Berita

Anggota Komisi I DPR Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin. (Foto: RMOL/Faisal Aristama)

Politik

Komisi I DPR Percayakan ke KBRI soal Kondisi WNI di Meksiko

SELASA, 24 FEBRUARI 2026 | 15:35 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi I DPR merespons gelombang kekerasan bersenjata di Meksiko usai kabar tewasnya bos Kartel Generasi Baru Jalisco (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes alias El Mencho.

Anggota Komisi I DPR Fraksi PDIP, TB Hasanuddin, mengaku hingga saat ini belum menerima informasi adanya warga negara Indonesia (WNI) yang terdampak dalam eskalasi konflik tersebut.

“Sampai sekarang enggak ada, saya belum dapat informasi kalau warga negara kita yang terdampak terlibat ya, begitu,” ujar TB Hasanuddin kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 24 Februari 2026.


TB Hasanuddin meyakini, dalam situasi darurat seperti ini, perwakilan Indonesia di luar negeri biasanya bergerak cepat melakukan langkah-langkah antisipatif sesuai prosedur tetap yang berlaku.

“Bahwa akan ada dampak, biasanya secara otomatis kedutaan besar di sana melakukan upaya-upaya sesuai dengan prosedur yang berlaku, begitu ya,” tuturnya.

Saat ditanya mengenai kemungkinan penerbitan travel warning bagi WNI agar tidak bepergian ke Meksiko dalam waktu dekat, TB Hasanuddin mengaku belum mendengar adanya kebijakan tersebut.

“Sampai sekarang saya belum dengar ya,” katanya.

Menurutnya, keputusan penerbitan travel warning sangat bergantung pada tingkat eskalasi situasi keamanan di lapangan. 

TB Hasanuddin menilai kewenangan itu berada di tangan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang diyakini terus memantau perkembangan kondisi di Meksiko.

“Ya tergantung begini, saya tidak cukup informasi untuk menyatakan seperti itu ya, kecuali tingkatannya kemudian juga di situ perlu diputuskan travel warning, ya silakan. Saya kira Kementerian Luar Negeri saya kira sudah membahas itu ya,” pungkasnya.


Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

UPDATE

Direksi BUMN Butuh Kepastian Hukum, Bukan Kekebalan

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:59

Menkop dan Wantimpres Rocky Gerung Hadiri Pra Kongres Syarikat Islam ke-42

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:50

Kakak Kandung Ridwan Kamil Dicecar KPK soal Kasus Korupsi bjb

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:46

IHSG Menguat 1,36 Persen, Rupiah Masih Dibayangi Konflik Timur Tengah

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:38

Legislator PDIP Ungkap Sejumlah Isu yang Dibahas dalam Revisi UU Pemilu

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:21

BOP Pantura Bentukan Prabowo untuk Jaga Kawasan Pesisir

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:04

Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Rentan Disalahgunakan

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:56

Warek Unsoed Dicecar KPK soal Mekanisme PMB Jalur Mandiri

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:37

Fitch Pertahankan Rating Tertinggi BTN, Peran di Program 3 Juta Rumah jadi Kunci

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:35

GWS Dorong UMKM jadi Ruang Perempuan Perkuat Peran Ekonomi

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:25

Selengkapnya