Berita

Pikap India yang akan diimpor ke Indonesia. (Foto: Istimewa)

Bisnis

Impor Mobil Pikap India Ancam Industri Lokal

SELASA, 24 FEBRUARI 2026 | 02:05 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Rencana impor utuh (completely built up/CBU) dari produsen India seperti Mahindra & Mahindra dan Tata Motors berpotensi mengalihkan sebagian besar nilai tambah ke luar negeri.

Demikian dikatakan Bendahara Umum Prima, Ahmad Herwandi merespons rencana impor 105.000 unit mobil pikap dari India oleh PT Agrinas Pangan Nusantara.

Ia mencatat Industri otomotif nasional selama ini ditopang ratusan perusahaan komponen dan ribuan tenaga kerja, mulai dari sektor baja, plastik, karet, kelistrikan hingga logistik dan jasa pendukung. 


Karenanya, Herwandi meyakini jika pengadaan dilakukan secara impor utuh, maka peluang peningkatan kandungan lokal, penciptaan lapangan kerja, hingga transfer teknologi dinilai menjadi terbatas.

“Belanja negara seharusnya menjadi alat ungkit. Kalau kita impor dalam bentuk utuh, nilai tambahnya lebih banyak dinikmati negara lain. Padahal kita punya basis industri yang cukup kuat,” ujar Herwandi dalam keterangannya, Senin 23 Februari 2026.

Lebih lanjut, selain aspek industri Prima juga menyoroti potensi persoalan layanan purna jual. Karena kendaraan operasional koperasi desa akan digunakan di wilayah dengan kondisi geografis beragam, termasuk daerah terpencil.

Ditambah, impor utuh tanpa basis produksi atau perakitan kuat di dalam negeri dinilai berisiko menimbulkan keterbatasan jaringan bengkel resmi, ketersediaan suku cadang, hingga tingginya biaya perawatan akibat fluktuasi nilai tukar.

“Kalau suku cadang harus menunggu impor, koperasi bisa terganggu operasionalnya. Ini bukan sekadar beli mobil, tapi soal menjamin keberlanjutan distribusi logistik desa,” ujar dia. 

Sebaliknya, lanjut dia, jika pengadaan dilakukan melalui skema produksi atau perakitan dalam negeri (CKD/IKD), maka jaringan layanan purna jual, pelatihan teknisi lokal, hingga distribusi suku cadang dapat tumbuh di daerah.

“Desa harus kuat, industri juga harus kuat. Keduanya harus berjalan beriringan sebagai strategi kedaulatan ekonomi bangsa,” demikian Herwandi.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

Praperadilan Dokter Tifa Ditolak, Ini Pertimbangan Hakim

Jumat, 21 Agustus 2026 | 10:25

UPDATE

APKLI Perjuangan Ajak Publik Siap Hadapi Bonus Demografi 2030

Rabu, 26 Agustus 2026 | 00:26

Fahira Idris Apresiasi RUU Perampasan Aset Bakal Disahkan Desember

Rabu, 26 Agustus 2026 | 00:10

Pernyataan Budi Arie Tak Harus Menjadi Polemik

Selasa, 25 Agustus 2026 | 23:54

BPOM Gratiskan Izin Edar UMK Pangan Olahan

Selasa, 25 Agustus 2026 | 23:30

PP KMHDI Tuntut Presiden Evaluasi Kemenhut, Kemendikdasmen, dan Bakom

Selasa, 25 Agustus 2026 | 23:15

Menavigasi Turbulent Ocean, Menjinakkan Rivalitas Great Powers, dan Mematahkan Clash of Civilizations di Era Presiden SBY

Selasa, 25 Agustus 2026 | 23:00

Ketum Gibranku: Relawan Solid Kawal Prabowo-Gibran hingga 2029

Selasa, 25 Agustus 2026 | 22:59

Dua Tahun Warga Tegal Alur Pakai Jembatan Bambu, Dinas SDA Kena Semprot

Selasa, 25 Agustus 2026 | 22:42

Menguji Relevansi Teladan Rasulullah di Tengah Krisis Etika Global

Selasa, 25 Agustus 2026 | 22:40

Berbincang dengan Habib Rizieq

Selasa, 25 Agustus 2026 | 22:20

Selengkapnya