Berita

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Foto: Website ikpi.or.id)

Hukum

Pegawai DJBC yang Sempat Terjaring OTT KPK Dicecar Soal Prosedur Direktorat P2

SELASA, 24 FEBRUARI 2026 | 10:24 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang sempat terjaring operasi tangkap tangan (OTT) diperiksa tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mendalami prosedur dan mekanisme kerja di Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2).

Budiman Bayu Prasojo (BBP), pegawai DJBC, telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap importasi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, padaSenin 23 Februari 2026.

“Penyidik mendalami pengetahuan saksi terkait prosedur dan mekanisme kerja di Direktorat P2 dalam aspek kepabeanan,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Jakarta, Selasa 24 Februari 2026.


Menurut Budi, keterangan Bayu melengkapi dan memperkuat bukti awal yang diperoleh saat OTT, termasuk keterangan pegawai DJBC lainnya yang turut terjaring, yakni Salisa Asmoaji.

KPK sebelumnya menetapkan enam tersangka dalam kasus ini, yakni Rizal (Direktur P2 DJBC periode 2024-Januari 2026), Sisprian Subiaksono (Kepala Subdirektorat Intelijen P2), Orlando Hamonangan (Kepala Seksi Intelijen), John Field (pemilik PT Blueray Cargo/BR), Andri (Ketua Tim Dokumen Importasi PT BR), dan Dedy Kurniawan (Manajer Operasional PT BR).

Dalam OTT yang berlangsung pada 4 Februari 2026, KPK mengamankan 17 orang di Jakarta dan Lampung. Dari rangkaian penggeledahan di sejumlah lokasi, penyidik menyita barang bukti senilai total Rp40,5 miliar, berupa uang tunai berbagai mata uang, logam mulia, dokumen, serta barang bukti elektronik.

Dalam konstruksi perkara, pada Oktober 2025 diduga terjadi kesepakatan antara oknum DJBC dan pihak PT BR untuk mengatur jalur importasi barang.

Secara umum, terdapat dua kategori jalur pelayanan impor, yakni jalur hijau (tanpa pemeriksaan fisik) dan jalur merah (dengan pemeriksaan fisik). Dalam kasus ini, parameter jalur merah diduga diatur sedemikian rupa sehingga barang milik PT BR tidak melalui pemeriksaan fisik.

Akibatnya, barang yang diduga palsu atau ilegal dapat masuk tanpa pengecekan. Diduga pula terjadi penyerahan uang secara rutin setiap bulan dari pihak PT BR kepada oknum di DJBC pada periode Desember 2025 hingga Februari 2026.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Bursa Asia Merah, Kospi Anjlok 1,57 Persen

Selasa, 17 November 2026 | 08:30

Robert Pattinson Resmi Jadi James Bond Baru, Buka Babak Anyar Agen 007

Selasa, 17 November 2026 | 08:24

Dolar AS Menguat ke Level Tertinggi, Pasar Antisipasi Kenaikan Suku Bunga The Fed

Selasa, 17 November 2026 | 08:15

Wall Street Anjlok Jelang Laporan Keuangan Nvidia

Selasa, 17 November 2026 | 07:56

STOXX 600 dan DAX Terkoreksi, Investor Waspadai Prospek AI

Selasa, 17 November 2026 | 07:45

Nasaruddin Umar: Santriwati Harus Berani Bercita-cita Tinggi

Selasa, 17 November 2026 | 07:14

Xi Jinping, Trump, dan Putin akan Bertemu di China, Ini Isu yang Dibahas

Selasa, 17 November 2026 | 07:03

Sejak "Dilecehkan" Nusron, KPK Semakin Melempem

Selasa, 17 November 2026 | 06:42

Dinasti Politik Jokowi Rapuh

Selasa, 17 November 2026 | 06:21

Pigura Gibran

Selasa, 17 November 2026 | 06:09

Selengkapnya