Berita

Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Sudarto (tengah) dalam konferensi pers di Jakarta pada Rabu, 25 Februari 2026.. (Foto: RMOL/Alifia)

Bisnis

Dirut LPDP Minta Maaf Usai Kisruh Alumni Hina Negara

RABU, 25 FEBRUARI 2026 | 20:00 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Sudarto, menyampaikan permohonan maaf atas polemik salah satu alumni penerima Beasiswa LPDP berinisial DS yang viral dengan ucapan “cukup saya WNI, anak jangan”.

Sudarto menyayangkan sikap alumni yang dinilai tidak mencerminkan nilai kebangsaan dan memicu perdebatan luas di tengah masyarakat.

“Jadi dari pengalaman ini, saya ingin menyampaikan bahwa kami atas nama LPDP dan seluruh alumni mengucapkan permohonan maaf. Kita menyesalkan karena hal yang tidak baik sehingga timbul diskusi di antara kita yang seharusnya bisa kita hindari,” kata Sudarto dalam konferensi pers di Jakarta pada Rabu, 25 Februari 2026.


Ia mengingatkan seluruh alumni LPDP agar menjaga etika, moral, serta nilai-nilai kebangsaan. Ia menegaskan bahwa dana beasiswa yang dikelola LPDP bersumber dari uang rakyat.

“Saya perlu menyampaikan kepada seluruh alumni LPDP tolong ke depan bisa menjaga etika moral dan nilai-nilai kebangsaan,” tegasnya.

Menurutnya, masalah ini akan dijadikan momentum untuk memperbaiki sistem LPDP ke depannya.

“Ini jadi momentum perbaikan kami,” tuturnya.

Sebelumnya, unggahan DS soal status kewarganegaraan anak keduanya yang resmi menjadi warga negara Inggris viral karena diduga menghina RI.

“Cukup aku saja yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan paspor kuat WNA," tulisnya.

Pernyataan tersebut memicu sorotan publik dan berbuntut pada keputusan agar suami DS yang juga alumni LPDP berinisial AP mengembalikan seluruh dana beasiswa yang diterima, termasuk bunganya.

DS sendiri diketahui sudah menjalankan kewajibannya sebagai penerima beasiswa. Namun demikian, suaminya tercatat belum menyelesaikan kewajiban untuk mengabdi kepada negara setelah menamatkan studi dari beasiswa LPDP.


Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

KPK Benaran Sakit Jiwa, Gedung Merah Putih Mending untuk Merawat ODGJ

Kamis, 16 Juli 2026 | 19:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

UPDATE

Harga Minyak Dunia Menetap di Level 84 Dolar AS

Jumat, 17 Juli 2026 | 10:17

Kejaksaan Agung Casablanca Bebaskan A.M. demi Jaga Objektivitas Proses Hukum

Jumat, 17 Juli 2026 | 10:16

Usulan Nasdem Naikkan Ambang Batas Diduga untuk Jegal PSI

Jumat, 17 Juli 2026 | 10:14

Komisi XII DPR: Kelangkaan BBM di Sumut Bukan Persoalan Biasa

Jumat, 17 Juli 2026 | 09:58

IHSG Balik Arah ke Zona Merah, Dolar AS Melemah ke Rp17.943

Jumat, 17 Juli 2026 | 09:45

Pertarungan Bisnis Adidas-Nike dan Pundi Pundi FIFA di Piala Dunia 2026

Jumat, 17 Juli 2026 | 09:44

Pulau Baai Butuh Solusi Permanen, Bukan Pengerukan Berulang

Jumat, 17 Juli 2026 | 09:39

Emas Antam Anjlok Rp27.000, Satu Gram Jadi Rp2,6 Juta

Jumat, 17 Juli 2026 | 09:31

Bobby Adhityo Dicecar KPK soal Pengaturan Temuan Audit BPK

Jumat, 17 Juli 2026 | 09:26

Terungkap, 307 Ribu QR Code BBM Subsidi Bermasalah Diblokir

Jumat, 17 Juli 2026 | 09:17

Selengkapnya