Berita

Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Sudarto (tengah) dalam konferensi pers di Jakarta pada Rabu, 25 Februari 2026.. (Foto: RMOL/Alifia)

Bisnis

Dirut LPDP Minta Maaf Usai Kisruh Alumni Hina Negara

RABU, 25 FEBRUARI 2026 | 20:00 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Sudarto, menyampaikan permohonan maaf atas polemik salah satu alumni penerima Beasiswa LPDP berinisial DS yang viral dengan ucapan “cukup saya WNI, anak jangan”.

Sudarto menyayangkan sikap alumni yang dinilai tidak mencerminkan nilai kebangsaan dan memicu perdebatan luas di tengah masyarakat.

“Jadi dari pengalaman ini, saya ingin menyampaikan bahwa kami atas nama LPDP dan seluruh alumni mengucapkan permohonan maaf. Kita menyesalkan karena hal yang tidak baik sehingga timbul diskusi di antara kita yang seharusnya bisa kita hindari,” kata Sudarto dalam konferensi pers di Jakarta pada Rabu, 25 Februari 2026.


Ia mengingatkan seluruh alumni LPDP agar menjaga etika, moral, serta nilai-nilai kebangsaan. Ia menegaskan bahwa dana beasiswa yang dikelola LPDP bersumber dari uang rakyat.

“Saya perlu menyampaikan kepada seluruh alumni LPDP tolong ke depan bisa menjaga etika moral dan nilai-nilai kebangsaan,” tegasnya.

Menurutnya, masalah ini akan dijadikan momentum untuk memperbaiki sistem LPDP ke depannya.

“Ini jadi momentum perbaikan kami,” tuturnya.

Sebelumnya, unggahan DS soal status kewarganegaraan anak keduanya yang resmi menjadi warga negara Inggris viral karena diduga menghina RI.

“Cukup aku saja yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan paspor kuat WNA," tulisnya.

Pernyataan tersebut memicu sorotan publik dan berbuntut pada keputusan agar suami DS yang juga alumni LPDP berinisial AP mengembalikan seluruh dana beasiswa yang diterima, termasuk bunganya.

DS sendiri diketahui sudah menjalankan kewajibannya sebagai penerima beasiswa. Namun demikian, suaminya tercatat belum menyelesaikan kewajiban untuk mengabdi kepada negara setelah menamatkan studi dari beasiswa LPDP.


Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Negeri Para Bocil

Kamis, 27 Agustus 2026 | 06:14

DPR Tidak Boleh Hadapi Pendemo dengan Pendekatan Keamanan

Kamis, 27 Agustus 2026 | 06:02

Tak Benar Yayasan Syarif Hidayatullah Berkonflik dengan UIN Jakarta

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:45

Desil DTSEN Tak Boleh Merugikan Rakyat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:34

Beban Kesehatan Karhutla Tembus Rp120 Triliun

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:22

Pejabat Jangan Merasa Sok Tahu Persoalan Rakyat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:12

Jokowi seperti Gelisah dengan Pernyataan Budi Arie

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:28

Dinas Perumahan Harus Bergerak Cepat Tuntaskan Masalah Warga Taman Rasuna

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:16

Naik Motor dari Indramayu, Konten Kreator Ini Semangat Ikut Demo di DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:00

Polri Kumpulkan Donasi Rp12,6 Miliar untuk NTT

Kamis, 27 Agustus 2026 | 03:46

Selengkapnya