Berita

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) berbincang dengan Menteri Investasi dan Hilirasasi Rosan Roeslani (kiri) dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya (kanan) saat menyampaikan keterangan pers terkait perjanjian tarif resiprokal dengan AS. (Foto: Antara)

Politik

Tata Kelola Konpres Harus Profesional agar Tak Timbulkan Tafsir Liar

MINGGU, 22 FEBRUARI 2026 | 08:11 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Analis komunikasi politik Hendri Satrio menanggapi cuplikan video Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang tampak kecewa usai tak diberi kesempatan bicara dalam konferensi pers mengenai perjanjian perdagangan timbal balik Indonesia–Amerika Serikat.

Dalam kesempatan tersebut, Teddy duduk berdampingan dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dan Menteri Investasi dan Hilirisasi, sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani.

Sepanjang jalannya konpers, seluruh pejabat menyampaikan pernyataan. Sementara Teddy hanya terlihat mencatat. Usai acara ditutup, Teddy berbicara kepada Rosan dan Airlangga dengan wajah serius.


"Gue diundang cuma buat dipajang?" kata Teddy terdengar di mikrofon.

Menurut Hendri Satrio dalam sebuah konferensi pers, seluruh pejabat yang duduk di depan seharusnya diberi kesempatan berbicara, bukan sekadar mendampingi.

“Kalau press conference memang begitu adabnya. Kalau tidak akan berbicara, tidak perlu ditampilkan,” tegasnya kepada RMOL, Minggu, 22 Februari 2026.

Ia menambahkan, jika konsepnya adalah pembicara tunggal, maka setelah selesai menyampaikan pernyataan, sebaiknya moderator atau pembicara utama menawarkan kesempatan kepada pihak lain untuk menambahkan.

Meski begitu, Founder lembaga survei Kedai Kopi yang akrab disapa Hensat itu menilai peristiwa tersebut kemungkinan tidak sengaja tertangkap kamera.

“Itu kan tidak sengaja tertampilkan, pasti maksudnya juga tidak lantas di muka umum menyampaikan hal itu kepada CEO Danantara Rosan,” tandasnya. 

Peristiwa ini menjadi pembelajaran penting bagi penyelenggara kegiatan resmi pemerintahan. Tata kelola konferensi pers bukan sekadar soal substansi pesan, tetapi juga menyangkut etika komunikasi publik dan manajemen panggung. 

Setiap pejabat yang ditampilkan di hadapan publik semestinya memiliki peran yang jelas, agar tidak memunculkan tafsir liar maupun kesan kurang profesional dalam penyampaian informasi kepada masyarakat.


Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Aplikasi Digital Berbasis White Label Dukung Operasional KDKMP

Kamis, 14 Mei 2026 | 05:59

Wamenaker Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Multistrada

Kamis, 14 Mei 2026 | 05:43

DPD Dorong Kemenko Polkam Lahirkan Peta Jalan Keamanan Papua

Kamis, 14 Mei 2026 | 05:28

Mengoptimalkan Potensi Blue Ocean Economy

Kamis, 14 Mei 2026 | 04:53

Wagub Lampung Minta Gapembi Kawal Pemenuhan Standar MBG

Kamis, 14 Mei 2026 | 04:35

Analis Geopolitik: Tiongkok Berpotensi sebagai Global Stabilizer

Kamis, 14 Mei 2026 | 04:23

Prabowo dan Tumpukan Uang

Kamis, 14 Mei 2026 | 03:58

ANTAM Tetap Fokus Jaga Fundamental Bisnis di Tengah Dinamika Global

Kamis, 14 Mei 2026 | 03:46

Sukseskan Program Nuklir, PKS Dorong Pembentukan Kembali BATAN

Kamis, 14 Mei 2026 | 03:23

Paradigma Baru Biaya Logistik

Kamis, 14 Mei 2026 | 02:59

Selengkapnya