Berita

Wapres Gibran Rakabuming Raka. (Foto: Dokumentasi RMOL)

Politik

Gibran Jadi Kartu Mati Prabowo di Pilpres 2029

MINGGU, 22 FEBRUARI 2026 | 03:02 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Posisi Wapres Gibran Rakabuming Raka berpotensi menjadi kartu mati bagi Presiden Prabowo Subianto jika kembali berpasangan pada Pilpres 2029 mendatang.

Menurut pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, ada sejumlah pertimbangan yang membuat Prabowo idealnya tidak lagi berduet dengan Gibran.

Pertama, elektabilitas Gibran diperkirakan sulit terdongkrak hingga 2029. Hal itu berkaca pada penilaian publik terhadap kinerjanya sebagai wakil presiden yang dinilai belum signifikan.


“Dengan elektoral rendah, Gibran akan menjadi beban bagi Prabowo. Sebab, Gibran tak membantu Prabowo untuk mendongkrak elektoralnya,” kata Jamiluddin kepada RMOL, dikutip 22 Februari 2026.

Kedua, potensi retaknya koalisi dinilai sangat terbuka bila Prabowo tetap menggandeng Gibran. Apalagi jika ada ketua umum partai koalisi yang tingkat elektabilitasnya melampaui Gibran.

Saat ini saja, berdasarkan sejumlah survei, elektabilitas Gibran disebut masih berada di bawah Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono. Jika tren itu berlanjut, bukan tidak mungkin partai koalisi akan menuntut kader terbaiknya menjadi pendamping Prabowo.

“Kalau elektoral AHY atau ketua umum partai lain lebih baik dari Gibran, tentu Prabowo akan dinilai tidak adil bila tetap bersama Gibran. Hal ini bisa saja membuat sebagian partai koalisi pisah kongsi dengan Prabowo,” tegasnya.

Ketiga, duet Prabowo-Gibran dinilai masih akan dilekatkan dengan bayang-bayang Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Kondisi ini dinilai berpotensi menggerus dukungan, terutama dari kelompok masyarakat yang mulai menunjukkan resistensi terhadap Jokowi.

“Publik yang alergi dengan Jokowi dari hari ke hari terus bertambah. Kelompok publik ini harus diperhitungkan Prabowo bila ingin tetap menang pada Pilpres 2029,” pungkasnya.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

Khalid Basalamah Ngaku Hanya jadi Korban di Kasus Yaqut

Kamis, 23 April 2026 | 20:16

Laba BCA Tembus Rp14,7 Triliun

Kamis, 23 April 2026 | 20:10

Singapura Masih jadi Investor Terbesar RI, Suntik Rp79 Triliun di Awal 2026

Kamis, 23 April 2026 | 20:04

TNI-Polri Buru Anggota OPM Penembak ASN di Yahukimo

Kamis, 23 April 2026 | 19:43

Hilirisasi Sumbang Rp147,5 Triliun Investasi di Triwulan I 2026

Kamis, 23 April 2026 | 19:26

Bareskrim Gandeng FBI Buru Ribuan Pembeli Alat Phising Ilegal

Kamis, 23 April 2026 | 19:17

Jemaah Haji Terima Uang Saku 750 Riyal dari BPKH

Kamis, 23 April 2026 | 19:15

Data Rosan Ungkap Investasi RI Lepas dari Cengkeraman Jawa-Sentris

Kamis, 23 April 2026 | 19:02

PLN Pastikan Listrik Jakarta Sudah Pulih 100 Persen

Kamis, 23 April 2026 | 18:56

Idrus Marham Sindir JK: Jangan Klaim Jasa, Biarlah Sejarah Menilai

Kamis, 23 April 2026 | 18:41

Selengkapnya