Berita

Ilustrasi warga Gaza di bekas reruntuhan (Tangkapan layar RMOL dari siaran YouTube Al-Jazeera)

Global

Gaza Menolak Lupa: Trauma Perang yang Tak Terobati oleh Deklarasi BoP

SABTU, 21 FEBRUARI 2026 | 09:12 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Deklarasi Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) yang digagas Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tidak terlalu disambut antusias oleh sebagian besar penduduk di Jalur Gaza. 

Di tengah kehancuran akibat perang lebih dari dua tahun, pertanyaan utama mereka sederhana: apakah akan ada perubahan nyata di lapangan?

Di kamp-kamp pengungsian di Gaza tengah dan selatan, ratusan ribu warga masih bertahan hidup dalam kondisi serba terbatas. Amal Joudeh (43), ibu delapan anak yang kini tinggal di tenda di Deir el-Balah setelah rumahnya hancur, mengaku sudah terlalu sering mendengar janji bantuan.


“Saya pernah mendengar tentang penggalangan dana untuk Gaza, tetapi kami tidak melihat apa pun. Ini sudah terjadi berkali-kali, tetapi tidak ada yang pernah berubah," ujarnya, dikutip dari Al-Jazeera, Sabtu 21 Februari 2026.

Ia berharap ada solusi konkret, baik berupa rekonstruksi maupun dukungan nyata bagi keluarganya yang terluka akibat perang.

Dalam pidatonya pada pertemuan perdana BOP di Washington, Trump mengumumkan sembilan negara anggota menjanjikan dana sekitar 7 miliar Dolar AS untuk rekonstruksi Gaza. Lima negara juga sepakat mengirim pasukan untuk membentuk Pasukan Stabilisasi Internasional. Selain itu, AS disebut akan berkontribusi 10 miliar dolar AS untuk neraca pembayaran, meski tanpa rincian jelas penggunaannya.

Namun, angka tersebut masih jauh dari estimasi PBB yang memperkirakan kebutuhan rekonstruksi Gaza bisa mencapai 70 miliar Dolar AS, mengingat skala kehancuran yang terjadi.

Sejak gencatan senjata yang dimediasi Trump berlaku Oktober lalu, kondisi di lapangan dinilai belum banyak berubah. 

Kementerian Kesehatan Gaza menyebut lebih dari 600 warga Palestina tewas akibat tembakan Israel setelah gencatan senjata, sementara total korban sejak perang meletus melampaui 72.000 orang.

Awad al-Ghoul (70), pengungsi dari Rafah yang kini tinggal di tenda di az-Zawayda, menilai Dewan Perdamaian tak lebih dari “klub kekuatan-kekuatan besar”.

“Israel membunuh, membom, melanggar perjanjian gencatan senjata setiap hari dan memperluas zona penyangga tanpa ada yang menghentikannya," ujarnya.

Ia mempertanyakan efektivitas dewan tersebut.

“Jika dewan perdamaian sebesar ini tidak bisa memaksa Israel menghentikan serangannya di tempat kecil seperti Gaza, bagaimana bisa menyelesaikan konflik di seluruh dunia?” katanya.

Sebagian warga meragukan apakah dana miliaran Dolar itu benar-benar akan sampai kepada rakyat Gaza. Al-Ghoul bahkan menilai hanya sebagian kecil dana yang akan digunakan untuk Gaza.

“Sebagian kecil akan sampai ke Gaza, dan sisanya untuk biaya administrasi dan gaji mewah para pejabat… agar mereka bisa mengatakan telah mendukung Gaza," ujarnya.

Sementara warga bernama Jamal Abu Makhdeh (66) menilai setiap keputusan yang disetujui Israel kemungkinan besar tidak akan menguntungkan rakyat Palestina. “Bagaimana kami bisa percaya pada dewan perdamaian yang di dalamnya ada Israel? Negara itulah yang membunuh dan menghancurkan kami," ujarnya.

Ia juga mengkhawatirkan dorongan untuk melucuti senjata Hamas, yang menurutnya bisa memicu konflik internal di Palestina.

Namun bagi Amal Joudeh, harapan tetap ada, meski sederhana. Ia ingin anak-anaknya kembali bersekolah dan hidup di rumah yang layak, bukan lagi di tenda.


Tuntutan Sederhana: Aman dan Bisa Pulang


Di luar forum-forum internasional, tuntutan warga Gaza sangat mendasar: keamanan, perdamaian, dan hak untuk kembali ke rumah mereka.

“Tuntutan saya adalah kembali ke lingkungan saya di Rafah, meskipun hanya di dalam tenda,” kata al-Ghoul.

“Yang terpenting adalah tentara mundur dan kita kembali ke tempat kita masing-masing," ujarnya.

Populer

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Tak Hanya Mobil Listrik, Hybrid Juga Diusulkan Bebas Ganjil-Genap

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:31

Kabinet Watch Penting untuk Ruang Dialog Menteri dan Kelompok Kritis

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:25

Dumai Transshipment Hub: Ujian Geopolitik Maritim Indonesia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:17

Laba Emiten Naik 15 Persen, Danantara Minta Investor Tak Terpaku Sentimen Pasar

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:16

Apple Siap Gelar Acara Pro and Tell Akhir Oktober 2026

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:09

12.000 Lowongan Kerja Dibuka di Jakarta untuk Semua Kalangan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:08

BAZNAS dan Ruang Amal Indonesia Antarkan 47 Mustahik ke Dunia Kerja

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:06

KPK Bakal Secepatnya Kembali Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:48

Wacana Dumai Transshipment Hub Perlu Dukungan, Pelindo Harus Lebih Bertaring di Selat Malaka

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:47

Terancam Turun Kelas, Danantara Akui Sentimen MSCI Tak Bisa Dianggap Enteng

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:33

Selengkapnya