Berita

Logo Paralimpiade Milano Cortina 2026 (Situs Olympics)

Olahraga

Ukraina Boikot Paralimpiade Milano Cortina 2026

KAMIS, 19 FEBRUARI 2026 | 09:45 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah Ukraina menyatakan para pejabatnya tidak akan menghadiri Paralimpiade Musim Dingin 2026 sebagai bentuk protes atas keputusan International Paralympic Committee (IPC) yang mengizinkan atlet Rusia dan Belarus tampil dengan membawa bendera nasional mereka.

IPC mengumumkan enam atlet Rusia dan empat atlet Belarus akan berlaga di Paralimpiade Milano-Cortina di bawah bendera masing-masing negara, bukan sebagai atlet netral. Padahal sejak invasi Rusia ke Ukraina, Moskow sebagian besar dilarang tampil di berbagai ajang olahraga internasional.

Menteri Olahraga Ukraina, Matviy Bidny, menyebut keputusan itu sebagai tindakan yang keterlaluan. Ia menuduh Rusia dan Belarus telah mengubah olahraga menjadi alat perang, kebohongan, dan penghinaan.


“Para pejabat publik Ukraina tidak akan menghadiri Paralimpiade. Kami tidak akan hadir di upacara pembukaan," ujarnya, dikutip dari France24, Kamis 19 Februari 2026.

Menteri Luar Negeri Ukraina Andriy Sybiga mengatakan pihaknya telah menginstruksikan para duta besar Ukraina untuk mengajak negara lain ikut memboikot upacara pembukaan pada 6 Maret di Verona. Menurutnya, mengibarkan bendera negara agresor saat perang masih berlangsung adalah langkah yang salah secara moral dan politik.

Ketegangan ini terjadi di tengah hubungan yang memburuk antara Ukraina dan International Olympic Committee (IOC). Sebelumnya, atlet skeleton Ukraina, Vladyslav Heraskevych, sempat dilarang tampil karena mengenakan helm yang menampilkan simbol untuk mengenang korban perang.

Meski pejabat pemerintah memboikot, Presiden Komite Paralimpiade Ukraina Valeriy Sushkevych memastikan para atlet tetap akan bertanding. Ia menolak mundur dari ajang tersebut.

“Jika kita tidak pergi, itu berarti membiarkan Putin mengklaim kemenangan atas atlet Paralimpiade Ukraina dan atas Ukraina," ujarnya.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya