Kepolisian Republik Indonesia (Polri). (Foto: Humas Polri)
Institusi Polri memikul beban reputasi dan persepsi negatif yang telah terbentuk akibat kasus-kasus masa lalu. Setiap insiden yang melibatkan aparat seringkali langsung dipersepsikan sebagai bentuk kesalahan atau kekerasan.
Demikian antara lain disampaikan Ketua Dewan Pakar Nasdem, Peter F Gontha melihat citra Polri saat ini yang kerap dinilai negatif.
"Inilah yang disebut sebagai buah simalakama. Di satu sisi, polisi dituntut tegas (seperti) menghadapi balap liar, tawuran, dan geng motor meresahkan. Di sisi lain, setiap tindakan tegas berisiko memicu tuduhan pelanggaran jika berujung luka atau kecelakaan," kata Gontha dikutip dari Facebook pribadinya, Selasa, 24 Februari 2026.
Namun menurutnya, negara hukum tidak boleh berjalan berdasarkan reputasi masa lalu atau emosi kolektif. Proses hukum harus bertumpu pada fakta, unsur, serta pembuktian yang objektif.
Peter mengingatkan adanya bahaya pergeseran dari asas praduga tak bersalah (
presumption of innocence) menjadi praduga bersalah terhadap aparat.
Pasalnya, apabila setiap insiden langsung dianggap sebagai bentuk penganiayaan tanpa penyelidikan menyeluruh, maka aparat bisa menjadi ragu dalam bertindak, ketertiban umum berpotensi melemah, dan kelompok pelanggar hukum dapat merasa semakin berani.
"Sebaliknya, jika setiap tindakan aparat selalu dibenarkan tanpa evaluasi, maka kepercayaan publik akan semakin runtuh. Karena itu, keseimbangan menjadi kunci," lanjutnya.
Dalam membentuk persepsi terhadap suatu peristiwa, pers dan opini publik punya peran besar. Menurutnya, media tidak seharusnya menghakimi sebelum proses hukum selesai, menggiring opini berdasarkan potongan video, atau membangun narasi yang memperkeruh situasi.
Media juga tidak boleh menutup kritik, mengabaikan dugaan pelanggaran, atau menjadi corong pembenaran tanpa verifikasi.
"Pers yang sehat adalah pers yang objektif, proporsional, dan berbasis fakta. Opini publik pun harus dibangun di atas informasi yang utuh, bukan asumsi," tuturnya.
Di sisi lain, Peter menilai institusi kepolisian punya tanggung jawab besar dalam memperbaiki reputasi. Tidak cukup dengan pernyataan, melainkan langkah konkret seperti transparansi investigasi, evaluasi internal, pemberian sanksi tegas jika terbukti bersalah, serta perlindungan anggota yang bertindak sesuai prosedur.
“Jika kita membiarkan prasangka mendahului fakta, maka hukum akan digantikan oleh persepsi. Setiap kejadian harus dilihat secara objektif," tutupnya.
