Berita

Ilustrasi Padel

Nusantara

Jam Operasional Lapangan Padel di Kawasan Padat Penduduk Bakal Ditertibkan

SENIN, 23 FEBRUARI 2026 | 13:07 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Langkah tegas berupa penertiban waktu operasional lapangan padel yang berada di kawasan padat penduduk segera ditempuh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.

Hal ini disampaikannya menanggapi adanya polemik di masyarakat terkait kebisingan yang ditimbulkan di sekitar lapangan padel.

"Jadi, tempat-tempat yang padat penduduk akan kami tertibkan jam penggunaannya," ujar Pramono, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin, 23 Februari 2026.


Pramono mengaku menerima laporan masyarakat dari berbagai wilayah, seperti di kawasan Haji Nawi, Cilandak, hingga Rawamangun. Warga di wilayah-wilayah tersebut mengeluhkan aktivitas permainan yang berlangsung hingga larut malam hingga mengganggu waktu istirahat.

"Saya yakin kalau masyarakat di sekitar Padel itu keberatan, pasti sangat terganggu. Bahkan ada yang bayinya satu setengah tahun, enggak bisa tidur karena malam-malam orang masih berteriak-teriak main padel, menurut saya juga enggak fair," jelasnya.

Untuk mengatasi masalah ini, Pramono pun akan mengadakan rapat khusus di Balai Kota guna membahas perizinan dan koordinasi teknis mengenai fasilitas lapangan padel. Rapat ini digelar untuk menampung antusiasme olahraga dan memastikan kenyamanan warga.

"Besok secara khusus Balai Kota akan mengadakan rapat tentang padel. Saya sudah meminta untuk yang memberikan perizinan dan juga mengoordinasikan untuk padel itu mempersiapkan," kata Pramono.

Pramono pun mengingatkan para pengelola untuk mengedepankan toleransi dengan masyarakat. Menurutnya, aktivitas olahraga tidak boleh mengorbankan ketenangan lingkungan sekitar.

"Tentunya mengharapkan aktivitas olahraga yang sekarang sedang jadi favorit banyak orang di Jakarta ini, tentunya juga harus toleransi kepada masyarakat yang ada di sekitar," ucapnya.

Jika fasilitas padel berada di lokasi komersial, ia menilai jam operasionalnya tidak akan menganggu masyarakat sekitar. Namun jika berada di kawasan padat penduduk, Pemprov DKI memiliki kewajiban untuk melakukan penertiban jika menganggu kenyamanan masyarakat.

"Tetapi kalau di tempat padat penduduk dan mengganggu penduduk, pasti mereka mainnya juga enggak nyaman. Dan untuk itu kewajiban Pemerintah DKI Jakarta untuk menertibkan itu," tandas Pramono.


Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Purbaya Siapkan Sanksi bagi Importir Buntut Kontainer Menumpuk

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:21

Kebakaran Rumah di Palmerah, 17 Unit dan 85 Personel Damkar Dikerahkan

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:05

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Widiyanti Putri Wardhana dan Nusron Wahid Layak Direshuffle

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:38

Kompetisi Ketapel Antar ASN

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:19

Buzzer Jokowi Jangan Dulu Pesta, P21 Bukan Vonis Pengadilan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:00

Investor Asing Laporkan Dugaan Penyalahgunaan Dana Proyek Marina Bay City ke Polda Bali

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:48

Kritik Rocky Gerung, Gumarang: Menteri Keuangan Bukan Sekadar Kasir

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:27

State-Driven Economy untuk Hentikan Ketimpangan dan Ketergantungan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:57

Puluhan Miliar Dana Investasi Dipersoalkan, Siapa Bertanggung Jawab di Marina Bay City?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:33

Selengkapnya