Berita

Ilustrasi Padel

Nusantara

Jam Operasional Lapangan Padel di Kawasan Padat Penduduk Bakal Ditertibkan

SENIN, 23 FEBRUARI 2026 | 13:07 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Langkah tegas berupa penertiban waktu operasional lapangan padel yang berada di kawasan padat penduduk segera ditempuh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.

Hal ini disampaikannya menanggapi adanya polemik di masyarakat terkait kebisingan yang ditimbulkan di sekitar lapangan padel.

"Jadi, tempat-tempat yang padat penduduk akan kami tertibkan jam penggunaannya," ujar Pramono, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin, 23 Februari 2026.


Pramono mengaku menerima laporan masyarakat dari berbagai wilayah, seperti di kawasan Haji Nawi, Cilandak, hingga Rawamangun. Warga di wilayah-wilayah tersebut mengeluhkan aktivitas permainan yang berlangsung hingga larut malam hingga mengganggu waktu istirahat.

"Saya yakin kalau masyarakat di sekitar Padel itu keberatan, pasti sangat terganggu. Bahkan ada yang bayinya satu setengah tahun, enggak bisa tidur karena malam-malam orang masih berteriak-teriak main padel, menurut saya juga enggak fair," jelasnya.

Untuk mengatasi masalah ini, Pramono pun akan mengadakan rapat khusus di Balai Kota guna membahas perizinan dan koordinasi teknis mengenai fasilitas lapangan padel. Rapat ini digelar untuk menampung antusiasme olahraga dan memastikan kenyamanan warga.

"Besok secara khusus Balai Kota akan mengadakan rapat tentang padel. Saya sudah meminta untuk yang memberikan perizinan dan juga mengoordinasikan untuk padel itu mempersiapkan," kata Pramono.

Pramono pun mengingatkan para pengelola untuk mengedepankan toleransi dengan masyarakat. Menurutnya, aktivitas olahraga tidak boleh mengorbankan ketenangan lingkungan sekitar.

"Tentunya mengharapkan aktivitas olahraga yang sekarang sedang jadi favorit banyak orang di Jakarta ini, tentunya juga harus toleransi kepada masyarakat yang ada di sekitar," ucapnya.

Jika fasilitas padel berada di lokasi komersial, ia menilai jam operasionalnya tidak akan menganggu masyarakat sekitar. Namun jika berada di kawasan padat penduduk, Pemprov DKI memiliki kewajiban untuk melakukan penertiban jika menganggu kenyamanan masyarakat.

"Tetapi kalau di tempat padat penduduk dan mengganggu penduduk, pasti mereka mainnya juga enggak nyaman. Dan untuk itu kewajiban Pemerintah DKI Jakarta untuk menertibkan itu," tandas Pramono.


Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Tiket Jakarta Fair Tidak Ramah Kantong Rakyat Berpenghasilan Rendah

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:21

UPDATE

Safari Politik Jokowi Tak Pengaruhi Elektabilitas PDIP

Sabtu, 27 Juni 2026 | 00:14

Seruan Reformasi Jilid II Bukan Aspirasi Mahasiswa

Sabtu, 27 Juni 2026 | 00:00

Safari Politik Jokowi cuma Demi Gibran dan Kaesang

Jumat, 26 Juni 2026 | 23:41

Empat Nyawa Sudah Cukup, Setop Latsarmil SPPI

Jumat, 26 Juni 2026 | 23:23

Sarasehan KPPG: Keterwakilan Perempuan 30 Persen Bukan Sekadar Kuota

Jumat, 26 Juni 2026 | 23:06

Edi Hasibuan: Masyarakat Mulai Merasakan Perubahan Polri

Jumat, 26 Juni 2026 | 23:03

Universitas Bakrie Tiga Besar dalam THE Sustainability Impact Ratings 2026

Jumat, 26 Juni 2026 | 22:42

Pakai Dump Truk, Polisi Kawal Massa Pendukung MBG di Tuban

Jumat, 26 Juni 2026 | 22:24

Jubir FAM UBK: Ada Aktor Intelektual Sengaja Rusak Citra Kampus dan Wapres

Jumat, 26 Juni 2026 | 22:22

DPR Usul Kemenukbangga Jadi Penyalur BLT

Jumat, 26 Juni 2026 | 22:03

Selengkapnya