Berita

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) berbincang dengan Menteri Investasi dan Hilirasasi Rosan Roeslani (kiri) dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya (kanan) saat menyampaikan keterangan pers terkait perjanjian tarif resiprokal dengan AS. (Foto: Antara)

Politik

Tata Kelola Konpres Harus Profesional agar Tak Timbulkan Tafsir Liar

MINGGU, 22 FEBRUARI 2026 | 08:11 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Analis komunikasi politik Hendri Satrio menanggapi cuplikan video Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang tampak kecewa usai tak diberi kesempatan bicara dalam konferensi pers mengenai perjanjian perdagangan timbal balik Indonesia–Amerika Serikat.

Dalam kesempatan tersebut, Teddy duduk berdampingan dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dan Menteri Investasi dan Hilirisasi, sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani.

Sepanjang jalannya konpers, seluruh pejabat menyampaikan pernyataan. Sementara Teddy hanya terlihat mencatat. Usai acara ditutup, Teddy berbicara kepada Rosan dan Airlangga dengan wajah serius.


"Gue diundang cuma buat dipajang?" kata Teddy terdengar di mikrofon.

Menurut Hendri Satrio dalam sebuah konferensi pers, seluruh pejabat yang duduk di depan seharusnya diberi kesempatan berbicara, bukan sekadar mendampingi.

“Kalau press conference memang begitu adabnya. Kalau tidak akan berbicara, tidak perlu ditampilkan,” tegasnya kepada RMOL, Minggu, 22 Februari 2026.

Ia menambahkan, jika konsepnya adalah pembicara tunggal, maka setelah selesai menyampaikan pernyataan, sebaiknya moderator atau pembicara utama menawarkan kesempatan kepada pihak lain untuk menambahkan.

Meski begitu, Founder lembaga survei Kedai Kopi yang akrab disapa Hensat itu menilai peristiwa tersebut kemungkinan tidak sengaja tertangkap kamera.

“Itu kan tidak sengaja tertampilkan, pasti maksudnya juga tidak lantas di muka umum menyampaikan hal itu kepada CEO Danantara Rosan,” tandasnya. 

Peristiwa ini menjadi pembelajaran penting bagi penyelenggara kegiatan resmi pemerintahan. Tata kelola konferensi pers bukan sekadar soal substansi pesan, tetapi juga menyangkut etika komunikasi publik dan manajemen panggung. 

Setiap pejabat yang ditampilkan di hadapan publik semestinya memiliki peran yang jelas, agar tidak memunculkan tafsir liar maupun kesan kurang profesional dalam penyampaian informasi kepada masyarakat.


Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

Praperadilan Dokter Tifa Ditolak, Ini Pertimbangan Hakim

Jumat, 21 Agustus 2026 | 10:25

UPDATE

APKLI Perjuangan Ajak Publik Siap Hadapi Bonus Demografi 2030

Rabu, 26 Agustus 2026 | 00:26

Fahira Idris Apresiasi RUU Perampasan Aset Bakal Disahkan Desember

Rabu, 26 Agustus 2026 | 00:10

Pernyataan Budi Arie Tak Harus Menjadi Polemik

Selasa, 25 Agustus 2026 | 23:54

BPOM Gratiskan Izin Edar UMK Pangan Olahan

Selasa, 25 Agustus 2026 | 23:30

PP KMHDI Tuntut Presiden Evaluasi Kemenhut, Kemendikdasmen, dan Bakom

Selasa, 25 Agustus 2026 | 23:15

Menavigasi Turbulent Ocean, Menjinakkan Rivalitas Great Powers, dan Mematahkan Clash of Civilizations di Era Presiden SBY

Selasa, 25 Agustus 2026 | 23:00

Ketum Gibranku: Relawan Solid Kawal Prabowo-Gibran hingga 2029

Selasa, 25 Agustus 2026 | 22:59

Dua Tahun Warga Tegal Alur Pakai Jembatan Bambu, Dinas SDA Kena Semprot

Selasa, 25 Agustus 2026 | 22:42

Menguji Relevansi Teladan Rasulullah di Tengah Krisis Etika Global

Selasa, 25 Agustus 2026 | 22:40

Berbincang dengan Habib Rizieq

Selasa, 25 Agustus 2026 | 22:20

Selengkapnya