Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto. (Foto: YouTube Forum Keadilan TV)
Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto mengalami teror dan ancaman usai postingannya mengkritik program pemerintah, salah satunya Makan Bergizi Gratis (MBG).
Tiyo menyatakan bahwa pihaknya tidak akan gentar sedikitpun terhadap berbagai teror yang menimpanya.
“Hampir 30 pengurus BEM UGM, semuanya mendapatkan teror. Tapi yang saya garis bawahi di sini adalah seluruh teror itu tidak akan membuat BEM UGM gentar. Semakin ditekan, justru kami semakin melawan,” kata Tiyo dalam podcast Madilog bersama Indra J Piliang dikutip dari kanal YouTube Forum Keadilan TV, Jumat malam, 20 Februari 2026.
Ia dengan percaya diri saat ini banyak pihak yang mendukungnya. Di antaranya Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik, Kampus UGM, LPSK dan LBH semuanya bersama BEM UGM dalam menegakkan demokrasi.
Tiyo pun menyebut apa yang dialaminya bersama dengan pengurus BEM UGM lainnya merupakan ancaman nyata bagi demokrasi.
“Karena hari ini memang yang kita kritisi adalah pemerintah. Bagi saya yang justru penting adalah ini jadi alarm bagi demokrasi kita. Ini jadi catatan dari kecacatan demokrasi kita. Bahwa ketika ada orang yang berangkat dari kepeduliannya dengan bangsa, bahwa ada alokasi anggaran tidak benar, prioritas program yang salah. Tapi justru malah mendapatkan ancaman, penculikan bahkan pembunuhan. Dan tidak hanya saya seorang,” jelasnya.
Kendati demikian, ia tidak mengetahui pihak mana yang melakukan ancaman. Tiyo hanya menduga pelakunya berkaitan dengan rezim yang berkuasa.
“Bahwa kritik kita menimbulkan ketersinggungan, iya. Tapi apakah yang tersinggung itu yang mengirimkan teror? Saya kira bukan saya yang bisa menjawab, tapi pemerintah,” tandasnya.
Menteri HAM Natalius Pigai sebelumnya menegaskan bahwa teror yang dialami Tiyo bukan berasal dari pemerintah.
“Saya pastikan bahwa teror tidak mungkin dari pemerintah. Presiden Prabowo telah menegaskan bahwa hukum tidak boleh dipakai oleh penguasa untuk kepentingan atau membungkam hak asasi manusia penduduk Indonesia," kata Pigai kepada wartawan di Gedung Kementerian HAM, Jakarta Selatan, Jumat, 20 Februari 2026.
