KPK Panggil Sekjen Kemnaker di Kasus Pemerasan Sertifikasi K3

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan, Cris Kuntadi, sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Rabu, 25 Februari 2026.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pemeriksaan dilakukan hari ini di Gedung Merah Putih KPK. 

"Tim penyidik memanggil empat orang sebagai saksi," kata kata Budi kepada wartawan di Jakarta, Rabu siang, 25 Februari 2026.

Keempat saksi yang dipanggil, yakni Cris Kuntadi selaku Sekjen Kemnaker, Daafi Armanda selaku Kepala Seksi Konstruksi Bangunan Direktorat Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PNK3) Kemnaker, Dayoena Ivon Muriono selaku PPPK Biro Umum Sekretariat Jenderal Kemenaker, dan pimpinan SAV Money Changer.

Pada Desember 2025, KPK menetapkan tiga tersangka baru, yakni Chairul Fadly Harahap (Sekretaris Ditjen Binwasnaker dan K3), Haiyani Rumondang (Dirjen Binwasnaker dan K3), serta Sunardi Manampiar Sinaga (mantan Kepala Biro Humas Kemnaker). Ketiganya telah dicegah bepergian ke luar negeri selama enam bulan sejak 5 Desember 2025.

Sebelumnya, KPK juga memproses hukum mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel, bersama 10 orang lainnya. Perkara tersebut kini disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Noel didakwa menerima gratifikasi sekitar Rp3,36 miliar dan satu unit sepeda motor Ducati Scrambler, serta bersama sejumlah ASN Kemnaker diduga terlibat pemerasan dalam penerbitan dan perpanjangan sertifikasi K3 dengan total penerimaan sekitar Rp6,52 miliar.