Berita

Analis komunikasi politik Hendri Satrio. (Foto: Istimewa)

Bisnis

Mobil Operasional Kopdes Lebih Baik Buatan Esemka

RABU, 25 FEBRUARI 2026 | 11:12 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Rencana pemerintah mengimpor 100 ribu unit kendaraan niaga atau pikap dari India untuk mendukung operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebaiknya dipertimbangkan ulang.

Analis komunikasi politik Hendri Satrio (Hensa) mempertanyakan alasan impor dalam skala masif tersebut, mengingat industri otomotif nasional mampu memproduksi kendaraan serupa.

"Kenapa musti impor segitu banyak? Harusnya rencana ini dibatalkan karena membahayakan industri dalam negeri. Mestinya kita bikin sendiri saja pick-up itu, kita industri dalam negeri kan lagi megap-megap juga ini," ujar Hensa, Rabu, 25 Februari 2026.
 

 
Hensa juga menyebut potensi kebangkitan merek lokal seperti Esemka jika pesanan kendaraan berasal dari pemerintah dialihkan ke produksi dalam negeri.

"Kalau memang ada pesanan dari pemerintah, bayangkan Esemka bisa tiba-tiba muncul lagi tuh. Pasti Esemka tidak ingin ketinggalan," katanya.

Ia berpendapat, pemberian kesempatan kepada industri dalam negeri untuk memasok pikap tersebut, terutama dalam jumlah besar seperti 100 ribu unit, akan mendorong perkembangan pesat sektor otomotif nasional.

Bahkan, Founder Lembaga Survei Kedai KOPI itu meyakini merek mobil yang masih misterius pun bisa terlibat dalam produksi jika kesempatannya diberikan. 

"Jadi jangan diimpor semua, harus hati-hati dalam menyikapi ini, dan akan sangat baik bila diberikan kesempatan pada industri otomotif dalam negeri," tegas Hensa.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya