Keanggotaan Indonesia di BoP Berpotensi Bebani Keuangan Negara

Indonesia dinilai tidak memiliki urgensi untuk menjadi anggota permanen Board of Peace (BoP) yang dibentuk atas inisiatif Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Menurut Founder Nusa Ina Connection (NIC), Abdullah Kelrey, keanggotaan justru berpotensi membebani keuangan negara yang otomatis terasa sampai di dapur rakyat. 

“Kontribusi sekitar 1 miliar Dolar AS atau setara sekitar Rp17 triliun harus dihitung secara cermat karena tidak memberikan manfaat strategis yang jelas bagi Indonesia,” kata Kelrey dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Jumat malam, 20 Februari 2026.

 Ia menegaskan, tanpa kepastian mandat internasional yang sah, keanggotaan permanen dalam BoP berisiko hanya menjadi instrumen politik global.

Kelrey juga menyoroti bahwa BOP bukan organ resmi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), meskipun dikaitkan dengan resolusi Dewan Keamanan PBB. 

“Dalam praktik hukum internasional, legitimasi suatu lembaga perdamaian menuntut mandat multilateral yang transparan, partisipasi para pihak yang berkonflik, serta mekanisme akuntabilitas yang jelas,” tegas dia.

Lebih jauh, Kelrey menilai keterlibatan Indonesia berpotensi memberi ruang kerja sama strategis antara AS dan Israel yang dapat melemahkan perjuangan kemerdekaan Palestina. 

“Jika forum ini digunakan untuk melegitimasi kepentingan geopolitik tertentu dan bukan menghadirkan keadilan bagi Palestina, maka Indonesia harus menolak keras,” tegasnya lagi.

Kelrey juga mengingatkan bahwa kondisi sosial-ekonomi dalam negeri seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah. Ia menggambarkan bahwa dalam setahun terakhir banyak masyarakat menghadapi tekanan ekonomi berat. 

“Kalau menteri-menteri bidang ekonomi dan sosial benar-benar turun ke lapangan, mereka akan melihat langsung beratnya kehidupan masyarakat. Di atas kertas rakyat terlihat bahagia, tetapi di bawah, banyak yang sedang bertahan hidup,” jelas dia..

Karena itu, Kelrey menilai pengeluaran dana besar untuk forum internasional yang belum jelas manfaatnya tidak sensitif terhadap penderitaan rakyat. 

“Anggaran negara seharusnya diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi domestik, pengentasan kemiskinan, serta perlindungan sosial yang lebih nyata,” pungkasnya.