Berita

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian, Saleh Husin. (Foto: Istimewa)

Bisnis

Kadin Imbau Rencana Impor 105.000 Unit Mobil Niaga Dibatalkan

SENIN, 23 FEBRUARI 2026 | 00:18 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Presiden Prabowo Subianto diimbau untuk membatalkan rencana impor 105.000 kendaraan niaga senilai Rp 24,66 triliun dari India yang ditujukan untuk mendukung operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). 

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai impor mobil dalam bentuk utuh atau completely built up (CBU) dapat mematikan industri otomotif di dalam negeri, tidak menggerakkan ekonomi, dan sama sekali bertentangan dengan program industrialisasi yang sedang didorong pemerintah. 

Apalagi, industri otomotif nasional telag menyatakan sanggup menyediakan mobil pikap yang dibutuhkan KDKMP. 


“Setelah menerima pandangan dari pelaku industri otomotif dan asosiasi kami mengimbau Bapak Presiden agar membatalkan rencana impor 105.000 unit kendaraan niaga,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Industri Saleh Husin kepada wartawan, Minggu, 22 Februari 2026.

Menurutnya, target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo hanya bisa dicapai jika industri dalam negeri bertumbuh. Sementara di satu sisi, Presiden telah berulang kali menegaskan arti pentingnya hilirisasi dan industrialisasi untuk memperbesar nilai tambah, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan ekspor. 

Banyak sekali multiplier effect dari industri, termasuk industri otomotif yang memiliki backward dan forward linkage yang besar. 

“Nah, seharusnya kita dukung keinginan Bapak Presiden tersebut bukan justru mematikan investasi dan industri yang sudah ada,” ungkap Saleh.

Kebutuhan mobil pikap oleh KDKMP, sambung Saleh, perlu dijadikan momentum untuk memajukan industri otomotif nasional. Impor kendaraan dalam bentuk utuh bisa berdampak luas terhadap industri otomotif dalam negeri yang sudah dibangun. 

Saleh menjelaskan, industri komponen otomotif yang merupakan backward linkage industri perakitan kendaraan bermotor akan terpukul. Kondisi ini mengancam keberlanjutan produksi mobil di dalam negeri. 

Industri komponen otomotif seperti mesin, bodi, sasis, ban, aki, kursi, hingga elektronik sangat menentukan kekuatan rantai pasok industri otomotif. 

“Semakin kuat produksi komponen otomotif lokal, semakin tinggi tingkat komponen dalam negeri, penyerapan tenaga kerja, dan efek pengganda terhadap perekonomian. Sebaliknya, jika pasar didominasi kendaraan impor dalam bentuk utuh, maka industri komponen nasional ikut tertekan dan agenda hilirisasi serta industrialisasi dapat melemah,” papar Saleh.

Penjelasan Saleh ini menanggapi langkah perusahaan yang ditunjuk sebagai pelaksana pembangunan fisik program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih), yang tengah merealisasikan impor 105.000 unit kendaraan dari India untuk mendukung operasional KDKMP.

Impor tersebut terdiri atas 35.000 unit mobil pikap 4x4 produksi Mahindra & Mahindra Ltd. (M&M), 35.000 unit pikap 4x4 dari Tata Motors, serta 35.000 unit truk roda enam dari produsen yang sama. Pengiriman kendaraan dilakukan secara bertahap sepanjang 2026. Hingga saat ini, sebanyak 200 unit pikap Mahindra telah tiba di Indonesia.

Populer

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik

Kamis, 12 Februari 2026 | 04:20

Cara Daftar Mudik Gratis BUMN 2026 Lengkap Beserta Syaratnya

Kamis, 12 Februari 2026 | 20:04

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

UPDATE

ASEAN di Antara Badai Geopolitik

Minggu, 22 Februari 2026 | 19:44

Oknum Brimob Bunuh Pelajar Melewati Batas Kemanusiaan

Minggu, 22 Februari 2026 | 19:32

Bocoran Gedung Putih, Trump Bakal Serang Iran Senin atau Selasa Depan

Minggu, 22 Februari 2026 | 19:24

Eufemisme Politik Hak Dasar Pendidikan

Minggu, 22 Februari 2026 | 19:22

Pledoi Riva Siahaan Pertanyakan Dasar Perhitungan Kerugian Negara

Minggu, 22 Februari 2026 | 18:58

Muncul Framing Politik di Balik Dinamika PPP Maluku

Minggu, 22 Februari 2026 | 18:22

Bank Mandiri Perkuat UMKM Lewat JuraganXtra

Minggu, 22 Februari 2026 | 17:51

Srikandi Angudi Jemparing

Minggu, 22 Februari 2026 | 17:28

KPK Telusuri Safe House Lain Milik Pejabat Bea Cukai Simpan Barang Haram

Minggu, 22 Februari 2026 | 16:43

Demi Pengakuan, Somaliland Bolehkan AS Akses Pangkalan Militer dan Mineral Kritis

Minggu, 22 Februari 2026 | 16:37

Selengkapnya