Berita

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) berbincang dengan Menteri Investasi dan Hilirasasi Rosan Roeslani (kiri) dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya (kanan) saat menyampaikan keterangan pers terkait perjanjian tarif resiprokal dengan AS. (Foto: Antara)

Politik

Tata Kelola Konpres Harus Profesional agar Tak Timbulkan Tafsir Liar

MINGGU, 22 FEBRUARI 2026 | 08:11 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Analis komunikasi politik Hendri Satrio menanggapi cuplikan video Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang tampak kecewa usai tak diberi kesempatan bicara dalam konferensi pers mengenai perjanjian perdagangan timbal balik Indonesia–Amerika Serikat.

Dalam kesempatan tersebut, Teddy duduk berdampingan dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dan Menteri Investasi dan Hilirisasi, sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani.

Sepanjang jalannya konpers, seluruh pejabat menyampaikan pernyataan. Sementara Teddy hanya terlihat mencatat. Usai acara ditutup, Teddy berbicara kepada Rosan dan Airlangga dengan wajah serius.


"Gue diundang cuma buat dipajang?" kata Teddy terdengar di mikrofon.

Menurut Hendri Satrio dalam sebuah konferensi pers, seluruh pejabat yang duduk di depan seharusnya diberi kesempatan berbicara, bukan sekadar mendampingi.

“Kalau press conference memang begitu adabnya. Kalau tidak akan berbicara, tidak perlu ditampilkan,” tegasnya kepada RMOL, Minggu, 22 Februari 2026.

Ia menambahkan, jika konsepnya adalah pembicara tunggal, maka setelah selesai menyampaikan pernyataan, sebaiknya moderator atau pembicara utama menawarkan kesempatan kepada pihak lain untuk menambahkan.

Meski begitu, Founder lembaga survei Kedai Kopi yang akrab disapa Hensat itu menilai peristiwa tersebut kemungkinan tidak sengaja tertangkap kamera.

“Itu kan tidak sengaja tertampilkan, pasti maksudnya juga tidak lantas di muka umum menyampaikan hal itu kepada CEO Danantara Rosan,” tandasnya. 

Peristiwa ini menjadi pembelajaran penting bagi penyelenggara kegiatan resmi pemerintahan. Tata kelola konferensi pers bukan sekadar soal substansi pesan, tetapi juga menyangkut etika komunikasi publik dan manajemen panggung. 

Setiap pejabat yang ditampilkan di hadapan publik semestinya memiliki peran yang jelas, agar tidak memunculkan tafsir liar maupun kesan kurang profesional dalam penyampaian informasi kepada masyarakat.


Populer

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Fahira Idris Dukung Pelarangan Medsos Buat Anak di Bawah 16 Tahun

Minggu, 08 Maret 2026 | 01:58

UPDATE

Bahaya Tersembunyi Kerikil di Ban Mobil dan Cara Mengatasinya

Sabtu, 14 Maret 2026 | 10:15

PKS: Pemerintah harus Segera Tetapkan Aturan Pembatasan BBM Bersubsidi

Sabtu, 14 Maret 2026 | 10:14

Mengupas Bahaya Air Keras Menyusul Kasus Penyerangan Aktivis KontraS di Jakarta

Sabtu, 14 Maret 2026 | 09:52

Kemenhaj Tegaskan Komitmen Haji Inklusif bagi Lansia dan Disabilitas

Sabtu, 14 Maret 2026 | 09:47

Qatar Kutuk Serangan Brutal Israel di Lebanon

Sabtu, 14 Maret 2026 | 09:23

Harga Minyak Brent Tembus 103 Dolar AS

Sabtu, 14 Maret 2026 | 09:10

AS Kirim Ribuan Marinir ke Timur Tengah, Iran Terancam Invasi Darat

Sabtu, 14 Maret 2026 | 08:41

Wall Street Rontok Menatap Kemungkinan Inflasi Global

Sabtu, 14 Maret 2026 | 08:23

Transformasi Kinerja BUKA: Dari Rugi Menjadi Laba Rp3,14 Triliun di 2025

Sabtu, 14 Maret 2026 | 08:08

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Selengkapnya