Berita

Peserta didik menikmati MBG. (Foto: BGN)

Politik

Kritik MBG Bukan Berarti Menentang HAM

RABU, 25 FEBRUARI 2026 | 10:33 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, menyatakan pihak yang ingin menghapus program Makan Bergizi Gratis (MBG) berarti menentang hak asasi manusia (HAM).

Menurut Pigai, program MBG dan sejumlah program pemerintah lainnya seperti Sekolah Rakyat, cek kesehatan gratis, serta Koperasi Desa Merah Putih merupakan kebijakan yang berpihak kepada rakyat dan sejalan dengan prinsip HAM.

Pernyataan tersebut menuai respons dari pengamat politik Adi Prayitno. Ia menilai, secara politik, Pigai wajar jika ingin menunjukkan keselarasan dengan arah kebijakan pemerintah dan Presiden.


“Pigai tentu ingin memposisikan dirinya sebagai menteri yang harus sejalan dengan keinginan pemerintah, sejalan dengan presiden, karena program-program populis strategis,” ujar Adi lewat kanal Youtube miliknya, Rabu, 25 Februari 2026.

Namun demikian, Adi menilai terlalu menyederhanakan persoalan jika setiap kritik terhadap program pemerintah langsung dikategorikan sebagai bentuk penentangan terhadap HAM. Ia menegaskan bahwa kritik terhadap kebijakan publik merupakan hal yang lazim dalam sistem demokrasi.

“Bagi saya ini semacam kritik politik biasa. Kebijakan apapun itu perlu masukan, ada feedback, ada koreksi yang saya kira dalam hal ini Menteri Pigai ataupun kekuasaan secara umum memang membutuhkan kerendahhatian untuk selalu menerima kritikan,” tegasnya.

Adi juga mengingatkan, dalam konteks demokrasi yang semakin terbuka, keseimbangan dan ruang penyampaian pendapat secara terbuka merupakan prinsip yang harus diakui bersama.

“Ada prinsip bahwa kita harus mengakui dalam konteks demokrasi yang semakin terbuka memang harus ada balance, ada sesuatu yang memang disampaikan secara terbuka,” ujarnya.

Karena itu, ia meminta para pejabat publik berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan.

“Memang statement yang dikeluarkan oleh para pejabat dan pembantu presiden harus hati-hati dan memang harus terukur sehingga tidak menimbulkan kontroversi dan kegaduhan yang tidak berkesudahan,” pungkasnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya