Berita

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) berbincang dengan Menteri Investasi dan Hilirasasi Rosan Roeslani (kiri) dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya (kanan) saat menyampaikan keterangan pers terkait perjanjian tarif resiprokal dengan AS. (Foto: Antara)

Politik

Tata Kelola Konpres Harus Profesional agar Tak Timbulkan Tafsir Liar

MINGGU, 22 FEBRUARI 2026 | 08:11 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Analis komunikasi politik Hendri Satrio menanggapi cuplikan video Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang tampak kecewa usai tak diberi kesempatan bicara dalam konferensi pers mengenai perjanjian perdagangan timbal balik Indonesia–Amerika Serikat.

Dalam kesempatan tersebut, Teddy duduk berdampingan dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dan Menteri Investasi dan Hilirisasi, sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani.

Sepanjang jalannya konpers, seluruh pejabat menyampaikan pernyataan. Sementara Teddy hanya terlihat mencatat. Usai acara ditutup, Teddy berbicara kepada Rosan dan Airlangga dengan wajah serius.


"Gue diundang cuma buat dipajang?" kata Teddy terdengar di mikrofon.

Menurut Hendri Satrio dalam sebuah konferensi pers, seluruh pejabat yang duduk di depan seharusnya diberi kesempatan berbicara, bukan sekadar mendampingi.

“Kalau press conference memang begitu adabnya. Kalau tidak akan berbicara, tidak perlu ditampilkan,” tegasnya kepada RMOL, Minggu, 22 Februari 2026.

Ia menambahkan, jika konsepnya adalah pembicara tunggal, maka setelah selesai menyampaikan pernyataan, sebaiknya moderator atau pembicara utama menawarkan kesempatan kepada pihak lain untuk menambahkan.

Meski begitu, Founder lembaga survei Kedai Kopi yang akrab disapa Hensat itu menilai peristiwa tersebut kemungkinan tidak sengaja tertangkap kamera.

“Itu kan tidak sengaja tertampilkan, pasti maksudnya juga tidak lantas di muka umum menyampaikan hal itu kepada CEO Danantara Rosan,” tandasnya. 

Peristiwa ini menjadi pembelajaran penting bagi penyelenggara kegiatan resmi pemerintahan. Tata kelola konferensi pers bukan sekadar soal substansi pesan, tetapi juga menyangkut etika komunikasi publik dan manajemen panggung. 

Setiap pejabat yang ditampilkan di hadapan publik semestinya memiliki peran yang jelas, agar tidak memunculkan tafsir liar maupun kesan kurang profesional dalam penyampaian informasi kepada masyarakat.


Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Golkar: Jokowi Ikut Tren MBG karena Dekat dengan Dunia Warganet

Senin, 01 Juni 2026 | 13:12

Nilai TKA Siswa SD-SMP Jeblok, Program MBG Dipertanyakan

Senin, 01 Juni 2026 | 02:30

UPDATE

PBB Dorong Implementasi Segera Prinsip Bisnis Berbasis HAM di Indonesia

Kamis, 04 Juni 2026 | 02:05

Membongkar Praktik Haram MBG

Kamis, 04 Juni 2026 | 02:00

Indonesia Sedang Hadapi Perang Sumber Daya

Kamis, 04 Juni 2026 | 01:34

Berantas Korupsi di BGN jadi Bukti Prabowo Jalankan Amanat Reformasi 98

Kamis, 04 Juni 2026 | 01:28

Warga Tuntut Pengurus P3SRS Apartemen Taman Rasuna Diberhentikan

Kamis, 04 Juni 2026 | 01:07

Pemuda Katolik Dukung Kejagung Bersih-bersih BGN

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:40

Ketua SC Muktamar X PPP Ngaku Borong Kamar Lantai 10 untuk Persidangan

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:17

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Dadan Hindayana Cs Terlalu Berani Korupsi!

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:02

Badko HMI Sultra Laporkan Dua Perusahaan Tambang ke Kejagung

Rabu, 03 Juni 2026 | 23:50

Selengkapnya