Kapal terduga penyelundup narkoba sebelum dibombardir pasukan US Southern Command (SOUTHCOM) (Tangkapan layar RMOL dari akun X @southcom)
Militer Amerika Serikat (AS) kembali melancarkan serangan terhadap kapal-kapal yang diduga terlibat perdagangan narkoba di Samudra Pasifik dan Laut Karibia. Dalam tiga serangan terbaru yang dilakukan Senin malam waktu setempat, sedikitnya 11 orang dilaporkan tewas.
Komando Selatan AS atau US Southern Command (SOUTHCOM) menyebut dua serangan terjadi di Pasifik Timur dan satu di Karibia, sebagai bagian dari operasi militer bertajuk Southern Spear.
“Sebelas teroris narkoba laki-laki tewas selama aksi ini, empat di kapal pertama di Pasifik Timur, empat di kapal kedua, dan tiga di kapal ketiga di Karibia," kata SOUTHCOM dslam pernyataan resmi, dikutip dari Al-Jazeera, Rabu 18 Februari 2026.
Sejak September lalu, pemerintahan Presiden Donald Trump gencar menyerang kapal-kapal yang mereka klaim digunakan kartel narkoba. Secara total, lebih dari 140 orang telah tewas dalam lebih dari 40 serangan serupa. Gedung Putih menyebut langkah ini sebagai upaya menekan arus narkoba masuk ke Amerika.
Namun, kampanye tersebut menuai kritik tajam dari para pakar hukum internasional dan pejabat HAM. Pelapor Khusus PBB untuk HAM dan Kontra-Terorisme, Ben Saul, menilai serangan itu sebagai pembunuhan di luar proses hukum.
“AS mengakui pembunuhan warga sipil ke-146 di laut setelah serangan militer ilegal ke-43 terhadap terduga ‘teroris narkoba’. Para pemimpin AS harus dimintai pertanggungjawaban oleh keadilan nasional atau internasional,” tulis Saul di media sosial.
Masalahnya, identitas korban tidak pernah diumumkan secara resmi, dan tidak ada bukti publik yang menunjukkan bahwa mereka benar-benar terlibat perdagangan narkoba. Sejumlah keluarga di Kolombia serta Trinidad dan Tobago bahkan menyatakan korban adalah nelayan atau pekerja migran yang sedang transit. Beberapa di antaranya kini menempuh jalur hukum, termasuk menggugat pemerintah AS.
Pemerintah Trump berdalih bahwa mereka berada dalam “konflik bersenjata” melawan kelompok narkoba, yang sebagian telah dilabeli sebagai organisasi teroris asing. Klaim ini ditolak para ahli hukum internasional, yang menegaskan bahwa kejahatan narkoba tidak bisa dijadikan dasar penggunaan kekuatan militer mematikan.
Pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa juga memperingatkan potensi pelanggaran Piagam PBB. Komisaris Tinggi HAM PBB, Volker Turk, sebelumnya menegaskan bahwa para korban tidak tampak menimbulkan ancaman langsung yang membenarkan penggunaan kekuatan bersenjata mematikan.
Meski dikecam luas, Washington tetap melanjutkan operasinya. Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth bahkan menyindir para penyelundup lewat unggahan video kapal yang dihantam rudal.
“Ternyata Hari Presiden - di bawah Presiden Trump - bukanlah hari yang baik untuk menyelundupkan narkoba," tulisnya
Pemerintahan Trump kini juga menyatakan siap memperluas operasi dari laut ke darat, meskipun tekanan internasional agar serangan dihentikan terus meningkat.
