Berita

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) berbincang dengan Menteri Investasi dan Hilirasasi Rosan Roeslani (kiri) dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya (kanan) saat menyampaikan keterangan pers terkait perjanjian tarif resiprokal dengan AS. (Foto: Antara)

Politik

Tata Kelola Konpres Harus Profesional agar Tak Timbulkan Tafsir Liar

MINGGU, 22 FEBRUARI 2026 | 08:11 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Analis komunikasi politik Hendri Satrio menanggapi cuplikan video Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang tampak kecewa usai tak diberi kesempatan bicara dalam konferensi pers mengenai perjanjian perdagangan timbal balik Indonesia–Amerika Serikat.

Dalam kesempatan tersebut, Teddy duduk berdampingan dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dan Menteri Investasi dan Hilirisasi, sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani.

Sepanjang jalannya konpers, seluruh pejabat menyampaikan pernyataan. Sementara Teddy hanya terlihat mencatat. Usai acara ditutup, Teddy berbicara kepada Rosan dan Airlangga dengan wajah serius.


"Gue diundang cuma buat dipajang?" kata Teddy terdengar di mikrofon.

Menurut Hendri Satrio dalam sebuah konferensi pers, seluruh pejabat yang duduk di depan seharusnya diberi kesempatan berbicara, bukan sekadar mendampingi.

“Kalau press conference memang begitu adabnya. Kalau tidak akan berbicara, tidak perlu ditampilkan,” tegasnya kepada RMOL, Minggu, 22 Februari 2026.

Ia menambahkan, jika konsepnya adalah pembicara tunggal, maka setelah selesai menyampaikan pernyataan, sebaiknya moderator atau pembicara utama menawarkan kesempatan kepada pihak lain untuk menambahkan.

Meski begitu, Founder lembaga survei Kedai Kopi yang akrab disapa Hensat itu menilai peristiwa tersebut kemungkinan tidak sengaja tertangkap kamera.

“Itu kan tidak sengaja tertampilkan, pasti maksudnya juga tidak lantas di muka umum menyampaikan hal itu kepada CEO Danantara Rosan,” tandasnya. 

Peristiwa ini menjadi pembelajaran penting bagi penyelenggara kegiatan resmi pemerintahan. Tata kelola konferensi pers bukan sekadar soal substansi pesan, tetapi juga menyangkut etika komunikasi publik dan manajemen panggung. 

Setiap pejabat yang ditampilkan di hadapan publik semestinya memiliki peran yang jelas, agar tidak memunculkan tafsir liar maupun kesan kurang profesional dalam penyampaian informasi kepada masyarakat.


Populer

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Menteri Warisan Jokowi akan Bersih dari Kabinet Prabowo pada 2027

Jumat, 30 Oktober 2026 | 23:29

Pencopotan Agus Suparmanto dan Taj Yasin Bukan Keinginan Ketum PPP

Kamis, 29 Oktober 2026 | 11:16

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Rencana Insentif MBG Rp1 Triliun Tuai Kritik dari DPR

Kamis, 29 Oktober 2026 | 15:47

UPDATE

Kapolri Resmi Larang Seluruh Polisi Pakai Vape

Minggu, 01 November 2026 | 21:51

Ketidakpuasan terhadap Kinerja Pemerintah

Minggu, 01 November 2026 | 21:33

Gaduh Penggeledahan Pesantren, Polri Libatkan Propam

Minggu, 01 November 2026 | 20:41

Dua Nasabah Gugat AIA Financial ke PN Jaksel

Minggu, 01 November 2026 | 20:18

Mantra Mahasiswa dan Mengapa Rakyat Sering Kali Dikalahkan?

Minggu, 01 November 2026 | 19:36

KB Bank Syariah Digugat ke Pengadilan

Minggu, 01 November 2026 | 18:39

Pakar Tata Negara Bongkar Efek Putusan MA Terhadap Nasib Gibran

Minggu, 01 November 2026 | 18:15

Cancel Culture RANS-Willie Salim Contoh Kemarahan Publik

Minggu, 01 November 2026 | 17:41

Lulusan Trisakti Didorong Jadi Generasi Inovatif dan Berjiwa Wirausaha

Minggu, 01 November 2026 | 17:23

Elemen Umat Islam Harus Bersatu Perkuat Ekonomi melalui Koperasi

Minggu, 01 November 2026 | 17:00

Selengkapnya