Berita

Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Sudarto (tengah) dalam konferensi pers di Jakarta pada Rabu, 25 Februari 2026.. (Foto: RMOL/Alifia)

Bisnis

Dirut LPDP Minta Maaf Usai Kisruh Alumni Hina Negara

RABU, 25 FEBRUARI 2026 | 20:00 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Sudarto, menyampaikan permohonan maaf atas polemik salah satu alumni penerima Beasiswa LPDP berinisial DS yang viral dengan ucapan “cukup saya WNI, anak jangan”.

Sudarto menyayangkan sikap alumni yang dinilai tidak mencerminkan nilai kebangsaan dan memicu perdebatan luas di tengah masyarakat.

“Jadi dari pengalaman ini, saya ingin menyampaikan bahwa kami atas nama LPDP dan seluruh alumni mengucapkan permohonan maaf. Kita menyesalkan karena hal yang tidak baik sehingga timbul diskusi di antara kita yang seharusnya bisa kita hindari,” kata Sudarto dalam konferensi pers di Jakarta pada Rabu, 25 Februari 2026.


Ia mengingatkan seluruh alumni LPDP agar menjaga etika, moral, serta nilai-nilai kebangsaan. Ia menegaskan bahwa dana beasiswa yang dikelola LPDP bersumber dari uang rakyat.

“Saya perlu menyampaikan kepada seluruh alumni LPDP tolong ke depan bisa menjaga etika moral dan nilai-nilai kebangsaan,” tegasnya.

Menurutnya, masalah ini akan dijadikan momentum untuk memperbaiki sistem LPDP ke depannya.

“Ini jadi momentum perbaikan kami,” tuturnya.

Sebelumnya, unggahan DS soal status kewarganegaraan anak keduanya yang resmi menjadi warga negara Inggris viral karena diduga menghina RI.

“Cukup aku saja yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan paspor kuat WNA," tulisnya.

Pernyataan tersebut memicu sorotan publik dan berbuntut pada keputusan agar suami DS yang juga alumni LPDP berinisial AP mengembalikan seluruh dana beasiswa yang diterima, termasuk bunganya.

DS sendiri diketahui sudah menjalankan kewajibannya sebagai penerima beasiswa. Namun demikian, suaminya tercatat belum menyelesaikan kewajiban untuk mengabdi kepada negara setelah menamatkan studi dari beasiswa LPDP.


Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Utang dan Delusi Pembangunan

Rabu, 16 September 2026 | 05:52

Tak Ulangi Kesalahan Purbaya, Suahasil Diharapkan Terus Gelorakan Ekonomi Konstitusi

Rabu, 16 September 2026 | 05:22

Pengukuhan Pengurus PERKAPI Bakal Dihadiri Menhum dan Ketua Komisi XIII DPR

Rabu, 16 September 2026 | 04:44

Fungsi KDKMP yang ‘Disabotase’

Rabu, 16 September 2026 | 04:24

Menhan Sjafrie Apresiasi Bantuan Jepang dalam Atasi Karhutla

Rabu, 16 September 2026 | 03:57

Politikus Senior PKS: PPHN Jangan jadi RPJPN Kedua

Rabu, 16 September 2026 | 03:30

38 Aset Senilai Rp846 Miliar Disita Kejagung dalam Kasus Febrie

Rabu, 16 September 2026 | 03:03

Kegiatan Belajar di SMPN 16 Medan Pulih 100 Persen Usai Dilanda Banjir

Rabu, 16 September 2026 | 02:48

WNA Malaysia Laporkan Pamen Polri Terkait Kasus Investasi Emas ke Bareskrim

Rabu, 16 September 2026 | 02:24

Kemensos Apresiasi Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Sulsel Mulai Beroperasi

Rabu, 16 September 2026 | 01:59

Selengkapnya