Berita

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian, Saleh Husin. (Foto: Istimewa)

Bisnis

Kadin Imbau Rencana Impor 105.000 Unit Mobil Niaga Dibatalkan

SENIN, 23 FEBRUARI 2026 | 00:18 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Presiden Prabowo Subianto diimbau untuk membatalkan rencana impor 105.000 kendaraan niaga senilai Rp 24,66 triliun dari India yang ditujukan untuk mendukung operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). 

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai impor mobil dalam bentuk utuh atau completely built up (CBU) dapat mematikan industri otomotif di dalam negeri, tidak menggerakkan ekonomi, dan sama sekali bertentangan dengan program industrialisasi yang sedang didorong pemerintah. 

Apalagi, industri otomotif nasional telag menyatakan sanggup menyediakan mobil pikap yang dibutuhkan KDKMP. 


“Setelah menerima pandangan dari pelaku industri otomotif dan asosiasi kami mengimbau Bapak Presiden agar membatalkan rencana impor 105.000 unit kendaraan niaga,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Industri Saleh Husin kepada wartawan, Minggu, 22 Februari 2026.

Menurutnya, target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo hanya bisa dicapai jika industri dalam negeri bertumbuh. Sementara di satu sisi, Presiden telah berulang kali menegaskan arti pentingnya hilirisasi dan industrialisasi untuk memperbesar nilai tambah, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan ekspor. 

Banyak sekali multiplier effect dari industri, termasuk industri otomotif yang memiliki backward dan forward linkage yang besar. 

“Nah, seharusnya kita dukung keinginan Bapak Presiden tersebut bukan justru mematikan investasi dan industri yang sudah ada,” ungkap Saleh.

Kebutuhan mobil pikap oleh KDKMP, sambung Saleh, perlu dijadikan momentum untuk memajukan industri otomotif nasional. Impor kendaraan dalam bentuk utuh bisa berdampak luas terhadap industri otomotif dalam negeri yang sudah dibangun. 

Saleh menjelaskan, industri komponen otomotif yang merupakan backward linkage industri perakitan kendaraan bermotor akan terpukul. Kondisi ini mengancam keberlanjutan produksi mobil di dalam negeri. 

Industri komponen otomotif seperti mesin, bodi, sasis, ban, aki, kursi, hingga elektronik sangat menentukan kekuatan rantai pasok industri otomotif. 

“Semakin kuat produksi komponen otomotif lokal, semakin tinggi tingkat komponen dalam negeri, penyerapan tenaga kerja, dan efek pengganda terhadap perekonomian. Sebaliknya, jika pasar didominasi kendaraan impor dalam bentuk utuh, maka industri komponen nasional ikut tertekan dan agenda hilirisasi serta industrialisasi dapat melemah,” papar Saleh.

Penjelasan Saleh ini menanggapi langkah perusahaan yang ditunjuk sebagai pelaksana pembangunan fisik program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih), yang tengah merealisasikan impor 105.000 unit kendaraan dari India untuk mendukung operasional KDKMP.

Impor tersebut terdiri atas 35.000 unit mobil pikap 4x4 produksi Mahindra & Mahindra Ltd. (M&M), 35.000 unit pikap 4x4 dari Tata Motors, serta 35.000 unit truk roda enam dari produsen yang sama. Pengiriman kendaraan dilakukan secara bertahap sepanjang 2026. Hingga saat ini, sebanyak 200 unit pikap Mahindra telah tiba di Indonesia.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Lazismu Kupas Fikih Dam Haji: Daging Jangan Menumpuk di Satu Titik

Jumat, 15 Mei 2026 | 02:12

Telkom Gandeng ZTE Perkuat Pengembangan Infrastruktur Digital

Jumat, 15 Mei 2026 | 01:51

Menerima Dubes Swedia

Jumat, 15 Mei 2026 | 01:34

DPD Minta Pergub JKA Dikaji Ulang dan Kedepankan Musyawarah di Aceh

Jumat, 15 Mei 2026 | 01:17

Benarkah Negeri ini Dirusak Pak Amien?

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:42

Pendidikan Tinggi sebagai Arena Mobilitas Vertikal Simbolik

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:37

KNMP Diharapkan Mampu Wujudkan Hilirisasi Perikanan

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:22

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

Pembangunan SR Masuk Fase Darurat, Ditarget Rampung Juni 2026

Kamis, 14 Mei 2026 | 23:33

Harga Minyakita Masih Tinggi, Pengangkatan Wamenko Pangan Dinilai Percuma

Kamis, 14 Mei 2026 | 23:18

Selengkapnya