Berita

Adian Napitupulu (tengah) di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu, 25 Februari 2026. (Foto: RMOL/Faisal Aristama)

Politik

PDIP Singgung TKDN dan Setuju Penundaan Impor 105 Ribu Pikap

RABU, 25 FEBRUARI 2026 | 19:19 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

DPP PDIP setuju dengan pernyataan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang menunda impor mobil pikap dari India untuk operasionalisasi Koperasi Merah Putih. 

“Menurut kita, dan saya setuju kemarin salah satu pimpinan DPR mengatakan bahwa kita tunggu dulu ya. Kita tunggu dulu,” kata Wasekjen DPP PDIP Adian Napitupulu saat jumpa pers di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu, 25 Februari 2026.

Kendati begitu, Adian menyebut bahwa perlu dipastikan juga apakah telah memenuhi unsur Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) mengenai impor tersebut. 


“Rata-rata kan kalau saya tidak salah ya itu sudah rata-rata 40 persen. Apakah kemudian impor yang dari India ini juga memenuhi kriteria itu?” ujar Sekjen Pena 98 ini.

Menurutnya, kehadiran produk impor tersebut jangan sampai mengesampingkan produk dalam negeri.

“Jangan sampai kemudian pabrikan-pabrikan yang sudah membangun di Indonesia, yang sudah memenuhi 40 persen TKDN itu kemudian kehilangan kesempatan karena hal-hal lain,” pungkasnya. 

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad berharap Presiden Prabowo Subianto menunda rencana impor 105 ribu mobil pickup dari India untuk Kopdes Merah Putih.

Ia meminta Presiden Prabowo akan membahas detail rencana tersebut selepas kunjungan kerjanya di luar negeri. 

Presiden Prabowo juga disebut akan menghitung kesiapan perusahaan dalam negeri terkait rencana impor ini.

"Tentunya Presiden pada saat pulang akan membahas detail-detail mengenai impor tersebut. Dan tentunya juga presiden akan meminta pendapat dan mengkalkulasi kesiapan dari perusahaan dalam negeri," ujarnya.

"Nah sehingga kami sudah menyampaikan pesan untuk ditunda dulu," demikian Dasco.


Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Purbaya Siapkan Sanksi bagi Importir Buntut Kontainer Menumpuk

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:21

Kebakaran Rumah di Palmerah, 17 Unit dan 85 Personel Damkar Dikerahkan

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:05

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Widiyanti Putri Wardhana dan Nusron Wahid Layak Direshuffle

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:38

Kompetisi Ketapel Antar ASN

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:19

Buzzer Jokowi Jangan Dulu Pesta, P21 Bukan Vonis Pengadilan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:00

Investor Asing Laporkan Dugaan Penyalahgunaan Dana Proyek Marina Bay City ke Polda Bali

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:48

Kritik Rocky Gerung, Gumarang: Menteri Keuangan Bukan Sekadar Kasir

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:27

State-Driven Economy untuk Hentikan Ketimpangan dan Ketergantungan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:57

Puluhan Miliar Dana Investasi Dipersoalkan, Siapa Bertanggung Jawab di Marina Bay City?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:33

Selengkapnya