Berita

Peserta didik menikmati MBG. (Foto: BGN)

Politik

Kritik MBG Bukan Berarti Menentang HAM

RABU, 25 FEBRUARI 2026 | 10:33 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, menyatakan pihak yang ingin menghapus program Makan Bergizi Gratis (MBG) berarti menentang hak asasi manusia (HAM).

Menurut Pigai, program MBG dan sejumlah program pemerintah lainnya seperti Sekolah Rakyat, cek kesehatan gratis, serta Koperasi Desa Merah Putih merupakan kebijakan yang berpihak kepada rakyat dan sejalan dengan prinsip HAM.

Pernyataan tersebut menuai respons dari pengamat politik Adi Prayitno. Ia menilai, secara politik, Pigai wajar jika ingin menunjukkan keselarasan dengan arah kebijakan pemerintah dan Presiden.


“Pigai tentu ingin memposisikan dirinya sebagai menteri yang harus sejalan dengan keinginan pemerintah, sejalan dengan presiden, karena program-program populis strategis,” ujar Adi lewat kanal Youtube miliknya, Rabu, 25 Februari 2026.

Namun demikian, Adi menilai terlalu menyederhanakan persoalan jika setiap kritik terhadap program pemerintah langsung dikategorikan sebagai bentuk penentangan terhadap HAM. Ia menegaskan bahwa kritik terhadap kebijakan publik merupakan hal yang lazim dalam sistem demokrasi.

“Bagi saya ini semacam kritik politik biasa. Kebijakan apapun itu perlu masukan, ada feedback, ada koreksi yang saya kira dalam hal ini Menteri Pigai ataupun kekuasaan secara umum memang membutuhkan kerendahhatian untuk selalu menerima kritikan,” tegasnya.

Adi juga mengingatkan, dalam konteks demokrasi yang semakin terbuka, keseimbangan dan ruang penyampaian pendapat secara terbuka merupakan prinsip yang harus diakui bersama.

“Ada prinsip bahwa kita harus mengakui dalam konteks demokrasi yang semakin terbuka memang harus ada balance, ada sesuatu yang memang disampaikan secara terbuka,” ujarnya.

Karena itu, ia meminta para pejabat publik berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan.

“Memang statement yang dikeluarkan oleh para pejabat dan pembantu presiden harus hati-hati dan memang harus terukur sehingga tidak menimbulkan kontroversi dan kegaduhan yang tidak berkesudahan,” pungkasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

UPDATE

Negara Bukan Penguasa Rakyat, Menguji Kontrak Sosial melalui Pemenuhan HAM

Kamis, 19 November 2026 | 00:36

Pembatalan Hak Menyatakan Pendapat DPR Tidak Wajar

Kamis, 19 November 2026 | 00:25

Sultan Andara Dikeroyok Netizen, dari IPO, Gurita Bisnis, sampai Uang APBN

Kamis, 19 November 2026 | 00:02

Wapres Pengganti Gibran Baiknya Nonparpol

Rabu, 18 November 2026 | 23:39

Semangat Ewako sebagai Commander Wish Kapolda Sulsel Perkuat Polisi Humanis

Rabu, 18 November 2026 | 23:31

Mega Summit 2026 Soroti Pertumbuhan Ekonomi Digital dan Lonjakan Transaksi Affiliate

Rabu, 18 November 2026 | 23:17

ATI Dorong Kebiasaan Konsumsi Sirkular di Lingkungan Kerja

Rabu, 18 November 2026 | 23:13

15 Tersangka Teroris Diringkus, Tersebar di 6 Provinsi

Rabu, 18 November 2026 | 23:03

Nathasya, Ilmuwan Muda Indonesia Peraih Shafi Prize 2026

Rabu, 18 November 2026 | 22:47

PKS Dukung Pemprov Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa

Rabu, 18 November 2026 | 22:35

Selengkapnya