Berita

Andrew Mountbatten-Windsor berdiri paling kanan tanpa topi (Tangkapan layar RMOL dari siaran YouTube ABC7)

Dunia

Pemerintah Inggris Siap Hapus Andrew dari Daftar Pewaris Takhta

SABTU, 21 FEBRUARI 2026 | 12:14 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah Inggris sedang mempertimbangkan untuk mencoret Andrew Mountbatten-Windsor dari garis suksesi takhta setelah ia ditangkap atas dugaan pelanggaran dalam menjalankan jabatan publik. 

Meski belum didakwa dan membantah semua tuduhan, termasuk yang berkaitan dengan Jeffrey Epstein, posisinya sebagai urutan kedelapan pewaris takhta kini menjadi sorotan serius.

Menteri Pertahanan Inggris, Luke Pollard, mengatakan pemerintah telah berkoordinasi dengan Istana Buckingham untuk memastikan Andrew tidak akan bisa mewarisi tahta Kerajaan. 


"Menghapus peluangnya untuk menjadi penerus takhta adalah hal yang tepat untuk dilakukan," kata Pollard, dikutip dari 9News, Sabtu 21 Februari 2026.

Namun keputusan itu baru bisa diproses setelah penyelidikan polisi rampung dan mendapat dukungan politik luas.

Secara hukum, pencopotan Andrew bukan perkara sederhana. Perubahan aturan suksesi tidak cukup disahkan oleh Parlemen Inggris saja, tetapi juga harus disetujui oleh 14 negara Persemakmuran yang menjadikan raja Inggris sebagai kepala negara, termasuk Australia dan Kanada. Proses serupa saat aturan suksesi diubah menjadi netral gender sebelumnya memakan waktu hingga dua tahun.

Sambil menunggu proses hukum berjalan, Andrew secara teknis masih berada dalam garis suksesi. Dalam skenario ekstrem, ia bahkan berpotensi menjadi wali bagi Prince George jika King Charles III dan Pangeran William sama-sama tidak dapat menjalankan tugas kerajaan, meski banyak pihak menilai hal itu kecil kemungkinan terjadi.

Selain soal suksesi, Andrew juga masih tercatat sebagai penasihat negara (counsellor of state), yakni figur yang bisa mewakili raja saat berhalangan sementara. Namun, dengan bertambahnya jumlah penasihat negara, peluangnya untuk kembali menjalankan peran tersebut dinilai sangat kecil.

Dampaknya terhadap monarki Inggris masih diperdebatkan. Sebagian pengamat menilai publik mampu memisahkan tindakan individu dari institusi kerajaan. Namun kelompok anti-monarki menyebut kasus ini sebagai salah satu krisis paling serius yang dihadapi kerajaan dalam era modern, terutama di tengah menurunnya dukungan generasi muda terhadap monarki.

Untuk saat ini, belum ada keputusan final. Andrew tetap berada dalam daftar pewaris takhta, tetapi tekanan politik terus meningkat agar status tersebut ditinjau ulang setelah proses hukum selesai.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

PT PMM Keberatan 15 Kontainer Mineral Ekspor Dibongkar Aparat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:43

PT DSI Resmi jadi BUMN dan Siap Buka Rekrutmen

Senin, 25 Mei 2026 | 23:14

Pengacara Blueray Cargo Ragu Amplop Suap Kode 1 Diterima Dirjen Bea Cukai

Selasa, 26 Mei 2026 | 23:19

Blusukan Jokowi Sulit Naikkan Suara PSI, Apalagi Goyang PDIP

Senin, 01 Juni 2026 | 04:00

UPDATE

Meluruskan Hari Lahirnya Pancasila: Dari Piagam Jakarta Hingga Dekrit Presiden

Selasa, 02 Juni 2026 | 20:01

Kuasa Hukum Gus Yaqut Sebut Tidak Ada Konfirmasi Aliran Dana

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:46

RI Impor Emas 2,5 Ton pada April 2026, Australia jadi Pemasok Terbesar

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:16

Saksi Perkara Maluku, Thobahul Aftoni Akui Mardiono Ketum PPP

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:13

BEM PTMA: MBG adalah Investasi Jangka Panjang Menuju Indonesia Emas

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:09

Gerinda Sebut Lawatan Prabowo Perkokoh Posisi Indonesia di Kancah Dunia

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:08

KPK Tahan Tiga Tersangka Korupsi Pembangunan Gedung Pemkab Lamongan

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:05

Habiburokhman: Zaman Pak Dino Sehebat Apa sih?

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:50

Daftar Harga LPG 5,5 kg dan 12 Kg Terbaru, Cek Tiap Provinsi

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:47

SPI: Nasionalisme dan Kepastian Hukum Harus Seimbang

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:46

Selengkapnya