Berita

Adian Napitupulu (tengah) di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu, 25 Februari 2026. (Foto: RMOL/Faisal Aristama)

Politik

PDIP Singgung TKDN dan Setuju Penundaan Impor 105 Ribu Pikap

RABU, 25 FEBRUARI 2026 | 19:19 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

DPP PDIP setuju dengan pernyataan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang menunda impor mobil pikap dari India untuk operasionalisasi Koperasi Merah Putih. 

“Menurut kita, dan saya setuju kemarin salah satu pimpinan DPR mengatakan bahwa kita tunggu dulu ya. Kita tunggu dulu,” kata Wasekjen DPP PDIP Adian Napitupulu saat jumpa pers di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu, 25 Februari 2026.

Kendati begitu, Adian menyebut bahwa perlu dipastikan juga apakah telah memenuhi unsur Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) mengenai impor tersebut. 


“Rata-rata kan kalau saya tidak salah ya itu sudah rata-rata 40 persen. Apakah kemudian impor yang dari India ini juga memenuhi kriteria itu?” ujar Sekjen Pena 98 ini.

Menurutnya, kehadiran produk impor tersebut jangan sampai mengesampingkan produk dalam negeri.

“Jangan sampai kemudian pabrikan-pabrikan yang sudah membangun di Indonesia, yang sudah memenuhi 40 persen TKDN itu kemudian kehilangan kesempatan karena hal-hal lain,” pungkasnya. 

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad berharap Presiden Prabowo Subianto menunda rencana impor 105 ribu mobil pickup dari India untuk Kopdes Merah Putih.

Ia meminta Presiden Prabowo akan membahas detail rencana tersebut selepas kunjungan kerjanya di luar negeri. 

Presiden Prabowo juga disebut akan menghitung kesiapan perusahaan dalam negeri terkait rencana impor ini.

"Tentunya Presiden pada saat pulang akan membahas detail-detail mengenai impor tersebut. Dan tentunya juga presiden akan meminta pendapat dan mengkalkulasi kesiapan dari perusahaan dalam negeri," ujarnya.

"Nah sehingga kami sudah menyampaikan pesan untuk ditunda dulu," demikian Dasco.


Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Mengejar Halusinasi 2045: Mengapa Ekonomi Hanya Bisa Tegak di Atas Literasi

Senin, 27 April 2026 | 14:15

Penerjemah Bible Dibakar Hidup-hidup pada Zaman Renaisans Eropa

Senin, 27 April 2026 | 14:07

Bitcoin Melaju Mendekati 80.000 Dolar AS

Senin, 27 April 2026 | 14:06

Luar Biasa Kiandra, Start ke-17, Finis Pertama

Senin, 27 April 2026 | 13:59

Digitalisasi dan Green Dentistry, Layanan Kesehatan Gigi yang Minim Limbah

Senin, 27 April 2026 | 13:46

Usul KPK Berpotensi Paksa Capres Harus Kader Parpol

Senin, 27 April 2026 | 13:43

Pemda Didorong Lakukan Creative Financing

Senin, 27 April 2026 | 13:36

Citra Negatif Bahlil di Dalam Negeri Pengaruhi Negosiasi Energi Presiden?

Senin, 27 April 2026 | 13:35

Qodari Respons Isu Dilantik Jadi Kepala Bakom: Itu Hak Prerogatif Presiden

Senin, 27 April 2026 | 13:30

Selengkapnya