Peluang Investasi Hijau Besar, Asal Tata Kelola Transparan

Kebijakan transisi energi pemerintah perlu dijalankan secara realistis dan pragmatis dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional.

Dalam wawancara di program ekonomi Garuda TV beberapa Waktu lalu, Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid, menyatakan ia mendukung percepatan transisi Energi Baru Terbarukan (EBT), terutama sebagai respons terhadap perubahan iklim dan berbagai dampak bencana yang terjadi. Namun, ia menekankan bahwa transisi energi tidak bisa dilepaskan dari aspek keamanan energi.

“Saya setuju dengan transisi energi karena perubahan iklim itu nyata. Tapi yang paling penting selain transisi adalah keamanan. Jadi harus menjadi satu kesatuan: keamanan energi dan keberlanjutan,” ujarnya, dikutip redaksi di Jakarta Senin 23 Februari 2026.

Menurut pria yang baru saja dilantik sebagai Anggota Dewan Penasihat Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) ini, pemerintah perlu memastikan keseimbangan antara target energi terbarukan dan kebutuhan pasokan energi nasional. Ia menyinggung rencana bauran energi nasional yang menargetkan sekitar 25 persen energi terbarukan, sementara saat ini porsinya masih berada di bawah angka tersebut.

Arsjad melihat peluang investasi hijau di Indonesia sangat besar. Indonesia dinilai memiliki sumber daya melimpah, mulai dari panas bumi (geotermal), tenaga surya, angin, hingga potensi pengembangan nuklir di masa depan.

Ia juga mengingatkan bahwa kebutuhan energi ke depan akan meningkat seiring perkembangan digitalisasi, kecerdasan buatan (AI), dan pembangunan pusat data yang membutuhkan pasokan listrik besar. 

“Bagaimana kita bisa bicara AI tanpa energi yang cukup?” katanya.

Meski optimistis Indonesia mampu menjalankan transisi energi, Arsjad mengakui tantangan utama terletak pada teknologi. Karena itu, ia mendorong kerja sama dengan pihak yang memiliki kapabilitas teknologi, serta kolaborasi antara modal publik dan swasta, baik domestik maupun internasional.

Ia juga menekankan pentingnya peran PLN dalam membuka ruang partisipasi swasta secara transparan. Menurutnya, transparansi dan kepastian kebijakan akan menjadi kunci untuk menarik investasi di sektor energi hijau.

“Kesempatannya ada. Tinggal bagaimana kita mendorongnya dan memastikan tata kelola yang terbuka,” pungkasnya.