02:11

Muslim Iran, Berjuanglah untuk Islam

Selasa, 07 April 2026 | 02:07

Viral Mobil Dinas di Kawasan Puncak, Pemprov DKI Minta Maaf

Selasa, 07 April 2026 | 01:36

Seruan Pemakzulan Prabowo Muncul dari Ketakutan Operasi Besar Berantas Korupsi

Selasa, 07 April 2026 | 01:12

Selengkapnya