KALAU Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) itu ibarat lauk sahur Ramadan, maka alumni-alumninya adalah rendang yang dimasak pakai santan pajak rakyat.
Berasnya dari keringat pedagang sayur, nelayan, guru honorer, dan lain-lain. Dimarinasi bertahun-tahun di kampus top dunia.
Harapannya sederhana. Setelah azan Subuh pembangunan berkumandang, mereka turun ke gelanggang. Bukan malah pindah dapur.
Sejak akhir 2025 sampai awal 2026, cerita yang beredar malah bikin sendok jatuh. Fenomena
brain drain makin terasa. Tiap tahun ada saja kabar awardee tak kembali atau cuma formalitas pulang.
Akun X @simply_valll Februari 2026 menyebut pola berulang ini seperti menu sahur yang sama tiap malam.
Gaji di Indonesia kalah jauh dibanding luar negeri. Di sana dibayar dolar dan poundsterling. Di sini disambut UMK plus kalimat sakral, “Sabar, ini proses.”
Kasus Dwi Sasetyaningtyas viral seperti sambal terasi kebanyakan cabai. Alumni LPDP, bangga anaknya jadi WNA Inggris.
Netizen panasnya melebihi kompor gas bocor. Dibilang tak tahu balas budi pada negara yang membiayai miliaran rupiah. LPDP menyayangkan.
Akun X @AldhitamaR bahkan menyebut yang kabur sebagai “brengsek”. Pedas? Jelas. Tapi begitulah suhu warganet kita.
Padahal ada aturan 2N+1, dua tahun studi plus masa pengabdian. Resepnya sudah jelas. Tapi selalu ada yang mencari celah seperti orang pura-pura kenyang agar tak kebagian cuci piring.
Bahkan ada kasus beasiswa daerah yang penerimanya kabur dan masih dicari. Artinya pengawasan belum seketat tutup panci presto.
Sekarang kita lihat yang pulang. Mereka ini seperti rendang matang sempurna. Tapi, disajikan di meja yang goyang. Banyak lulusan luar negeri kesulitan mendapat pekerjaan sesuai keahlian.
Gelar kinclong, kampus top dunia, tapi HRD menjawab, “Kami hubungi nanti.” Gaji sering tak sebanding dengan ekspektasi dan biaya hidup. Di luar bisa hidup stabil, di sini hitung harga bawang merah sebelum belanja.
Lalu masuk bab yang bikin sahur tersedak. Ketika mereka menjabat, tuduhan korupsi seperti lalat datang tanpa diundang. Kita tak bisa tutup mata, banyak kasus korupsi melibatkan orang berpendidikan tinggi, termasuk lulusan luar negeri.
Lukas Enembe (almarhum), eks Gubernur Papua lulusan Australia, tersangka dengan harta Rp33 miliar. Karen Agustiawan, mantan Dirut Pertamina, divonis 13 tahun penjara dalam kasus LNG. Bahkan di tubuh PT Pertamina (Persero), pejabat yang ditangkap jaksa dan KPK banyak lulusan luar negeri seperti Amerika, Eropa, Australia.
Gelarnya panjang seperti daftar menu iftar hotel bintang lima. Tapi ketika kasus tata niaga, pengadaan, atau proyek migas meledak, nama mereka ikut terseret.
Ironisnya begini, wak. Kalau tak pulang, dituduh tak nasionalis. Kalau pulang, digaji rendah. Kalau menjabat dan sistemnya keropos, sedikit saja goyah langsung dituduh korupsi, bahkan sebelum pengadilan bicara. Seperti rendang yang belum tentu basi tapi sudah disangka berulat.
Sebagian awardee pun berpikir pragmatis. “Untuk apa kembali kalau meja makannya penuh risiko?” Logika pahit seperti pare goreng, tapi ada yang menelannya bulat-bulat.
Namun jangan pukul rata. Banyak alumni LPDP pulang, bekerja lurus, mengabdi tanpa sorotan kamera. Mereka tak viral karena tak sensasional.
Solusinya bukan sekadar ceramah nasionalisme sebelum imsak. Negara harus realistis. Perketat pengawasan kontrak, tegas pada pelanggar, dan beri insentif nyata, seperti gaji kompetitif, jalur karier jelas, sistem yang tak mudah menyeret orang ke lumpur.
Kalau tidak, LPDP bisa berubah jadi paket sahur
take away, dibayar rakyat, disantap negeri orang.
So, inilah dilema itu, wak. Pulang digaji rendah. Menjabat dituduh korupsi. Tak pulang dicap pengkhianat. Seperti sahur tanpa lauk, semua serba salah.
Pembaca bingung? Bagus. Karena memang beginilah dapur besar bernama Indonesia. Kadang harum, kadang gosong, kadang rendangnya matang… tapi yang makan justru tetangga. Bahkan, seruput Koptagul pun di tepian Southbank, London.
Rosadi JamaniKetua Satupena Kalbar
