Berita

Pikap India yang akan diimpor ke Indonesia. (Foto: Istimewa)

Bisnis

Impor Mobil Pikap India Ancam Industri Lokal

SELASA, 24 FEBRUARI 2026 | 02:05 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Rencana impor utuh (completely built up/CBU) dari produsen India seperti Mahindra & Mahindra dan Tata Motors berpotensi mengalihkan sebagian besar nilai tambah ke luar negeri.

Demikian dikatakan Bendahara Umum Prima, Ahmad Herwandi merespons rencana impor 105.000 unit mobil pikap dari India oleh PT Agrinas Pangan Nusantara.

Ia mencatat Industri otomotif nasional selama ini ditopang ratusan perusahaan komponen dan ribuan tenaga kerja, mulai dari sektor baja, plastik, karet, kelistrikan hingga logistik dan jasa pendukung. 


Karenanya, Herwandi meyakini jika pengadaan dilakukan secara impor utuh, maka peluang peningkatan kandungan lokal, penciptaan lapangan kerja, hingga transfer teknologi dinilai menjadi terbatas.

“Belanja negara seharusnya menjadi alat ungkit. Kalau kita impor dalam bentuk utuh, nilai tambahnya lebih banyak dinikmati negara lain. Padahal kita punya basis industri yang cukup kuat,” ujar Herwandi dalam keterangannya, Senin 23 Februari 2026.

Lebih lanjut, selain aspek industri Prima juga menyoroti potensi persoalan layanan purna jual. Karena kendaraan operasional koperasi desa akan digunakan di wilayah dengan kondisi geografis beragam, termasuk daerah terpencil.

Ditambah, impor utuh tanpa basis produksi atau perakitan kuat di dalam negeri dinilai berisiko menimbulkan keterbatasan jaringan bengkel resmi, ketersediaan suku cadang, hingga tingginya biaya perawatan akibat fluktuasi nilai tukar.

“Kalau suku cadang harus menunggu impor, koperasi bisa terganggu operasionalnya. Ini bukan sekadar beli mobil, tapi soal menjamin keberlanjutan distribusi logistik desa,” ujar dia. 

Sebaliknya, lanjut dia, jika pengadaan dilakukan melalui skema produksi atau perakitan dalam negeri (CKD/IKD), maka jaringan layanan purna jual, pelatihan teknisi lokal, hingga distribusi suku cadang dapat tumbuh di daerah.

“Desa harus kuat, industri juga harus kuat. Keduanya harus berjalan beriringan sebagai strategi kedaulatan ekonomi bangsa,” demikian Herwandi.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Selain Anak Buah Nusron, KPK Benarkan Tangkap Fahd A Rafiq

Selasa, 15 September 2026 | 00:25

Laut Bukan Tempat untuk Mati

Selasa, 15 September 2026 | 00:01

APKARINDO Perjuangkan Ksejahteraan Petani hingga Kejayaan Karet Rakyat

Senin, 14 September 2026 | 23:42

Anak Buah Nusron Kena OTT KPK Terkait Pengurusan HGB Summarecon

Senin, 14 September 2026 | 23:22

DPR Soroti Usia Kapal dan Kepatuhan Aturan Impor dalam Tragedi Virgo Transport 8

Senin, 14 September 2026 | 23:02

Pemerintah Bahu Membahu Cegah Karhutla Masuk Zona Inti IKN

Senin, 14 September 2026 | 23:01

Pemilik Laundry Sukses Kembangkan Usaha dari Mekaar jadi BRILink Agen

Senin, 14 September 2026 | 22:38

OTT KPK Makin Mengerucut, Fahd A Rafiq hingga Bos Summarecon Dikabarkan Terjaring

Senin, 14 September 2026 | 22:37

Ketua KPK Benarkan OTT Pejabat ATR/BPN, Daftar Nama Belum Diungkap

Senin, 14 September 2026 | 21:59

Janggal, Purbaya Dipecat Setelah Mencopot Ratusan Pejabat Kemenkeu

Senin, 14 September 2026 | 21:57

Selengkapnya