Berita

Analis komunikasi politik Hendri Satrio. (Foto: Istimewa)

Bisnis

Mobil Operasional Kopdes Lebih Baik Buatan Esemka

RABU, 25 FEBRUARI 2026 | 11:12 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Rencana pemerintah mengimpor 100 ribu unit kendaraan niaga atau pikap dari India untuk mendukung operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebaiknya dipertimbangkan ulang.

Analis komunikasi politik Hendri Satrio (Hensa) mempertanyakan alasan impor dalam skala masif tersebut, mengingat industri otomotif nasional mampu memproduksi kendaraan serupa.

"Kenapa musti impor segitu banyak? Harusnya rencana ini dibatalkan karena membahayakan industri dalam negeri. Mestinya kita bikin sendiri saja pick-up itu, kita industri dalam negeri kan lagi megap-megap juga ini," ujar Hensa, Rabu, 25 Februari 2026.
 

 
Hensa juga menyebut potensi kebangkitan merek lokal seperti Esemka jika pesanan kendaraan berasal dari pemerintah dialihkan ke produksi dalam negeri.

"Kalau memang ada pesanan dari pemerintah, bayangkan Esemka bisa tiba-tiba muncul lagi tuh. Pasti Esemka tidak ingin ketinggalan," katanya.

Ia berpendapat, pemberian kesempatan kepada industri dalam negeri untuk memasok pikap tersebut, terutama dalam jumlah besar seperti 100 ribu unit, akan mendorong perkembangan pesat sektor otomotif nasional.

Bahkan, Founder Lembaga Survei Kedai KOPI itu meyakini merek mobil yang masih misterius pun bisa terlibat dalam produksi jika kesempatannya diberikan. 

"Jadi jangan diimpor semua, harus hati-hati dalam menyikapi ini, dan akan sangat baik bila diberikan kesempatan pada industri otomotif dalam negeri," tegas Hensa.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Pramono Klaim 96 Persen Warga Ingin CFD Rasuna Said Berlanjut

Minggu, 07 Juni 2026 | 10:20

Garuda Institute Minta BGN Utamakan Kualitas daripada Kuantitas

Minggu, 07 Juni 2026 | 10:12

Balas Serangan AS, Iran Gempur Pangkalan Bahrain dan Kuwait

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:58

Ditjenpas Benahi Overkapasitas dan Tingkatkan Keamanan Lapas

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:54

Paus Leo XIV Sebut Perang AS-Iran Tidak Adil

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:11

Bukan Sekadar Ganti Pejabat, Reshuffle Kabinet Harus Pulihkan Ekonomi

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:00

Bupati Pati Sudewo Ditahan di Rutan Semarang Jelang Sidang Dua Perkara

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:56

Suhud Alynudin Akan Dilantik Jadi Ketua DPRD DKI Senin Besok

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:27

Koperasi Didorong Masuk Ekosistem Industri Gula

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:02

Gus Salam Serap Aspirasi Nahdliyin Sulsel Jelang Muktamar NU

Minggu, 07 Juni 2026 | 07:52

Selengkapnya