Berita

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. (Foto: Dokumentasi RMOL/Istimewa)

Politik

Gibran dan PSI Berpotensi jadi Lawan Prabowo di Pilpres 2029

SELASA, 24 FEBRUARI 2026 | 16:20 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang kini disokong mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan modal elektoral untuk menarik dukungan bagi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon presiden (capres) di pemilihan presiden (Pilpres) 2029.

Pengamat politik Citra Institute, Efriza menilai, peluang Gibran menjadi lawan politik Presiden Prabowo di 2029 mendatang memungkinkan dilakukan oleh PSI, namun dengan tidak tunggal mengusung meskipun ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) menjadi 0 persen akibat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 62/2024.

"Ditengarai kesiapan PSI untuk mengusung Gibran Rakabuming Raka secara mandiri masih sangat terbatas secara elektoral dan infrastruktur politik," ujar Efriza kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL di Jakarta, Selasa, 24 Februari 2026.


Di samping itu, Efriza melihat kemungkinan presidential threshold akan tetap dipertahankan sangat memungkinkan, sebagai upaya menghalau PSI untuk mengusung Gibran secara mandiri.

"Melihat kemungkinan ambang batas pencalonan presiden masih dipertahankan, dengan minimnya basis kursi PSI, dengan PSI yang tidak lagi amat diperhitungkan oleh partai-partai lain, jelas bahwa PSI sulit untuk sendirian mengusung Gibran," tuturnya.

"Jika tanpa adanya koalisi strategis yang lebih besar, memungkinkan akan percuma mengusung Gibran, jika yang dilawan adalah petahana Presiden Prabowo yang diyakini semakin populer dan elektabilitas semakin menanjak tinggi," sambung dia.

Kendati begitu, Magister Ilmu Politik Universitas Nasional (UNAS) itu tak memungkiri nilai jual PSI masih diperhitungkan di kancah politik nasional, sehingga berpotensi membentuk koalisi strategis yang dapat menjadi lawan politik petahana Presiden Prabowo.

"Oleh karena itu, skenario realistisnya, PSI harus mampu membangun aliansi, bukan mengandalkan kekuatan mandiri, oleh sebab itu PSI dan Jokowi semestinya menghindari publik semakin jenuh terhadap Jokowi dan keluarganya, ini hal utama yang patut dicari solusinya," demikian Efriza menambahkan.


Populer

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

40 Warga Binaan Sumsel Dipindah ke Nusakambangan

Jumat, 22 Mei 2026 | 22:33

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

UPDATE

Polisi seperti Tidak Mampu Tangani Begal

Minggu, 24 Mei 2026 | 06:05

Klub Milik Kaesang Turun Kasta

Minggu, 24 Mei 2026 | 05:27

Hormati Ritual Haji, Trump Tunda Serang Iran

Minggu, 24 Mei 2026 | 05:14

Jokowi Tak Pernah Diperiksa APH Meski Namanya Sering Disebut Pejabat Korupsi

Minggu, 24 Mei 2026 | 05:11

Kritikan Anies ke Prabowo Bagai Oase

Minggu, 24 Mei 2026 | 04:26

Terkecuali Amerika

Minggu, 24 Mei 2026 | 04:14

Amien Rais: Jokowi Lapar dan Haus Kekuasaan

Minggu, 24 Mei 2026 | 04:03

Wamen ESDM Minta PLN Percepat Pemulihan Listrik Pascablackout di Sumatera

Minggu, 24 Mei 2026 | 03:38

Publik Diajak Peduli Alam dan Satwa Lewat Kompetisi IAPVC 2026

Minggu, 24 Mei 2026 | 03:32

Modus Aseng "Menaklukan" Aparat agar Tambang Ilegal Tak Tersentuh Hukum

Minggu, 24 Mei 2026 | 03:01

Selengkapnya